Segera Tegur Camat Pulosari Serta POSKO Pembagian Sembako Yang Harus Perlihatkan KK & KTP

Pandeglang, SBNews.co.id – Beredarnya isue diberbagai pengguna Media Sosial (MEDSOS) yang mengeluhkan terjadinya pembagian berupa bantuan bagi para korbanTsunami Banten yang harus memperlihatkan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Pemduduk (KTP) itu sangatlah tidak wajar, dan pelaku seperti itu harus ditegur keras.

“Maka untuk lebih tidak mempersulit warga agar mendapatkan bantuan tersebut, sudah seharusnya sejak dari awal setiap pihak desa mesti ada perwakilannya disetiap posko darurat atau posko pembagian sembako yang dimaksud,” ujar Saeful Bahri, Ketua Umum Lembaga Swadaya Masyarakat Gerakan Moral Anti Kriminalitas (LSM-GMAKS), Jum’at (28-12-2018).

Saeful juga berharap kepada setiap yang mengetahui kejadian itu agar segera menegurnya, atau melaporkannya kepada pihak yang berwenang, supaya para penduduk yang terkena dampak tsunami bisa mendapatkan bantuan dengan mudah, dan setiap kebutuhan terbatas itu bisa memenuhi para korban dampak dari bencana alam sekarang ini, atau setidaknya mampu meringankan beban para pengungsi dimanapun berada.

“Tidak wajar jika pembagian bantuan berupa sembako atau yang lainnya kepada para pengungsi harus memperlihatkan KK dan KTP, saya harap para pemangku kepentingan di wilayahnya Masing-masing untuk segera menegur dan meluruskannya, dan jika para pengungsi mengetahui hal tersebut segera laporkan kepada pihak yang berwenang, jangan cuma buat status di medsos, yang akhirnya menjadi polemik” jelasnya.

Terlebih lagi beredarnya isue penolakan distribusi sembako dari komunitas LSM dan Wartawan bagi para pengungsi, penolakan yang dilakukan oleh Camat pulosari sangat tidak pantas dan layaknya bukan seorang Camat, disaat para pengungsi korban Tsunami membutuhkan uluran tangan dari semua pihak untuk kebutuhan yang mendesak, malah kiriman bantuan itu ditolak seorang Camat kecamatan Pulosari, hal itu sangat disayngkan sekali.

“Tidak selayaknya seorang Camat menolak Bantuan berupa apapun selama bantuan itu tidak memadorotkan, tindakan penolakan  camat itu mesti mendapatkan arahan atau sanksi yang layak dari seorang kepala Daerah,” tegasnya.

Timbulnya isue tersebut, Saeful Bahri meminta bupati Pandeglang agar segera mengcroscek informasi tersebut, mengingat camat harus memiliki semangat dalam melayani masyarakat, terlebih lagi terhadap orang yang datang memberikan bantuan untuk para korban Tsunami, dan sangat tidak beralasan penolakan camat pulosari disaat Pandeglang sedang dilanda bencana.

“Kami atas nama Lembaga Swadaya Masyarakat dan Wartawan di kabupaten Pandeglang, meminta Bupati agar bersikap tegas terhadap ASN yang memiliki pola pikir seperti camat Pulosari, jika perlu dia harus ditegur serta berikan sanksi keras,” pungkasnya. (Irf)