Mahasiswa Anggap Proyek PLTPB Di Padarincang Surga di Atas Api Neraka

SERANG – SBNews.co.id – Pembangunan Proyek  Pembangkit Listrik Tenaga panas bumi (PLTPB) Geothermal dianggap menghadirkan ‘Neraka’ di darat, Dikarenakan dampak dari proses ekspolitasi tersebut akan memunculkan adanya titik-titik uap panas, lumpur panas, gas beracun dan menambah potensi gempa tektonik.

Demikian yang terkuak dalam diskusi publik dengan tajuk ‘Geothermal, Siapa yang Diuntungkan?’ yang diadakan oleh Serikat Mahasiswa Sosialis Demokratik (SWOT) Banten di aula UIN SMH Banten, Kamis (25/7/2019).

“Geotermal dianggap proyek konyol yang memperkosa sumber daya alam yang ada, Jika memang pembangunan itu harus ada pengorbanan. Tapi harus jelas, apa yang akan didapatkan dari pembangunan tersebut, namun kemudian ternyata yang muncul adalah masyarakat dikorbankan, karena lebih banyak mudharatnya ketimbang masalahah,” jelas aktivis lingkungan dari Padarincang H.Dhoif saat di wawancara media usai acara. 

Maka dari itu, jelas Dhoif, walaupun saat ini proyek tersebut dalam kondisi proyek terbelengkalai, dan tak tahu sampai kapan, namun masyarakat saat ini masih tetap lakukan aksi melawan pembangunan PLTB tersebut.

“Kami tetap lakukan aksi penolakan dalam bentuk apapun, seperti kemarin kita dengar bahwa ada isu alat berat akan datang lagi dengan pengawalan aparat, kita langsung turun kejalan dan bergerak, Proyek ini bagi kami seolah menghadirkan neraka. Karena memang dalam proses eksploitasi, akan menyebabkan banyak dampak kerusakan alam. Efeknya tidak hanya di Padarincang, tapi juga akan ke seluruh daerah,” jelasnya.

Selama ini, terang Doif, terkait proyek Explorasi Pembangkit Listrik Tenaga panas bumi (PLTPB) Geotermal semua saling lempar, baik Kabupaten Serang maupun Provinsi Banten, karna secara teoritis mereka datangkan ahli namun tidak bisa menyakinkan.

“Semua saling lempar,pemerintah Daerah dalam hal ini Pemkab Serang,dan Privinsi Banten, pernah kita juga diajak lagsung ke pusat terkait ini, namun kita tolak, ngapain, karna menurut kami pusat itu urusan provinsi,ngapain kita di suruh ke pusat, giliran APBD secara ekonomi provinsi, giliran urusan beginian rakyat juga yang harus ngurusin, pokoknya kami akan terus berjuang sampai Geothermal hengkang dari wilayah kami padarincang, apapun resikonya.” Tegasnya.

Walaupun selama ini  terkesan setali tiga uang, tutur Dhoif, padahal seharusnya perusahaan, pemerintah rakyat, dan pemerintah disini sebagai moderator, namun, yang ada ini kan lain, ada kepentingan lain.

“Ini kita posisinya ditinggalin, namun, mau ga mau kita harus tetap bertahan dengan kemampuan kami, terkait Geohtermal ini sebenarnya bukan tanggung jawab warga padarincang saja, tapi tanggungjawab warga banten, karna efek dan bahaya yang ditimbulkan dari proyek ini akan berdampak kesemua juga, ini harus kita tolak dan hentikan.”tuturnya.

Sementara itu, Ketua Partai Rakyat Demokratik (PRD) Banten Achmad Herwandi menyampaikan, masalah ini harus menjadi tanggung jawab bersama, terutama daerah jangan lepas tangan.

“Terkait perizinan memang di pusat, namun untuk wilayah ada di kabupaten serang provinsi banten, jadi kalau dianggap tidak tau daerah, itu sangat naif, dikabupaten serang ada penetapan lokasi, kemudian di provinsi ada izin tambangnya itu, makanya ini setali tiga uang, antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten serang.”bebernya

masalah sudah sejak lama, lanjut,

Herwandi dan terkesan masyarakat hanya berjuang sendiri, daerah hanya bisa saling lempar aja kewenangan.

“Kan ga mungkin ga ada izin penetapan lokasi dari pemkab serang juga itu, ga mungkin seorang bupati tidak tau adanya explorasi diwilayahnya, ini konyol namanya kan, proyek inikan cuman ada diwilayah kabupaten serang, kecuali antara kota kabupaten, dan pasti ada izin penetapan lokasinya, makanya dalam hal ini, daerah juga harus tanggung jawab, kalau daerah selalu lepas tanggung jawab dan selalu berdalih terkait izin dikeluarkan di pusat, itu namanya lepas tanggung jawab, tidak bertanggung jawab sama rakyatnya, konyol kalau begitu namanya bupati serang setiap proyek pemerintah itu harus ada izin lokasinya didaerahnya, kan pasti ditanya dulu ketika geotermal ini minta izin, ga mungkin ga tau yang punya wilayah.”tandasnya. ( JK )