Berita hari ini
Diduga Dinas Pertanian Provinsi Banten Ada Proyek Yang Informasinya Dikecualikan Karena Belum Dikuasai
Serang, siber.news | Informasi merupakan salah satu hal penting bagi setiap orang serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik.
Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang.
Hak atas informasi menjadi sangat penting karena semakin terbukanya penyelenggaraan negara untuk diawasi publik maka penyelenggaraan negara tersebut menjadi semakin dapat dipertanggungjawabkan. Hak setiap orang untuk memperoleh informasi juga relevan untuk meningkatkan kualitas keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Sebagaimana dilansir Direktorat Jendral HAM edisi (9/9) https://ham.go.id/2015/09/11/memperoleh-informasi-adalah-bagian-dari-hak-asasi-manusia/
Baca Juga : Proyek Situ Cigambar Diduga Molor Hingga 2 Kali Addendum
Oleh karena memperoleh Informasi adalah bagian dari Hak Asasi Manusia, sehingga bukan satu kesalahan jika salah satu Perkumpulan Gerakan Masyarakat Anti Kriminalitas (GMAKS) untuk mempeoleh informasi tersebut.
Saeful Bahri Ketua Umum GMAKS saat dikonfirmasi di ruang kerjanya Senin (6/12) mengatakan pihaknya telah berupaya guna mendapatkan informasi sebagaimana diatur dalam UU di negara kita, namun masih saja masih mengalami permasalahan untuk memperoleh itu semua.
Baca Juga : PLTU Banten 2 Labuan OMU Diduga Tutupi Keterbukaan Informasi Publik Tentang Limbah B3
Saeful Bahri mengaku telah melayangkan suratnya Nomor 02/ Pri-KIP/X/2021, yang diterima tanggal 17 November 2021, tetapi pihak Dinas Pertanian tidak memberikan jawaban yang sesuai dengan apa yang dipertanyakan, mereka (Dinas Pertanian-red) lanjutnya, hanya memberikan jawaban yang berisikan secara garis besar seperti ini, Sistem Perbenihan Tanaman Pangan kode 4579 dan Pengelolaan Perlindungan Tanaman Pangan Tahun Kode 4580 APBN Tahun 2021, masih dalam tahap realisasi belum keseluruhan dilaksanakan sehingga sesuai dengan Peraturan Gubernur Banten No. 16 tahun 2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten pasal 10 informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 meliputi hurup (e) informasi yang belum dikuasai atau didokumentasikan, dalam suratnya yang ditandatangani Sekretaris Dinas Pertanian Provinsi Banten.
“apakah berkaitan dengan system pembenihan, Perlintan, pembenihan ini memang informasi yang dikecualikan untuk masyarakatnya atau memang kuat dugaan belum dilaksanakan sehingga informasi belum dikuasai,” ujar Ketua Umum GMAKS.
Baca Juga : Komisi IV DPRD Banten Siap SIDAK Ke PLTU Banten 2 Labuan OMU
Baca Juga : PLTU Banten 2 Labuan OMU Mengatakan Limbah B3 Adalah Informasi Yang Dikecualikan
Sementara Sekretaris Dinas Pertanian Provinsi Banten Ir. H. Asep Mulya Hidayat, MM saat dihubungi melalui pesan whats app miliknya baerkaitan dengan dugaan ini masih belum memberikan keterangannya hingga berita ini diturunkan. (dd-siber)
