Diduga Pengelolaan Limbah B3 Bermasalah GMAKS Minta DPRD Dan DLHK Provinsi Banten Sidak Di PLTU Banten 2 Labuan OMU

Serang, siber.news | seperti diberitakan sebelumnya Gerakan Moral Anti Kriminalitas (GMAKS) telah melayangkan surat konfirmasinya kepada pihak management PLTU Banten 2 Labuan OMU https://siber.news/pltu-banten-2-labuan-omu-diduga-tutupi-keterbukaan-informasi-publik-tentang-limbah-b3/, namun hingga kini pihak management masih saja belum mbisa menjawab secara resmi surat konfirmasi tersebut.

Baca Juga : PLTU Banten 2 Labuan OMU Diduga Tutupi Keterbukaan Informasi Publik Tentang Limbah B3

Kepada Media ini Ketua Harian GMAKS Ujang Aminudin, ST Selasa (16/11) di ruang kerjanya mengatakan, system administrasi seperti apa yang digunakan BUMN yang satu ini, pasalnya secara normatif dengan pihak manapun jika bersurat mestinya secara resmi dibalas dengan surat lagi.

“Kami telah berkordinasi dengan Ketua Umum yang mana telah berkomunikasi dengan pihak managemen PLTU, Super Visor Senior (SPS) Giry Sembodo yang berkeberatan untuk membalas surat balasan dan mangajak untuk duduk bareng untuk diskusi membahas segala permasalahan saran dan masukan guna membangun Banten selatan,” jelasnya,

Baca Juga : Komisi IV DPRD Banten Siap SIDAK Ke PLTU Banten 2 Labuan OMU

Masih kata Ketua Harian, padahal kami meminta jawaban secara tertulis guna pertanggungjawaban secara hukum dan juga sebagai bentuk laporan kita kepada organisasi menjalankan tertib administrasi. Padahal PLTU Banten 2 Labuan OMU yang bernotabene adalah perusahaan BUMN yang dibiayai oleh negara dan sudah jelas dalam Undang – Undang Keterbukaan Informasi Publik setiap yang dibiayai oleh APBN atau APBD harus transparan kepada publik.

“Dengan adanya kejadian seperti ini kita semakin kuat ada potensi perbuatan melawan hukum dalam pengelolaan limbah B3 pada PLTU 2 Labuan OMU ini. Padahal kami hanya menanyakan 7 materi pertanyaan saja atas pengelolaan limbah B3 itu, tapi mereka seperti itu adanya,” imbuhnya.

Baca Juga : PLTU Banten 2 Labuan OMU Mengatakan Limbah B3 Adalah Informasi Yang Dikecualikan

Kita akan mendesak Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Banten dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten guna melakukan evaluasi dan kajian ulang atas limbah yang dikeluarkan perusahaan milik negara yang menjadi Objek Vital Nasional (OBVITNAS) yang ada di Banten ini, lanjut Ujang Aminudin, ST.

Sementara itu GM PLTU Banten 2 Labuan OMU I Dewa Made Suci, saat dikonfirmasi terkait dugaan bermasalah pada pengelolaan limbah B3, pihaknya dihubungi melalui whatsapp miliknya hingga berita ini ditayangkan belum bisa memberikan keterangan apapun. (dd-siber)