Cak Imin Ceritakan Perjuangannya untuk TKI

JAKARTA, SBNews.co.id – Ketum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin
Iskandar atau Cak Imin menceritakan pengalamannya saat menjabat sebagai Menteri
Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Saat itu, Cak Imin memperhatikan Tenaga Kerja
Indonesia (TKI) di luar negeri.

“Saya orang pertama kali yang mau membuat Arab MoU
dengan negara lain. Di atas kertas menjadi komitmen. Waktu itu Raja Arab bilang
kami tidak mau menerima dan MoU, apalagi Indonesia yang membuat pekerjaan itu
kami,” ucap Cak Imin saat launching buku ‘Gagasan Cak Imin untuk
Perlindungan Pekerja Migran Indonesia’ di Kantor DPP PKB, Jalan Raden Saleh,
Jakarta, Sabtu (21/7/2018), seperti dilansir detikNews.com(https://news.detik.com/berita/d-4126300/launching-buku-cak-imin-ceritakan-perjuangannya-untuk-tki)

Buku Gagasan Cak Imin untuk Perlindungan Pekerja Migran
Indonesia ini ditulis Miftah Farid. Buku itu menceritakan kisah Cak Imin melindungi
TKI ketika menjadi Menakertrans pada era pemerintahan Presiden Susilo Bambang
Yudhoyono (SBY).

Pihaknya  mengatakan,
saat itu Arab Saudi menolak perjanjian MoU mengenai tenaga kerja Indonesia.
Oleh sebab itu, Cak Imin menyetop pengiriman TKI ke luar negeri.

“Saya bilang tutup dan stop pengiriman tenaga kerja ke
Arab. Saya akhirnya ke makam kanjeng Nabi Muhammad SAW minta doa,” tutur
Cak Imin.

Atas penghentian itu, akhirnya pemerintah Arab Saudi
kesulitan mencari tenaga kerja. Sehingga menteri tenaga kerja Arab Saudi
mengunjungi Indonesia untuk bertemu Presiden SBY.

“Waktu itu saya lagi ibadah di Arab, mendapat telpon
dari Istana ada yang mau ketemu menteri tenaga kerja Arab. Ibadah tidak tuntas
akhirnya saya menemui menteri tenaga kerja Arab,” jelas dia yang kemudian
menyepakati kerja sama mengenai pengiriman tenaga kerja.

Selain itu ia menceritakan perjuangannya melindung TKI di
Malaysia. Ia mengaku menghentikan pengiriman TKI lantaran harus ada kesepakatan
antara Indonesia dengan negara tetangga tersebut.

“Malaysia saya stop rumah tangga di Malaysia
berantakan, kehilangan tenaga kerja. Mereka kesulitan di sana menjaga anak dan
lainnya. Reaksi sampai isu politik pemerintah tidak mampu menyediakan kebutuhan
kami,” jelas dia.

Akhirnya, Cak Imin menuturkan, pemerintah Malaysia
menyepakati kerja sama TKI di Malaysia. Kesepakatan itu di antaranya soal upah
minimum dan kompensasi kerja bagi TKI.

“Kami meminta menteri sana sepakat gaji minimum,
kompensasi, dan MoU mengubah semua. Alhamdulillah berhasil ada kemajuan. Inti
tenaga kerja kita punya bargaining kalau pemerintah di belakang,” cerita
Cak Imin. (det/red)