Aksi Unjuk Rasa Gerakan Mahasiswa Serang Utara (GAMSUT), Menuntut Transparansi dan Ketegasan Dari Bupati Kab. Serang

Kab. Serang ESBE News –
Serang, 26 januari 2017 Elemen Mahasiswa yang bernamakan Gerakan Mahasiswa Serang Utara (GAMSUT) kembali mendatangai gedung Bupati dan DPRD kab. Serang untuk menyampaikan aspirasi terkait semakin Banyaknya persoalan daerah yang belum tuntas teralisasi.
Puluhan mahasiswa yang berasal dari kec. Ciruas Pontang, Tirtayasa, Tanara, Carenang, Binuangan, dan Lebak Wangi itu mendesak bupati  dan DPRD Kab. Serang agar segera merealisasikan program kerja pembangunanya di tahun 2017 ini. GAMSUT menilai persoalan infrastruktur yang menjadi kewenangan pemkab. Serang di wilayah Serang Utara telah banyaknya menuai protes keras dari masyarakat terutama para mahasiswa. Protes keras itu ditujukan kepada Pemkab. Serang beserta stakholders yang kembali tidak progres dalam menjalankan mutu Kinerja pembangunannya.
Di lain sisi, GAMSUT merekomendasikan kepada bupati Serang agar memecat kepala puskesmas Kec. Pontang, Tirtayasa, dan Tanara yang juga dinilai telah melakukan tindakan layanan kesehatan yang tidak sesuai dengan PERMENKES RI. No. 75 tahun 2014.
Rido, ketua umum GAMSUT menyampaikan, “Puskesmas di tiga kecamatan itu telah melakukan tindakan diskriminasi terhadap para pasien, terutama para pasien warga miskin, Beli obat dan inpus saja harus beli diluar puskesmas, ini kan aneh dan dugaan kuat ada kecenderungan telah melakukan kerjasama terselubung antar puskesmas dan salah satu apotik di kec. Pontang”.
Tambah rido, ” Layanan kesehatan di puskesmas pontang turut menjadi tranding topik yang banyak dikeluhkan oleh masyarakat. Pasien yang berasal dari warga miskin yang memiliki BPJS justru kerap kali di bohongi oleh oknum pegawai puskesmas pontang yang sering memberi jawaban, “Tidak ada stok obat – obatan di gedung puskesmas kami”. Tak jarang pasien warga miskin itu Terpaksa harus membeli obat diluar dari puskesmas.”
“Camat dan kepala desa yang membandel juga harus di tindak tegas oleh bupati Serang, sebab banyak laporan keuangan pemerintahan kecamatan dan pemerintah desa yang tidak memberikan transaparansi soal dana hibah dan dana Desa”. Rido menambahkan agar segala program pemerintah yang ada di wilayah Serang Utara agar benar – benar di sosialisasikan kepada masyarakat kalangan bawah dan sudah seharusnya di pasang di tiap – tiap kantor desa dan kecamatan agar terealisasi transparansi atas segala kegiatan yang memang di alokasikan untuk wilayah Serang Utara serta masyarakat akan lebih mudah mengawal program – program tersebut. ( Red )