Bupati Pandeglang : Kepala Desa Yang Amanah Akan Dibela Jika Tersangkut Hukum

Penulis: Irfan bulle 

Pandeglang – SBNews.co.id | Bupati Pandeglang libatkan
penegak hukum di kabupaten Pandeglang dalam pengawasan percepatan pembangunan
secara menyeluruh semata mata agar para pelaku pelaksana pembangunan terutama
dalam penggunaan dana desa (DD) supaya sadar hukum dan tidak melanggarnya.

Bagi para kepala desa selaku kuasa pengguna anggaran desa
jangan merasa takut dikriminalisasi oleh oknum, sepanjang melaksanakan amanah
diatas rel yang benar dan penegak hukum sekalipun, tidak akan semena mena
memeriksa jika tidak ada kesalahan yang diperbuat oleh pihak desa, namun pihak
penegak hukum akan memeriksa jika ada temuan.

“Jabgan takut dikriminalisasi oleh oknum atau siapapun
sepanjang melaksanakan roda pemerintahan desa secara benar dan tidak melanggar
aturan,” tegas Irna.

“Tetapi kalau melanggar aturan hukum, lanjut Irna,  maka seperti apa yang dikatakan kapolres
Pandeglang bahwa jika ada temuan yang melanggar hukum maka tidak ada ampun,
artinya harus diperiksa,” tambahnya.

Irna juga tidak pernah bosan untuk meminta bantuan pihak
polres dan kejaksaan untuk tidak semerta merta memanggil dan memeriksa para
kepala desa yang terlapor oleh pihak lain, yang belum jelas bukti
permasalahannya, dengan harapan supaya terlaksananya percepatan pembangunan di
desa berjalan degan baik.

“Saya selalu berkata kepada pihak polres dan kejaksaan
agar memberikan toleransi demi berjalannya percepatan pembangunan desa dengan
baik, terkecuali bagi kades yang memang koruptif sesuai fakta serta temuan yang
jelas, maka tetap harus diperiksa,” ujarnya.

Irna berkata, sepanjang ada aturan yang ditabrak maka jangan
takut ketika dipanggil, sebaiknya datangi saja, dan ia yang akan bentengi
sepanjang kepala desa itu benar. Irna juga pasti mendampingi kepala desa untuk
menempuh musyawarah agar titik kesalahannya bisa diluruskan, apalagi kesalahan
yang tidak disengaja maka harus mengembalikan kerugian negara yang
dilakukannya, karena hal semacam itu bukanlah kesalahan yang fatal.
“itulah manfaat dibukanya ruang komunikasi, koordinasi untuk menempuh jalur
musyawarah,” ucapnya.

Maka untuk itu, Irna minta agar pihak inspektorat
mendampingi pihak terkait pelaksana pembangunan, dan jika ada kesalahan
administratif maka jangan sampai didiskriminalisasi, melainkan harus diluruskan
oleh pihak inspektorat itu.