Uncategorized
Politik Membangun Peradaban, Inilah Poin Refleksi Hukum Akhir Tahun PDIP Perjuangan Menjelang Pilkada 2018
Kontributor (Ichsan)
SBNews – Jakarta I Pakar Hukum dan HAM DPP PDIP Perjuangan menjelang akhir tahun Mengadakan Seminar Nasional dengan tema ” Refleksi Hukum Akhir Tahun 2017 ” Tradisi untuk evaluasi tentang kinerja penegak hukum, HAM dan perundang undangan di Indonesia selama kurun waktu satu tahun terakhir, Seminar Bertempat di Hotel Acacia, Jakarta (21/12/17)Sambutan Trimedya Panjaitan pada Seminar refleksi hukum, ” Acara diskusi ini dihadiri 30 pakar hukum, Tumbuhnya kepercayaan masyarakat terhadap PDIP Perjuangan sebagai satu satunya partai yang mampu menahan gelombang anti nasional, konsisten membela bhinekka tunggal ika dan berjiwa nasionalis sejati, jelas Ketua Bid. Hukum dan HAM DPP PDIP tersebut.Menurut Pakar Bantuan dan Advokasi PDIP, Juniart Girsang, ” Ada dua bahaya laten yang mengancam kita, narkoba dan korupsi, generasi muda khususnya serta korupsi yang menjadi penyakit akut di Indonesia ” jelasnya.Penggunaan isu Suku Agama Ras dan Antara Golongan (SARA) juga menjadi penanganan serius dalam Pilkada 2018 dan memasuki 2019 saat Pilpres. Sebab ini terlarang, Peraturan perundang undangan menyebut bahwa, dalam melaksanakan kampanye pilkada, para bakal calon dan semua pihak, dilarang melakukan penghinaan kepada seorang, berdasarkan agama, suku, ras dan golongan terhadap calon kepala daerah.Seiring tumbuhnya ekpresi kebebasan, perangkat teknologi (Facebook, Twitter, Instagram, Whatsapp dan Line) menopang semakin berkembangnya daya kritik masyarakat dalam banyak hal. Maka sekecil apapun Informasi, baik yang positif maupun negative, public segera mengetahuinya. Banyak Opini Opini berkembang dimata masyarakat sebagai konsumsi. Hate Specch diekspresikan dalam suatu opini yang bertujuan untuk mengajak , memusuhi, membenci, meski korban orang baik.Seminar ini dibagi menjadi dua sesi, pada Sesi Pertama Narasumber membahas Evaluasi Penegakan Hukum 2017 ;
– Prof. Romli Atmasasmita: Pembelajaran Penanganan Tindak Pidana Korupsi Tahun 2017, Gandjar Laksmana Bonaprapta, SH., MH. : Efektivitas penegakan hukum dalam Tindak Pidana Tahun 2017, Dr. Irman Putra Sidin: Penegakan Hukum dari Perspektif Hukum Tata Negara Tahun 2017, Brigjend Pol. Fadil M. Imran, Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri: Penegakan hukum terhadap Kejahatan Cyber dan Hate Speech.Sedangkan Sesi kedua, Menyambut Pilkada Serentak 2018, Upaya Menghadapi Tantangan Ke Depan ; – Tjahjo Kumolo, SH, Menteri Dalam Negeri : Kesiapan Pemerintah dalam melaksanakan Pilkada serentak tahun 2018, Arif Budiman, Ketua KPU RI : Kesiapan KPU selaku penyelenggara dalam Pilkada serentak tahun 2018, Abhan, SH, Ketua Bawaslu RI : Kesiapan Bawaslu RI selaku lembaga pengawas Pilkada serentak tahun 2018, Jendral Pol. Tito Karnavian, Kapolri : Kesiapan Polri dalam mengamankan Pilkada serentak tahun 2018 Serta Drs. Bambang Dwi Hartono, Ketua Bidang Pemenangan Pemilu, DPP PDI Perjuangan : Tinjauan Politik dalam Pilkada 2018. Maka, Seminar ini digelar dengan harapan bahwa buku catatan akhir tahun Hukum dan HAM PDIP 2017 ini bisa di kaji, didiskusikan, dan dibahas dengan lebih mendalam dan lebih konferehensif. Khususnya berbagai polemik kedepan yang berkembang di Negeri ini.
SBNews – Jakarta I Pakar Hukum dan HAM DPP PDIP Perjuangan menjelang akhir tahun Mengadakan Seminar Nasional dengan tema ” Refleksi Hukum Akhir Tahun 2017 ” Tradisi untuk evaluasi tentang kinerja penegak hukum, HAM dan perundang undangan di Indonesia selama kurun waktu satu tahun terakhir, Seminar Bertempat di Hotel Acacia, Jakarta (21/12/17)Sambutan Trimedya Panjaitan pada Seminar refleksi hukum, ” Acara diskusi ini dihadiri 30 pakar hukum, Tumbuhnya kepercayaan masyarakat terhadap PDIP Perjuangan sebagai satu satunya partai yang mampu menahan gelombang anti nasional, konsisten membela bhinekka tunggal ika dan berjiwa nasionalis sejati, jelas Ketua Bid. Hukum dan HAM DPP PDIP tersebut.Menurut Pakar Bantuan dan Advokasi PDIP, Juniart Girsang, ” Ada dua bahaya laten yang mengancam kita, narkoba dan korupsi, generasi muda khususnya serta korupsi yang menjadi penyakit akut di Indonesia ” jelasnya.Penggunaan isu Suku Agama Ras dan Antara Golongan (SARA) juga menjadi penanganan serius dalam Pilkada 2018 dan memasuki 2019 saat Pilpres. Sebab ini terlarang, Peraturan perundang undangan menyebut bahwa, dalam melaksanakan kampanye pilkada, para bakal calon dan semua pihak, dilarang melakukan penghinaan kepada seorang, berdasarkan agama, suku, ras dan golongan terhadap calon kepala daerah.Seiring tumbuhnya ekpresi kebebasan, perangkat teknologi (Facebook, Twitter, Instagram, Whatsapp dan Line) menopang semakin berkembangnya daya kritik masyarakat dalam banyak hal. Maka sekecil apapun Informasi, baik yang positif maupun negative, public segera mengetahuinya. Banyak Opini Opini berkembang dimata masyarakat sebagai konsumsi. Hate Specch diekspresikan dalam suatu opini yang bertujuan untuk mengajak , memusuhi, membenci, meski korban orang baik.Seminar ini dibagi menjadi dua sesi, pada Sesi Pertama Narasumber membahas Evaluasi Penegakan Hukum 2017 ;
– Prof. Romli Atmasasmita: Pembelajaran Penanganan Tindak Pidana Korupsi Tahun 2017, Gandjar Laksmana Bonaprapta, SH., MH. : Efektivitas penegakan hukum dalam Tindak Pidana Tahun 2017, Dr. Irman Putra Sidin: Penegakan Hukum dari Perspektif Hukum Tata Negara Tahun 2017, Brigjend Pol. Fadil M. Imran, Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri: Penegakan hukum terhadap Kejahatan Cyber dan Hate Speech.Sedangkan Sesi kedua, Menyambut Pilkada Serentak 2018, Upaya Menghadapi Tantangan Ke Depan ; – Tjahjo Kumolo, SH, Menteri Dalam Negeri : Kesiapan Pemerintah dalam melaksanakan Pilkada serentak tahun 2018, Arif Budiman, Ketua KPU RI : Kesiapan KPU selaku penyelenggara dalam Pilkada serentak tahun 2018, Abhan, SH, Ketua Bawaslu RI : Kesiapan Bawaslu RI selaku lembaga pengawas Pilkada serentak tahun 2018, Jendral Pol. Tito Karnavian, Kapolri : Kesiapan Polri dalam mengamankan Pilkada serentak tahun 2018 Serta Drs. Bambang Dwi Hartono, Ketua Bidang Pemenangan Pemilu, DPP PDI Perjuangan : Tinjauan Politik dalam Pilkada 2018. Maka, Seminar ini digelar dengan harapan bahwa buku catatan akhir tahun Hukum dan HAM PDIP 2017 ini bisa di kaji, didiskusikan, dan dibahas dengan lebih mendalam dan lebih konferehensif. Khususnya berbagai polemik kedepan yang berkembang di Negeri ini.
