Pembekalan KKN UNAND, Moeldoko : Mahasiswa Bersiap Menghadapi Gelombang Revolusi Industri

PADANG – Kepala Staf Presiden, Jenderal TNI (Purn) Dr. Moeldoko,
Jum’at ini (4/5/2018) di Kota Padang, hadir memberikan pembekalan dan arahan
kepada Mahasiswa Universitas Andalas (UNAND) yang hendak mengikuti Kuliah Kerja
Nyata (KKN) kebeberapa daerah, termasuk luar negeri. Dalam pembekalan tersebut
Kepala Staf Kepresidenan juga menyampaikan pentingnya mahasiswa bersiap
menghadapi gelombang Revolusi Industri 4.0, salah satunya adalah kembali ke
desa.

Dihadapan
mahasiswa dan mahasiswi UNAND Ia membeberkan, bahwa  mahasiswa perlu kreatif untuk memanfaatkan
potensi desa sehingga bisa meningkatkan nilai tambah produk. Petani di desa dengan
beragam produksinya, sebenarnya berpotensi meningkatkan hasil pertaniannya jika
mereka membentuk korporasi. Untuk membuka pikiran tersebut, peran mahasiswa
menjadi penting. Ini lantaran mahasiswa adalah agen perubahan yang bisa
membentuk pikiran.

“Dengan
demikian produk petani akan meningkat valuenya baik secara  ekonomi maupun sosial,” ungkap Moeldoko, yang
mana dalam pembekalan tersebut juga dihadiri oleh Gubernur Sumatera Barat Irwan
Prayitno, Rektor Universitas Andalas Prof Dr. Ir Tafdil Husni, dan perwakilan
walikota, bupati, korem, dan kodim.

Lebih lanjut, Moeldoko
menjelaskan, dimana korporasi di desa, bisa dilakukan dengan menambah modal, teknologi,
dan menjaring konsumen. Sehingga dalam hal bertanam padi, petani bukan lagi
jualan gabah, tapi jualan beras. “Jika ini bisa dijalankan maka akan harga yang
diterima petani akan meningkat,” imbuhnya

KKN tahun 2018 di Universitas
Andalas ini diikuti oleh 4.305 orang yang akan disebar ke 169 nagari, luar
daerah Sumatera Barat seperti Makassar dan negara tetangga Malaysia 17 orang,
Lampung 15 orang, Vietnam 22 orang.

“Masuknya elemen civitas
academica yang muda dan bersemangat untuk ikut memikirkan pemanfaatan Dana
Desa, diharapkan memberikan ide dan inovasi yang berpengaruh positif pada
pemanfaatan Dana Desa. Meskipun keterlibatan mahasiswa tidak menjamin
penyelesaian masalah di Desa, setidaknya desa mendapatkan manfaat dari
keterampilan mahasiswa. Seperti identifikasi masalah, pendataan, pemetaan, yang
sudah dipelajari di kampus. Selain itu, desa pun membuka kesempatan pada
mahasiswa untuk mengasah dan menguji keterampilan kerjanya dan mendapatkan
pemahaman soal pemerintahan,” tandasnya.

Ia juga menekankan, bahwa terkait
Dana Desa, semangat masyarakat membangun desa/nagarinya mendapat momentum lewat
Program Dana Desa yang difasilitasi oleh pemerintah. Lewat program ini
desa/nagari bisa melakukan inovasi mengatasi sendiri masalah yang ada di desa. Selain
itu, Dana Desa telah mengubah struktur pendanaan dan pelaksanaan program
pembangunan. Yang tadinya lewat program kementerian dan Pemda, kini dana
tersebut langsung ditransfer ke desa.

“Untuk itu, pemerintah telah
memberikan pendampingan serta mekanisme musyawarah (atau Musyawarah Desa) untuk
menentukan apa yang dibutuhkan warga desa. Ukuran kemanfaatannya, jika dana
tersebut dipakai untuk menyelesaikan masalah nyata yang dihadapi masyarakat
desa yang dapat diukur secara objektif dan kuantitatif. Hanya saja perlu
dipahami, jika Dana Desa tersebut tidak dapat menyelesaikan semua masalah. Oleh
karena itu, perlu tekad pemerintah daerah dan civitas academica untuk
memperbaiki struktur sosial di desa yang mulai tergerus oleh urbanisasi,
ketertinggalan pembangunan, serta penyebaran berita hoax,” pungkas Moeldoko.

Moeldoko menguatkan, bahwa selama
ini, harus diakui ada banyak masyarakat tahu tentang pemerintahan, tapi jarang
yang langsung bekerja di pemerintahan. Oleh karena itu, banyak yang melontarkan
kritik terhadap pemerintah dengan enteng, tanpa mengetahui apa kesulitan dan
hambatan yang dihadapi pemerintah, dan tanpa mengakui pemerintah serius bekerja
dan ingin melihat pembangunan. Jadi, eksposur mahasiswa pada pemerintahan akan
sangat berguna.

“Kantor Staf Presiden bekerja
sama dengan Universitas Andalas Padang, bertekad membantu memperbaiki kualitas
pembangunan desa dan membantu kampus melatih mahasiswa agar memiliki
keterampilan kerja seperti identifikasi masalah, advokasi masalah, dll. Kerja
sama ini terwujud, berkat kesediaan Pemda, baik provinsi dan kabupaten yang
bersedia membuka pintu untuk mahasiswa-mahasiswi setempat. Untuk itu kami
sampaikan terima kasih dan pesan khusus agar kerjasama Pemda dengan kampus
ditingkatkan lagi,” tutupnya. (Rico Adi
Utama/ Gabriel Sujayanto)