Uncategorized
Pembangunan Proyek Di Bandar Lampung Mangkrak
Penulis : Agus Rahardja
SBNews Bandara Lampung - Proyek pembangunan yang mangkrak memenuhi Kota Bandar Lampung. Proyek yang menggunakan uang rakyat itu hingga kini tidak kunjung selesai dan tidak ada kepastian penyelesaiannya.
Pengerjaan fasilitas publik itu berbanding terbalik dengan proyek kantor wali kota Bandar Lampung yang nyaris selesai. Kantor pemerintahan yang dibuat hingga tujuh tingkat itu sudah mulai memasang kaca gedung.
Sejumlah proyek terbengkalai itu adalah kantor Dinas Perhubungan di kawasan Terminal Rajabasa. Proyek pengerjaan kantor baru yang menelan anggaran APBD setempat Rp3,2 miliar itu terhenti sejak satu tahun terakhir. Kemudian, Pemkot Bandar Lampung juga terkesan mengabaikan pembangunan rumah sakit khusus korban penyalahguna narkotika yang terletak bersebelahan dengan Rumah Sakit A Dadi Tjokrodipo.
Bahkan, pembangunan Pasar SMEP Tanjungkarang Pusat yang sudah mengumpul uang para pedagang pun tidak selesai.
Pemkot juga tidak berupaya mendorong pengembang yang tidak dapat melanjutkan pembangunan itu. Pedagang yang sudah menyetor uang muka masih harus terpaksa berjualan di tempat yang tidak layak, yakni jalan-jalan di sekitar Pasar Bambu Kuning.
Menanggapi hal itu, pengamat hukum Unila, Edi Rifai, mengatakan proyek yang sudah mulai pengerjaannya harus diselesaikan tepat waktu sesuai target. Jika tidak, aparat dapat melakukan tindakan berupa penyelidikan atas pekerjaan tersebut.
“Kalau anggarannya sudah dikucurkan secara menyeluruh namun target waktu sudah melebihi batas, sudah semestinya diselidiki ada dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek tersebut,” kata dosen hukum Unila itu kepada , Selasa (7/11/2017).
Mangkraknya sejumlah proyek di Kota Bandar Lampung itu dipastikan akan berlanjut pada 2018. Ketua Komisi III DPRD Bandar Lampung, Wahyu Lesmono, mengatakan sejumlah proyek yang sempat terhenti akibat ketiadaan anggaran pada 2017.
“Iya, rencananya beberapa proyek akan dilanjutkan tahun depan,” kata Wahyu, dihubungi kemarin.
Ketua DPRD Bandar Lampung Wiyadi mengatakan pada pembahasan anggaran, pihaknya mendorong Pemkot agar melanjutkan pembangunan proyek yang mangkrak. “Untuk infrastruktur melalui TAPD dan Dinas PU sudah kami minta kira-kira proyek mangkrak yang perlu dilanjutkan di tahun depan,” ujar
Wiyadi yang juga sekaligus ketua Banang DPRD Bandar Lampung itu mengatakan pihaknya hanya membahas kebijakan anggaran dengan prioritas infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Untuk pengawasan pelaksanaan pembangunan diserahkan ke masing-masing komisi.
“Pelaksanaan dan pengawasan di masing-masing komisi. Yang jelas, sesuai visi dan misi wali kota. Infrastruktur pendidikan dan kesehatan menjadi prioritas,” katanya.