Diduga Ada Proyek Fiktif, Kadis PRKP Banten Bungkam

Serang, siber.news | Sekian lama sudah proyek besar di Banten yakni Revitalisasi Banten lama berlalu, meski proyek itu dinilai sukses namun masih banyak permasalahan didalamnya.

Renovasi Banten lama telah merubah Kawasan itu jadi lebih elegan untuk dijadikan icon budaya dengan kesultanan Banten itu sendiri.

Namun sayang meski harapan itu sudah terwujud adanya perubahan perubahan infrastruktur didalamnya, meski menuai segudang masalah dalam realisasi pembangunan fisik dari proyek tersebut, dari pantauan awak media siber.news, bahwa pada tahun anggaran 2018 paket pekerjaan Pembersihan Lahan Banten Lama pada layanan LPSE Provinsi Banten tertulis pemenang lelang kegiatan PT. DUTA SALIK dengan nilai kontrak Rp. 4.559.994.888,24. dan penandatangan kontrak dilakukan pada tanggal 5 Oktober 2018 berada di lokasi Kelurahan Kasunyatan Kecamatan Kasemen Kota Serang.

Kemudian pada tanggal 25 Juni 2018 muncul lagi kegiatan Pembersihan Lahan Banten Lama pada tanggal 5 Oktober 2018, berdasarkan informasi yang dapat dihimpun, bahwa item pekerjaan untuk paket kegiatan pekerjaan Pembersihan Lahan Banten Lama diduga sudah dilaksanakan atau masuk dalam lingkup pekerjaan pada paket kegiatan Penataan Kawasan Banten Lama.

Sementara itu Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Banten Rachmat Rogianto, saat dikonfirmasi siber.news enggaan untuk memberikan keterangan atas dugaan kasus tersebut, meski Langkah lain telah dengan melakukan konfirmasi tertulis namun pihkanya masih tetap bungkam.

Terpisah dikatakan Seful Bahri Ketua Perkumpulan Gerakan Moral Anti Kriminalitas(GMAKS) Rabu (16/2) di ruang kerjanya, berkaitan dengan dugaan kasus fiktif Pembersihan Lahan Banten Lama. Seharusnya Kepala Dinas PRKP tidak harus begitu, dengan membungkam informasi akan memperkuat dugaan atas adanya ketidak beresan dalam proyek revitalisasi itu.

“Jika memang pekerjaan betul dan telah dilaksanakan tinggal memberikan keterangan saja bahwa pekerjaan telah selesai dengan didukung dengan fakta dan bukti dokumentasi yang ada,” jelasnya.

Ia juga mengatakan bahwa DPRKP itu adalah lembaga dan tentunya ada bidangnya masing masing, niscaya jika pelaksanaan proyek sudah beres tanpa ada dokumentasi yang jelas.

” Kita akan meminta kepada BPKP atas laporan hasil pemeriksaan atas proyek yang telah dilaksanakan pada tahun 2018 tersebut supaya semuanya mendapatkan informasi yang jelas,” tegas Saeful Bahri. (dd-siber)