Lebak,Banten siber.news Penyaluran Dana Bantuan Sosial (Banson) Covid-19 di gelontorkan Pemerintah pusat melalui Kementrian Sosial (Kemensos) dari bulan April tahun 2020 hingga saat ini masih diberjalan terus berjalan.
Bantuan ini diberikan kepada mereka warga negara Indonesia yang terkena dampak dari pandemi Covid-19, rata-rata Keluarga Penerima Manfaat (KPM) adalah warga kurang mampu ataupun terkena PHK dari pekerjaannya.
Tiap bulannya, bntuan berbentuk uang senilai Rp. 600.000,- untuk para KPM di berikan pemerintah melalui Kantor Pos di wilayah masing-masing.
Hal ini di katakan Dede, salaseorang pegawai Kantor Pos dan Giro Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. “Saat ini sudah sampai ke tahap 12 dan 13 ” ujar dede Via Watsapp (06/06).
Dede menjelaskan bahwa data penerima Dana Bansos Covid-19 terus bertambah, sehingga terkadang proses percairannya agak tersendat.
“Banyak data KPM baru yang masuk, dan saat ini untuk tahap 12 dan 13 pencairannya di barengkan,”. Katanya menjelaskan.
Berbeda dengan yang di jelaskan dede, NN seorang warga penerima manfaat Bansos Covid -19 di Desa Neglasari Kecamatan Cibeber Kabupaten Lebak, mengaku bahwa dirinya baru lima kali menerima bantuan tersebut.
“Dari awal saya baru lima kali menerima bantuan covid-19, 600 ribu sebanyak 3x dan 300 ribu 2x” kata ema-ema ini pada awak media.
Untuk pencairan Bansos Covid-19 yang ke empat, NN mengaku hanya menerima Rp. 300.000,- . NN juga ngatakan, sebelum dirinya menerima uang tersebut, telah diadakan musyawarah oleh pihak desa, bahwa untuk yang separuhnya yakni sebesar Rp,.300.000,- akan di berikan kepada warga yang tidak kebagian.
Musyawarah ini menurut NN disaksikan langsung oleh kepala desa.
“Iya pa, sebelum saya di berikan uang Bansos yang ke 4, saya bersama yang lainnya mendapat pengumuman, bahwa separuhnya akan di berikan kepada warga yang tidak kebagian, ” tutur NN.
Menanggapi hal ini, Kepala desa Neglasari, Tating Setiana ketika di hubungi via seluler mengatakan bahwa semua proses pencairan dana Bansos Covid -19 sudah sesuai dengan prosedur,
“Pihak desa hanya memfasilitasi saja, bahkan untuk pembagian itu langsung oleh pihak Kantor Pos yang datang ke desa ” kata Tating.
Ketikan wartawan menanyakan sudah berapa kali kah pencairan di desanya, Tating hanya menjawab “Pokoknya sudah sering, saya sampai lupa berapa kali cair” ujarnya tanpa menjelaskan secara detail.
Sementara ditempat terpisah, Aktfis Penggiat Anti Korupsi Provinsi Banten, Dede Mulyana ketika di minyak komentar terkait adanya ketidak sinkronan data tahapan pencairan juga kurangnya nominal yang di terima KPM, Dede merasa miris dengan kejadian tersebut.
Menurut Dede, Hal tersebut sangat bisa terjadi ketika Bansos Covid-19 di tunggangi oleh kepentingan segelintir ataupun kelompok tertentu.
“Saya sangat menyayangkan sikap Kades Neglasari yang menurut saya sangat jelas tercium aroma kepentingan dari Bansos yang di bagikan buat warganya” ujar dede.
“Saya tidak berasumsi, tapi dengan cara membagikan hak KPM hanya separuh dengan dalih separuhnya lagi diperuntukan bagi yang tidak kebagian, ini tetap telah salah secara aturan” lanjut dede.
Ditambahkan Aktifis yang sepintas mirip Ariel Peterpan ini, bahwa yang terjadi di Desa Neglasari hanyalah Akal-akalan mereka perangkat desa dan pada pengelola Bansos covid-19.
Lanjut Dede “Harusnya mereka yang tidak kebagian bisa di cover dari anggaran Dana Desa, juga bisa di cover dari anggaran pemkab Lebak, tidak dengan cara membagi dari hak KPM”
“Saya yakin ini sebuah modus baru yang di lakukan oleh pengelola bansos, demi kepentingan politik, apalagi sebentar lagi akan di gelar Pilkades, kasihan masyarakat,” tandasnya. (Red)
