Uncategorized
Cut Mardiah: Pancasila Tidak Boleh Kalah!
 |
| Cut Mardiah, Wakil Bendahara Umum ARUN (Advokasi Rakyat Untuk Nusantara) |
Jakarta, SBN – Pancasila adalah sebagai
Pandangan hidup Bangsa Indonesia. Pancasila adalah falsafah hidup yang mempersatukan
bangsa Indonesia dan juga sebagai Ideologi Bangsa Indonesia.
Pandangan hidup Bangsa Indonesia. Pancasila adalah falsafah hidup yang mempersatukan
bangsa Indonesia dan juga sebagai Ideologi Bangsa Indonesia.
“Maka
Sudah sepatutnya Pancasila diletakkan sepenuhnya sebagai sumber dari segala
sumber hukum. Konsekuensi memposisikan Pancasila sebagai sumber hukum, maka
akan mengevaluasi dan merevisi dan/ atau merubah secara total seluruh produk
perundang-undangan yang tidak dan/ atau kurang sesuai dengan amanat yang
terkandung dalam Pancasila (ada 1902 UU yang telah dibuat sejak Indonesia
merdeka),” ungkap Cut Mardiah, dalam diskusi yang diselenggarakan Advokasi
Rakyat Untuk Nusantara (ARUN) bertema ‘Pancasila
Tidak Boleh Kalah’, Selasa (5/6/2018), di gedung Pancasila (Cawang
Kencana), Cawang, Jakarta Timur.
Sudah sepatutnya Pancasila diletakkan sepenuhnya sebagai sumber dari segala
sumber hukum. Konsekuensi memposisikan Pancasila sebagai sumber hukum, maka
akan mengevaluasi dan merevisi dan/ atau merubah secara total seluruh produk
perundang-undangan yang tidak dan/ atau kurang sesuai dengan amanat yang
terkandung dalam Pancasila (ada 1902 UU yang telah dibuat sejak Indonesia
merdeka),” ungkap Cut Mardiah, dalam diskusi yang diselenggarakan Advokasi
Rakyat Untuk Nusantara (ARUN) bertema ‘Pancasila
Tidak Boleh Kalah’, Selasa (5/6/2018), di gedung Pancasila (Cawang
Kencana), Cawang, Jakarta Timur.
“Konsekuensi
lainnya, juga mengevaluasi RUU agar sesuai dengan nilai-nilai Pancasila,
seperti RUU yang sebaiknya dicermati, diantaranya: RUU KUHAP, RUU Minerba dan
RUU Migas. Oleh sebab itu, Kami DPP ARUN tidak ingin mengajak adek-adek
mahasiswa untuk pro-kontra tehadap sutu rezim pemerintah, baik yang berkuasa
saat ini maupun yang diperkirakan berkuasa pada masa yang akan datang,”
imbuhnya.
lainnya, juga mengevaluasi RUU agar sesuai dengan nilai-nilai Pancasila,
seperti RUU yang sebaiknya dicermati, diantaranya: RUU KUHAP, RUU Minerba dan
RUU Migas. Oleh sebab itu, Kami DPP ARUN tidak ingin mengajak adek-adek
mahasiswa untuk pro-kontra tehadap sutu rezim pemerintah, baik yang berkuasa
saat ini maupun yang diperkirakan berkuasa pada masa yang akan datang,”
imbuhnya.
Lebih
lanjut Cut Mardiah menegaskan, bahwa pihaknya tidak mendukung perbuatan radikal
apalagi anarkis, tetapi pihaknya malah beranggapan Penguasa yang tidak mau atau
enggan menetapkan kembali dan mengimplementasikan Pancasila sebagai sumber dari
segala sumber hukum, maka penguasa tersebut dapat dikatakan tidak Pancasilias.
lanjut Cut Mardiah menegaskan, bahwa pihaknya tidak mendukung perbuatan radikal
apalagi anarkis, tetapi pihaknya malah beranggapan Penguasa yang tidak mau atau
enggan menetapkan kembali dan mengimplementasikan Pancasila sebagai sumber dari
segala sumber hukum, maka penguasa tersebut dapat dikatakan tidak Pancasilias.
 |
| Diskusi di ARUN |
“Karena
patut diduga Penguasa tersebut khawatir Pancasila menganulir seluruh kebijakan
yang hanya pro terhadap pemilik uang dan atau pihak asing,” tegasnya.
patut diduga Penguasa tersebut khawatir Pancasila menganulir seluruh kebijakan
yang hanya pro terhadap pemilik uang dan atau pihak asing,” tegasnya.
Sebagai
pengamat politik dan sosial, Cut Mardiah berpendapat sila-sila pada Pancasila
memang sudah final, tidak perlu dirubah-rubah lagi, karena sudah merupakan
consensus para pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia ini.
pengamat politik dan sosial, Cut Mardiah berpendapat sila-sila pada Pancasila
memang sudah final, tidak perlu dirubah-rubah lagi, karena sudah merupakan
consensus para pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia ini.
“Yang
belum final adalah bagaimana cara mengimplementasikan Pancasila secara maksimal
dalam produk perundang-undangan yang akan menjadi acuan sendi kehidupan
beragama, sosial politik dan perekonomian seluruh rakyat Indonesia. Bahkan kelak
akan menjadi taruhan terhadap keutuhan Negara ini,” pungkasnya lagi.
belum final adalah bagaimana cara mengimplementasikan Pancasila secara maksimal
dalam produk perundang-undangan yang akan menjadi acuan sendi kehidupan
beragama, sosial politik dan perekonomian seluruh rakyat Indonesia. Bahkan kelak
akan menjadi taruhan terhadap keutuhan Negara ini,” pungkasnya lagi.
Ia
menuturkan, bahwa Pancasila tidak hanya sebagai pemersatu, tetapi juga agar
rakyat Indonesia menjadi pemilik negeri ini. Menjadi rakyat yang dapat
menikmati kekayaan negeri ini dan tentunya bersama-sama memelihara keindahan
dan keutuhan negeri ini.
menuturkan, bahwa Pancasila tidak hanya sebagai pemersatu, tetapi juga agar
rakyat Indonesia menjadi pemilik negeri ini. Menjadi rakyat yang dapat
menikmati kekayaan negeri ini dan tentunya bersama-sama memelihara keindahan
dan keutuhan negeri ini.
“UUD
1945 adalah pengejawantahan Pancasila, saya termasuk yang pro bahwa
pembukaannya saja tidak dapat diubah, tetapi batang tubuh UUD’45 dapat
diamandemen dengan catatan perubahan tersebut adalah agar UUD’45 semakin
berjiwa Pancasila, bukan amandemen yang dibuat berdasarkan pesanan, atau
amandemen yang dilakukan tegesa-gesa karena adanya semacam phobia terhadap
rezim yang lalu,” ujar pengamat politik, yang berpengalaman berorganisasi ini
dan saat ini dipercaya menjabat Wakil Bendahara Umum DPP ARUN.
1945 adalah pengejawantahan Pancasila, saya termasuk yang pro bahwa
pembukaannya saja tidak dapat diubah, tetapi batang tubuh UUD’45 dapat
diamandemen dengan catatan perubahan tersebut adalah agar UUD’45 semakin
berjiwa Pancasila, bukan amandemen yang dibuat berdasarkan pesanan, atau
amandemen yang dilakukan tegesa-gesa karena adanya semacam phobia terhadap
rezim yang lalu,” ujar pengamat politik, yang berpengalaman berorganisasi ini
dan saat ini dipercaya menjabat Wakil Bendahara Umum DPP ARUN.
Cut
Mardiah memaparkan urgensi Pancasila, agar segera ditetapkan ‘Sumber dari
Segala Sumber Hukum’, sebagai berikut: Pertama,
Pancasila harus ditegakkan demi Kedaulatan Ekonomi. Hal itu sesuai dengan
pemikiran pendiri Negara ini, ada istilah JaIan Pancasila; menurut Bung Hatta.
Mardiah memaparkan urgensi Pancasila, agar segera ditetapkan ‘Sumber dari
Segala Sumber Hukum’, sebagai berikut: Pertama,
Pancasila harus ditegakkan demi Kedaulatan Ekonomi. Hal itu sesuai dengan
pemikiran pendiri Negara ini, ada istilah JaIan Pancasila; menurut Bung Hatta.
Paham
ekonomi Bung Hatta sebagaimana terumuskan dalam Pasal 33 UUD 1945 Bung Hatta
menyebutnya sebagai ‘jalan lurus’,
yaitu ‘jalan Pancasila’. Sebab, Pembangunan
adalah proses humanisasi; memanusiakan manusia, bahwa yang dibangun adalah
rakyat. Di dalam kehidupan ekonomi yang berlaku adalah ‘daulat-rakyat’ bukan ‘daulat
pasar’.
ekonomi Bung Hatta sebagaimana terumuskan dalam Pasal 33 UUD 1945 Bung Hatta
menyebutnya sebagai ‘jalan lurus’,
yaitu ‘jalan Pancasila’. Sebab, Pembangunan
adalah proses humanisasi; memanusiakan manusia, bahwa yang dibangun adalah
rakyat. Di dalam kehidupan ekonomi yang berlaku adalah ‘daulat-rakyat’ bukan ‘daulat
pasar’.
Dijelaskan;
Bung Hatta menegaskan tentang perbedaan antara ‘Kedaulatan Rakyat Indonesia’ dengan kedaulatan rakyat di Barat.
Kedaulatan rakyat sebagai inti dari demokrasi (Volkssouvereiniteit atau people’s sovereignty), berbeda antara
paham Indonesia dan paham Barat. Kedaulatan rakyat sebagai inti demokrasi
tidaklah sama mengenai apa yang berlaku di Barat dan yang berlaku di Indonesia.
Demokrasi di Barat bertumpu pada paham liberalisme dan individualisme.
Bung Hatta menegaskan tentang perbedaan antara ‘Kedaulatan Rakyat Indonesia’ dengan kedaulatan rakyat di Barat.
Kedaulatan rakyat sebagai inti dari demokrasi (Volkssouvereiniteit atau people’s sovereignty), berbeda antara
paham Indonesia dan paham Barat. Kedaulatan rakyat sebagai inti demokrasi
tidaklah sama mengenai apa yang berlaku di Barat dan yang berlaku di Indonesia.
Demokrasi di Barat bertumpu pada paham liberalisme dan individualisme.
“Di
pihak lain, demokrasi di Indonesia yang juga bertumpu “rasa bersama”, lebih
spesifik lagi, berdasar pada paham kebersamaan dan asas kekeluargaan,” ungkap
Cut Mardiah.
pihak lain, demokrasi di Indonesia yang juga bertumpu “rasa bersama”, lebih
spesifik lagi, berdasar pada paham kebersamaan dan asas kekeluargaan,” ungkap
Cut Mardiah.
Kedua, Sistem ekonomi kapitalis
tidak sesuai untuk rakyat Indonesia sistem ekonomi liberal atau sistem ekonomi
kapitalis mengutamakan kepemilikian pribadi atas sejumlah aset/harta. Maka akan
terjadi ketidakseimbangan dan menumpuk pada segelintir orang. Amerika sebagai
Negara terbesar penganut system kapitalis mengalami resesi pada 2008 silam, yang
disebabkan oleh kebijakan-kebijakan Bush, yang terlalu memberikan keleluasaan
penuh bagi bank bank memberikan kredit tanpa pengawasan ketat pemerintah.
tidak sesuai untuk rakyat Indonesia sistem ekonomi liberal atau sistem ekonomi
kapitalis mengutamakan kepemilikian pribadi atas sejumlah aset/harta. Maka akan
terjadi ketidakseimbangan dan menumpuk pada segelintir orang. Amerika sebagai
Negara terbesar penganut system kapitalis mengalami resesi pada 2008 silam, yang
disebabkan oleh kebijakan-kebijakan Bush, yang terlalu memberikan keleluasaan
penuh bagi bank bank memberikan kredit tanpa pengawasan ketat pemerintah.
Bagaimana
Amerika dapat bangkit, hal itu disebabkan kuatnya posisi tukar mata uang dollar.
Ironinya lagi, ternyata AS sangat mendukung UKMnya melalui pembekalan pelatihan
dan pendidikan.
Amerika dapat bangkit, hal itu disebabkan kuatnya posisi tukar mata uang dollar.
Ironinya lagi, ternyata AS sangat mendukung UKMnya melalui pembekalan pelatihan
dan pendidikan.
Bagaimana
di Indonesia ?. Praktek pengaturan perekonomian negara kebijakan-kebijakan yang
diambil oleh pemerintah sangat kentara dengan nuansa ilmu ekonomi klasik dan
neoklasik yang nota bene adalah model ekonomi kapital liberal, lahirnya
kebijakan-kebijakan ini sangat dipengaruhi oleh para ilmuan dan ahli ekonomi
yang menduduki posisi strategis bidang perekonomian yang banyak menamatkan
studinya di negara-negara yang melahirkan sistem ini terutama Amerika.
di Indonesia ?. Praktek pengaturan perekonomian negara kebijakan-kebijakan yang
diambil oleh pemerintah sangat kentara dengan nuansa ilmu ekonomi klasik dan
neoklasik yang nota bene adalah model ekonomi kapital liberal, lahirnya
kebijakan-kebijakan ini sangat dipengaruhi oleh para ilmuan dan ahli ekonomi
yang menduduki posisi strategis bidang perekonomian yang banyak menamatkan
studinya di negara-negara yang melahirkan sistem ini terutama Amerika.
Teori
ekonomi klasik dan neoklasik tidaklah dapat disalahkan sepenuhnya, karena
sebagai negara berkembang tentu ingin melakukan percepatan dalam pembangunan,
sehingga harus melakukan berbagai terobosan dan mengadopsi bulat-bulat system
tersebut. Disinilah letak kesalahannya bahwa yang sesuai dengan falsafah bangsa
adalah daulat rakyat, bukan daulat pasar seperti yang sudah disebutkan tadi.
ekonomi klasik dan neoklasik tidaklah dapat disalahkan sepenuhnya, karena
sebagai negara berkembang tentu ingin melakukan percepatan dalam pembangunan,
sehingga harus melakukan berbagai terobosan dan mengadopsi bulat-bulat system
tersebut. Disinilah letak kesalahannya bahwa yang sesuai dengan falsafah bangsa
adalah daulat rakyat, bukan daulat pasar seperti yang sudah disebutkan tadi.
Ekonomi
pancasila secara sederhana disebut sebagai sebuah sistem ekonomi pasar dengan
pengendalian pemerintah atau ‘ekonomi pasar terkendali’ dan/ atau ‘system
ekonomi campuran’. Maksudnya campuran antara sistem kapitalisme dan sosialisme.
Sehingga istilah ekonomi Pancasila, sering disebut juga dengan ekonomi
kerakyatan, yaitu ekonomi berbasis rakyat dari oleh dan untuk rakyat.
pancasila secara sederhana disebut sebagai sebuah sistem ekonomi pasar dengan
pengendalian pemerintah atau ‘ekonomi pasar terkendali’ dan/ atau ‘system
ekonomi campuran’. Maksudnya campuran antara sistem kapitalisme dan sosialisme.
Sehingga istilah ekonomi Pancasila, sering disebut juga dengan ekonomi
kerakyatan, yaitu ekonomi berbasis rakyat dari oleh dan untuk rakyat.
Ketiga, Koperasi kurang berkembang
di Indonesia.Tidak ada koperasi kelas dunia di Indonesia.
di Indonesia.Tidak ada koperasi kelas dunia di Indonesia.
Untuk
mewujudkan ekonomi Pancasila ini, negara harus mewadahi, mendorong tumbuh
kembangnya koperasi secara signifikan, baik koperasi mandiri, maupun koperasi
yang melakukan kerjasama dengan induk semang.
mewujudkan ekonomi Pancasila ini, negara harus mewadahi, mendorong tumbuh
kembangnya koperasi secara signifikan, baik koperasi mandiri, maupun koperasi
yang melakukan kerjasama dengan induk semang.
Atau
bisa juga negara mewajibkan keikut sertaan koperasi dalam kepemilikan saham
korporasi. Gerakan tumbuh kembang koperasi diutamakan pada pengelolaan harta
kekayaan alam Negara, bahwa kepemilikan kekayaan alam seperti aneka tambang
adalah milik Negara, tetapi pengelolaannya dapat dilakukan oleh swasta. Dalam
hal ini kita dapat mendorong agar mulai 2019 pengelolaan kekayaan alam
semaksimalnya oleh koperasi. Jika koperasi mandiri belum mampu, maka pemerintah
harus mendorong agar para sarjana dapat ditempatkan pada koperasi, seperti
program penempatan dokter yang baru lulus ke daerah-daerah.
bisa juga negara mewajibkan keikut sertaan koperasi dalam kepemilikan saham
korporasi. Gerakan tumbuh kembang koperasi diutamakan pada pengelolaan harta
kekayaan alam Negara, bahwa kepemilikan kekayaan alam seperti aneka tambang
adalah milik Negara, tetapi pengelolaannya dapat dilakukan oleh swasta. Dalam
hal ini kita dapat mendorong agar mulai 2019 pengelolaan kekayaan alam
semaksimalnya oleh koperasi. Jika koperasi mandiri belum mampu, maka pemerintah
harus mendorong agar para sarjana dapat ditempatkan pada koperasi, seperti
program penempatan dokter yang baru lulus ke daerah-daerah.
Keempat, Peletakan kembali Pancasila
sebagai sumber dari segala sumber hukum menjadikan Pancasila sebagai sebuah
‘harapan’ menghadapi pasar bebas system kapitalis. Pancasila adalah kedaulatan
rakyat bukan kedaulatan pasar. Dengan meletakkan kembali Pancasila sebagai
sumber dari segala sumber hukum, maka menegakkan kembali kedaulatan rakyat yang
berisi semangat gotong royong semangat persatuan walaupun berbeda suku dan
berbeda agama, sehingga dapat menjadi harapan menghadapi pasar bebas, yang
penuh dengan intrik-intrik dan penciptaan opini-opini negative thdp lawan
(hoax).
sebagai sumber dari segala sumber hukum menjadikan Pancasila sebagai sebuah
‘harapan’ menghadapi pasar bebas system kapitalis. Pancasila adalah kedaulatan
rakyat bukan kedaulatan pasar. Dengan meletakkan kembali Pancasila sebagai
sumber dari segala sumber hukum, maka menegakkan kembali kedaulatan rakyat yang
berisi semangat gotong royong semangat persatuan walaupun berbeda suku dan
berbeda agama, sehingga dapat menjadi harapan menghadapi pasar bebas, yang
penuh dengan intrik-intrik dan penciptaan opini-opini negative thdp lawan
(hoax).
Bahwa,
Pancasila adalah dapat dikatakan konsensus terbaik di dunia dan dapat dijadikan
role model bagi Negara multi etnis dan multi agama yang lain. Ini dibuktikan
dengan adanya pujian dari akademisi Negara Jepang dan beberapa Negara lainnya.
Pancasila adalah dapat dikatakan konsensus terbaik di dunia dan dapat dijadikan
role model bagi Negara multi etnis dan multi agama yang lain. Ini dibuktikan
dengan adanya pujian dari akademisi Negara Jepang dan beberapa Negara lainnya.
Bahkan
ada opini masyarakat Negara lain, ‘kalian untung punya Pancasila’. Bisa hidup
berdemokrasi, tetapi punya aturan, punya etika. Kemudian Pancasila Dipuji,
Profesor Italia, Prof. Marco Impagliazzo: “Indonesia Harus Bawa Ideologi Ini ke
Kancah Dunia”. Indonesia harus bangga dengan ideologi ini karena menjadi model
bagi negara-negara lain, kemudian Pancasila menarik perhatian mantan orang
nomor dua partai berkuasa di Jepang, Liberal Democratic Party (LDP) Tsutomu
Takebe, “Saya kagum dengan Pancasila,” ujar Takebe.
ada opini masyarakat Negara lain, ‘kalian untung punya Pancasila’. Bisa hidup
berdemokrasi, tetapi punya aturan, punya etika. Kemudian Pancasila Dipuji,
Profesor Italia, Prof. Marco Impagliazzo: “Indonesia Harus Bawa Ideologi Ini ke
Kancah Dunia”. Indonesia harus bangga dengan ideologi ini karena menjadi model
bagi negara-negara lain, kemudian Pancasila menarik perhatian mantan orang
nomor dua partai berkuasa di Jepang, Liberal Democratic Party (LDP) Tsutomu
Takebe, “Saya kagum dengan Pancasila,” ujar Takebe.
Pancasila
dipelajari oleh Negara-negara lain, bahwa walaupun mayoritas beragama Islam,
tetapi Indonesia bukan Negara Islam dan bukan juga Negara sekuler yang
memisahkan kehidupan bernegara dan beragama, sehingga atas nama HAM mereka
bebas berapresiasi termasuk mendiskreditkan suatu agama tertentu. Akan tetapi
di Indonesia Negara hadir dalam kehidupan beragama, bahwa rakyat Indonesia
harus beragama, dan harus saling menghormati dalam kehidupan beragama.
dipelajari oleh Negara-negara lain, bahwa walaupun mayoritas beragama Islam,
tetapi Indonesia bukan Negara Islam dan bukan juga Negara sekuler yang
memisahkan kehidupan bernegara dan beragama, sehingga atas nama HAM mereka
bebas berapresiasi termasuk mendiskreditkan suatu agama tertentu. Akan tetapi
di Indonesia Negara hadir dalam kehidupan beragama, bahwa rakyat Indonesia
harus beragama, dan harus saling menghormati dalam kehidupan beragama.
Kelima, Generasi Muda adalah asset penerus bangsa,
jangan dijadikan ladang bisnis kaum kapitalis. Mahasiswa harus menolak system
ini. Karena membisniskan generasi penerus bangsa !!! sangat tidak Pancasilais.
Sudah sepatutnya Negara membiayai pendidikan tinggi, terutama bagi mahasiswa
atau calon mahasiswa berprestasi atau orang tuanya tidak mampu. Seharusnya
tidak ada korporatisasi Perguruan Tinggi. Sehingga dapat dikatakan penerapan
nilai-nilai Pancasila menjadi urgent.
jangan dijadikan ladang bisnis kaum kapitalis. Mahasiswa harus menolak system
ini. Karena membisniskan generasi penerus bangsa !!! sangat tidak Pancasilais.
Sudah sepatutnya Negara membiayai pendidikan tinggi, terutama bagi mahasiswa
atau calon mahasiswa berprestasi atau orang tuanya tidak mampu. Seharusnya
tidak ada korporatisasi Perguruan Tinggi. Sehingga dapat dikatakan penerapan
nilai-nilai Pancasila menjadi urgent.
Keenam, Urgensi dalam Bidang
Engineering; bukti bahwa Negara tumbuh adalah adanya pembangunan perkotaan,
adanya pembangunan desa dan ada penghubung di antara keduanya (jalan raya atau
rel Kereta) dan pada akhirnya lancarnya perdagangan diantara keduanya. Artinya
harus ada Tata Kota yang baik. Ada pemeliharaan sumber air yang baik, ada
system pencegahan pencemaran udara/ pengurangan emisi yang baik untuk menjaga
pemanasan global (walaupun belakangan diakui bahwa ini juga sekaligus utk
mendongkrak penjualan mobil listrik). Dan issu terkini adalah pemeliharaan laut
dan isinya.
Engineering; bukti bahwa Negara tumbuh adalah adanya pembangunan perkotaan,
adanya pembangunan desa dan ada penghubung di antara keduanya (jalan raya atau
rel Kereta) dan pada akhirnya lancarnya perdagangan diantara keduanya. Artinya
harus ada Tata Kota yang baik. Ada pemeliharaan sumber air yang baik, ada
system pencegahan pencemaran udara/ pengurangan emisi yang baik untuk menjaga
pemanasan global (walaupun belakangan diakui bahwa ini juga sekaligus utk
mendongkrak penjualan mobil listrik). Dan issu terkini adalah pemeliharaan laut
dan isinya.
“Menurut
pengamatan saya, negara maju kelak adalah negara yang dapat menjaga sumber
lautnya. Karena kehancuran sumber alam di darat dapat terlihat, tetapi
kehancuran laut tidak terlihat, hanya terasa dampaknya, yaitu berkurangnya
hasil tangkapan nelayan. Maka pemimpin yang ideal adalah yang pemimpin yang
paham mengenai falsafah Negara, hukum, sospol dan juga Pembangunan,” Kata Cut Mardiah.
pengamatan saya, negara maju kelak adalah negara yang dapat menjaga sumber
lautnya. Karena kehancuran sumber alam di darat dapat terlihat, tetapi
kehancuran laut tidak terlihat, hanya terasa dampaknya, yaitu berkurangnya
hasil tangkapan nelayan. Maka pemimpin yang ideal adalah yang pemimpin yang
paham mengenai falsafah Negara, hukum, sospol dan juga Pembangunan,” Kata Cut Mardiah.
Ketuju, Land Reform; urgensi dalam
pelaksanaan UU Agraria, berkaitan dengan penguasaan lahan yang terlalu luas
oleh segelintir orang dan atau perusahaan. (Rico
Adi Utama/ dnewsstar)
pelaksanaan UU Agraria, berkaitan dengan penguasaan lahan yang terlalu luas
oleh segelintir orang dan atau perusahaan. (Rico
Adi Utama/ dnewsstar)
