Bank Daerah Dan Bank Pemerintah Plat Merah Mendorong Potensi Korupsi ASN, Anggota TNI – POLRI Dan Pegawai BUMN

Oleh : Muhamad Yani Rizal ( Dewan Redaksi SBNews )

SBNews – Banten | Tujuan berdirinya Bank Daerah (d/h Bank Pembangunan Daerah)  yang kini berganti dengan nama provinsi- Nya. Seperti Bank DKI, Bank Jatim, Bank Banten, Bank BJB (d/h Bank Jabar), adalah :

“Memfasilitasi sektor keuangan berupa kredit perbankkan  untuk investasi dan modal kerja bagi pengusaha UMKM di daerah,

yang bermitra dengan pemda pada sektor pengadaan barang/jasa maupun sektor real. Agar percepatan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di daerah dapat terealisasi. Bank Daerah juga sebagai sarana deposit APBD untuk pelaksanaan kegiatan proyek pembangunan dan operasionalnya.

Kenyataannya sejak pemerintah mengeluarkan regulasi, bahwa ASN (d/h PNS), anggota TNI, Polri dan pegawai BUMN diperbolehkan mendapat kredit dengan menjaminkan SK- Nya di Bank Pemerintah dan Bank Daerah,  penyaluran kredit pada sektor real menjadi minim. Mayoritas Bank Daerah menyalurkan kredit konsumtip kepada ASN, anggota TNI, Polri dan pegawai BUMN. Hal tersebut dianggap aman dan hampir tidak ada resiko. Kemungkinan kredit macet (bad debt) nihil. Karena angsuran pokok dan bunga bank dipotong langsung dari gaji.

Dari pengamatan dan survey diasumsikan 70 % ASN, anggota TNI. Polri dan pegawai BUMN punya utang di Bank. Hal tersebut terjadi di semua level kepangkatan dan jabatan. Baik di Bank Derah maupun Bank Nasional plat merah, yang mayoritas adalah kredit konsumtip.

Take home pay yang terdiri dari gaji beserta tambahan berbagai variabel tunjangan yang relatif besar ternyata tidak bisa memenuhi salera dan life style. Keinginan punya rumah mewah di real estate yang mentereng, mobil pribadi untuk diri sendiri, anak- isteri yang representatif serta budaya shopping yang seakan menjadi epidemi di negeri ini, adalah faktor terjadinya korupsi. Materialisme dan hedonisme rupanya  juga terjadi di sebagian besar  ASN, anggota TNI, Polri dan pegawai BUMN.

Lemahnya moral dan mental menjadi hal yang dominan untuk berlaku korup.

Salah satu indikasi terjadi berbagai kasus korupsi di negeri ini, adalah kredit konsumtip dari Bank Daerah dan Plat Merah.

Penyaluran kredit kepada debitur dari Bank tersebut menabrak sistem dan aturan perbankkan.

Penyaluran kredit, seharusnya mengacu pada parameter baku di perbankkan, yang disebut 5 C :

1. Capital,

2. Capacity,

3. Condition,

4. Character,

5. Collateral.

Prakteknya bank- bank tersebut hanya berpedoman pada Collateral (jaminan SK).

Dapat dibayangkan bila seorang pegawai ASN berpangkat Kasubag/Kabag dengan golongan IV A, yang setara dengan Mayor dan Kompol me dapat kredit Rp 300 jt, dengan pengembalian pokok dan bunga selama 5 tahun.

Sisa THP yang ada (mengandalkan tukin) tidak akan bisa mencukupi biaya hidup dengan segala variabelnya : makan, pendidikan anak, listrik, angsuran rumah, mobil dsb.

Celakanya sisa gaji/ thp dari setelah dipotong bank, masih bisa jadi jaminan pinjam di koperasi pegawai (Korpri, Puskopad, Puskoppol).

Fenomena tersebut, berdampak terutama para ASN berputar otak mencari income tambahan. Yang berpikir positip untuk  bisnis real dengan menyiasati waktu, bila dilakukan sendiri atau keluarganya.

Celakanya bila merekayasa untuk mendapatkan income tambahan, melakukan korupsi, pungli dan backing dengan wewenang dan kekusaan yang dimilikinya.