Ketua DPRD Angkat Bicara, Catut Marutnya Pembangunan Jalan Tol Di Tubaba

Penulis : Chandra FS
SBNews Tulang Bawang Barat — Busroni Selaku Ketua DPRD Kabupaten Tulang Bawang Barat saat ditemui beberapa awak media Selasa(31/10/2017) diruang kerjanya terkait ganti Kerugian masyarakat Tiuh Bujung Dewa Kecamatan Pagar Dewa Kabupaten Tulang Bawang Barat merasa sangat prihatin terhadap nasib masyarakatnya.
Proyek yang Berskala Nasional Jalan Tol Terbanggi Besar Pematang Panggang II yang ada di Kabupaten Tulang Bawang Barat, selama ini Belum Pernah ada dari pihak – pihak Tim Jalan Tol, mengunjungi Dewan/DPRD Tulang Bawang Barat.
Menurut Busroni,  meskipun Dirinya selaku Ketua Dewan ataupun selaku perwakilan Rakyat Tulang Bawang Barat tentu dirinya tidak bisa berbuat banyak untuk ikut campur terhadap Proyek tersebut apa lagi menghalangi proyek tersebut.
Tapi Selaku Ketua DPRD Kabupaten Tulang Bawang Barat  lanjut Busroni, Ia tetap perduli terhadap masyarakatnya dan berharap kepada Kakanwil BPN Provinsi Lampung, para tim yang terkait untuk tidak mempersulit masyarakat yang memiliki lahan/tanah yang Terkena Badan Jalan Tol.
Tambah “Busroni” Selama Proyek Badan Jalan Tol berjalan diwilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat belum ada satupun perwakilan yang mengajak Dewan bicara, apa Lagi berkunjung dan hal ini tentunya semua Dewan tidak tahu apa yang terjadi ditengah masyarakat karena Semua Dewan/DPRD Tubabar tidak terlibat, tapi Ketua Dewan DPRD Tubabarat berharap kepada seluruh lapisan masyarakat yang mendapatkan bentuk ganti kerugian untuk bisa menyelesaikan semua kendala dengan berlapang dada dan sabar, ‘ungkapnya.
Ditempat Terpisah ‘Handri’ Selaku Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Jaringan Anti Korupsi (JAK) Koordinator Daerah Tulang Bawang Barat tuding Perusahaan PTN7 yang berada di Tiuh Bujung Dewa, Kecamatan Pagar Dewa telah serobot lahan masyarakat..
Menurut Handri saat dihubungi melalui Via Seluler Oleh wartawan SBNews, ia Mengatakan selama Dirinya paham aturan hukum belum Pernah terjadi  dua berkas (Daftar Nominatif) dikeluarkan oleh Kanwil BPN Provinsi Lampung pada tanggal, bulan dan tahun yang Sama yaitu pada tanggal 23 Mei 2017 namun isinya berbeda, ujarnya. 
Pada tanggal 23 Mei 2017 pihak Kanwil BPN Privinsi Lampung telah mengumumkan hasil Daftar Nominatip Pertama (1) pemilik lahan yang sah beserta isi tanam tumbuh dan ditanda tangani oleh satgas A, satgas B, Sekretaris Pelaksana Pengadaan tanah pembangunan jalan tol dan dicap stempel Kanwil BPN Provinsi Lampung, jelasnya
“Namun aneh tapi nyata, pada tanggal 24 September 2017 Kanwil BPN Provinsi Lampung oleh Satgas B yang dibawa oleh Edi Jhon Panjaitan, dikeluarkan kembali Daftar Nominatif yang diserahkan kepada Kepalou Tiuh Bujung Dewa Sapri dengan isi yang berbeda tapi tanggal, bulan, tahun dan no surat yang sama, di Daftar Nominatif pertama nama pemilik yang sah beserta tanam tumbuh muncul namun di Daftar Nominatif kedua Nama Pemilik berubah jadi penggarap dan nama pemilik yang sah berubah menjadi nama Andi Wibisono yang didalam keterangan merupakan karyawan PTPN7.” Bebernya. 
Menurut “Handri, isi Daftar Dominatif yang Kedua (2), begitu membuat sebagian masyarakat Tiuh Bujung Dewa kecewa karena nama mereka selaku pemilik dalam Daftar Dominatif tersebut berganti nama menjadi Andi Wibisono dan setatus mereka berubah Sebagai Penggarap, jadi sesuatu hal yang wajar jika ada masyarakat Bujung Dewa atau Pemilik lahan yang sah menjadi Kesal dan marah karena ulah para oknum tim dari Kanwil BPN Provinsi Lampung yang tidak lagi berpedoman dengan aturan tata tertib administrasi perkantoran.
Lanjut ‘Handri, Ia menyaksikan pada tanggal 26/10/2017 pihak Tim Kakanwil BPN Provinsi Lampung yang dipimpin oleh Sutarno, selaku Ketua Tim Pengadaan Tanah Dari Satgas B telah berjanji dihadapan Forum, yang disaksikan juga Oleh Umar Usman sebagai Camat Pagar Dewa bahwa Diri nya berjanji untuk membantu menengahi Konflik ataupun kesalahan yang dilakukan bawahannya yang dia sendiri tidak Ketahui, maka Sutarno akan mengajak dari Pihak Ptpn7 untuk hadir bersama masyarakat yang namanya berubah menjadi penggarap yaitu pada hari Selasa (31/10/2017) bertempat dikantor Kecamatan Pagar Dewa.
Handri pun mengatakan bila upaya – upaya baik sudah dilakukan tidak juga ada tanggapan dari Kanwil BPN Provinsi Lampung maka langkah utama Ia dan masyarakat akan melakukan upaya hukum untuk mencari keadilan dan juga akan melaporkan oknum-oknum yang sudah menyabotase data dengan mengorbankan masyarakat. Pungkasnya.