Komisi IV DPRD Kab. Pandeglang Minta Penegak Hukum Sikapi Pengadaan Plang UKS

Pandeglang, SBNews.co.id – Melalui program Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) munculah di Tengah-tengah dunia pendidikan di kabupaten Pandeglang provinsi Banten jual beli atau bisnis plang UKS berpareatif yang disinyalir berkisar Rp. 650.000 – 1.000.000 persatu plang, diduga bisnis tersebut dikoordinir oleh oknum ketua forum Kordinator Wilayah (KORWIL) dinas pendidikan kabupaten Pandeglang.

“Kuat dugaan saya selaku sosial kontrol dari Gabungan Pejuang Sukarelawan Banten (GPS-Banten), bahwa program pemerintah yang satu itu dimanfa’atkan oleh para oknum untuk berbisnis di Lingkup dunia pendidikan kabupaten Pandeglang, dalam hal pengadaan plang UKS itu dengan cara dipaksakan, dengan harga Rp. 650.000, bahkan lebih,” ungkap M. Torik Aziz, Kamis (13-12-2018).

Masih dikatakan Torik, menurutnya, bahwa pengertian UKS itu adalah usaha kesehatan masyarakat yang dijalakan di sekolah-sekolah, dengan sasaran anak-anak sekolah dan lingkungannya. Usaha membina dan mengembangkan kebiasaan hidup sehat dilakukan secara terpadu, baik melalui program pendidikan di sekolah melalui mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan, yang dapat dilaksanakan dalam kegiatan kurikuler (intrakulikuler dan ekstrakulikuler), maupun melalui usaha-usaha yang dilakukan dalam rangka pembinaan dan pemeliharaan kesehatan masyarakat.

“program pemerintah itu salah satu upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan peserta didik, dengan meningkatkan pelayanan kesehatan bagi mereka yang sehat maupun yang mengalami kecelakaan, namun, sangat disayangkan dunia pendidikan di kabupaten Pandeglang terkesan dipaksakan untuk membeli plang UKS itu dengan harga yang tidak wajar,” ujarnya.

Torik juga sangat menyesalkan terjadinya pemanfa’atan dibalik program UKS tersebut. “Pemikiran saya menyimpulkan bahwa UKS adalah salah satu upaya pendidikan dan kesehatan yang dilaksanakan secara terpadu, sadar, berencana, terarah, dan bertanggung jawab dalam menanamkan, menumbuhkan, mengembangkan dan membimbing untuk menghayati, menyenangi dan melaksanakan prinsip hidup sehat dalam kehidugpan peserta didik sehari-hari, namun bukan untuk dijadikan ajang bisnis,” pungkas Torik.

Lebih lanjut Torik mengungkapkan, dirinya telah menerima penyampaian dari pihak pengadaan plang UKS, bahwa menurut pelaku pengadaan plang tersebut sudah diparipurnakan oleh pihak DPRD kabupaten Pandeglang, yakni komisi IV, katanya.

Terpisah, E. Supriadi, S.IP,  Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten Pandeglang, menyangkal keras berkaitan dengan pengadaan plang UKS yang diparipurnakan, apalagi plang tersebut dijual belikan kepada pihak Sekolah Dasar dengan harga Rp. 650.000 bahkan lebih persatu plangnya. 

“Saya selaku Ketua Komisi IV DPRD kabupaten Pandeglang tidak pernah meparipurnakan Anggaran untuk menjual plang UKS kepada pihak sekolah di kabupaten Pandeglang ini,” ucapnya.

“Kalaupun kami meparipurnakan itu untuk kebutuhan dunia pendidikan secara global atau menyeluruh melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kabupaten Pandeglang. Adapun pengadaan plang UKS yang dijual kepada pihak sekolah dengan harga Rp. 650.000 bahkan lebih, itu tidak pernah diparipurnakan, dan saya minta kepada pihak penegak hukum untuk respek menyikapi permasalahan pengadaan plang UKS itu,” tegas E. Supriadi. (Irf)