Hasil Musrenbangdes Cigondang Labuan, Makta Enggan Diwawancarai

Pandeglang Banten, SBNews.co.id – Makta, Sarjana Ekonomi (SE) salah satu utusan yang di amanahkan oleh Camat Kecamatan Labuan untuk memimpin Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes) desa Cigondang kecamatan Labuan kabupaten Pandeglang menolak secara tidak sopan saat akan di mintai komentarnya oleh waratawan SBNews, Makta menepiskan tangan Wartawan dengan mengucapkan bahasa yang tidak layak diucapakan bagi seorang Aparatur sipil Negara, apalagi penolakan Makta saat berada di antara peserta Musyawarah yang hendak bergegas meninggalkan ruangan.

“Ada apa ini, ada apa ini, nggak usah, nggak usah, nggak mau, nggak mau,” ujar Makta, seraya membuang muka meninggalkan ruangan SDN Cigondang 2 tempat yang di fungsikan Musrenbangdes jumat, (25-01-2019) usai acara, pukul 15.13 Wib.

Mencermati soal miskinnya Etika yang di angap mentah dan irasional tersebut,menurut Muhammad Yaya Ketua LSM Generasi Muda Peduli Tanah Air (LSM Gempita ) DPD Kab Pandeglang yang bersangkutan sama halnya dengan melecehkan Sumpah atau janji PNS atau ASN Pasal 26 UU nomor 8 Tahun 1974 revisi pasal 66 ayat 2 UU nomor 5 Tahun 2014 terutama alinea terakhir dari sumpah atau janji tersebut.

“Tidak hanya aturan baku yang sudah menjadikan modal dasar seorang ASN akan tetapi berkaitan untuk menciptakan pegawai Negeri Sipil yang baik atau aparatur Sipil Negara yang bermutu dan berkwalitas maka ada penetapan yang sudah diUndang-undangkan seperti UU nomor 43 Tahun 1999 tentang pokok-pokok kepegawaian yang telah di ubah menjadi UU Nomor 5 Tahun 2014 berikut PP nomor 53 Tahun 2010. Artinya seorang PNS harus arif dan bijaksana di dalam memberikan pelayanan kepada Masyarakat dan menetapkan whole of gofemment dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada publik, termasuk memberikan informasi-informasi dari hasil kinerja , dalam arti kinerja yang harus di ketahui melalui publikasi,” ungkap Yaya.

“Berkaitan dengan Musrenbangdes, Lanjut Yaya, di mana yang bersangkutan tampil sebagai salah satu Tim Verifikasi hendaknya tidak pantas menolak untuk di wawancarai Wartawan lantaran pelaku kuli tinta di samping di lindungi oleh UU tentang jurnalistik juga memiliki kewajiban memberikan Informasi kepada Masyarakat apapun bentuk kejadian dengan tetap mengedepankan azas Bebas dan bertanggung jawab,” urainya.

Sementara beberapa kasie sekaligus bagian dari tim Verifikasi Kecamatan Labuan saat akan dimintai komentarnya soal ulah Makta melalui sms oleh Wartawan tidak ada yang berani menjawab.

“Persoalan ini cukup urgent dan akan segera kami laporkan pada Mereka yang berkepentingan seperti Atep Purnama selaku Camat Labuan juga Taufik Hidaya selaku Kadis DPMPD Kab Pandeglang,” pungkas Yaya. (Rus/ Irf)