BPP – AMI : Berita Oknum Kepala Desa menjual Tanah Makam Dinyatakan Itu Tidak Benar

Purwakarta,  Jabar – SBNews.co.id – Menyingkapi pemberitaan dibeberapa Media belakang ini, telah beredar informasi terkait dugaan Penjualan Tempat Pemakaman Umum (TPU.red) yang dilakukan oleh Oknum Kepala Desa Campakasari Kecamatan Campaka Kabupaten Purwakarta Provinsi Jawa Barat. Hal tersebut jelas mengundang polemik yang cukup keras terutama dilingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta. Arya Adipati Yudistira atau yang akrab dipanggil Kang Yudis dari BPPAMI (Badan Pusat Pendiri Angkatan Muda Indonesia) menegaskan, bahwa Informasi yang beredar itu tidak mempunyai dasar apapun dan tidak dapat dipertanggung jawabkan dan jika ada pihak yang mengklaim bahwa Informasi itu adalah benar,  maka yang bersangkutan harus dapat menunjukan bukti Valid secara Administrasi dan apabila tidak maka yang bersangkutan harus siap  menerima akibatnya, tandasnya.

Sebagai Tim Pencari Fakta, BPP – AMI menyampaikan hal ini dengan tujuan untuk meluruskan informasi yang beredar saat ini dan semua itu bermuara pada hasil Investigasi yang telah Kami lakukan yang mana dalam perjalanannya Kami tidak menemukan hal dan perihal apapun seperti yang telah di tuduhkan di beberapa Media tersebut, ini murni Ruilslag (Tukar Guling) dan Ruilsalg bukan jual beli adapun status tanah tersebut adalah Wakaf, ujar Abdul Kodir (Kepala Desa Campakasari.red) jadi yang menjadi dasar pijakan terjadinya Ruilslag ini adalah Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Tegasnya), dan sebagai saran dari AMI buat semua rekanan baik dari Unsur Media maupun Unsur Lembaga untuk selalu mengedepankan sikap Praduga Tak ber-Salah karena itu dasar pijakan sekaligus Kode Etik yang harus tetap kita junjung tinggi.

Memang pada dasarnya seperti yang dikutifkan dari NU Online (edisi 22/11/2017), bahwa  Tukar Guling Tanah Wakaf tidak diperbolehkan dalam Hukum Positif di Indonesia sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dengan jelas disitu disebutkan bahwa Harta Benda Wakaf dilarang untuk ditukar.

Namun larangan itu tidak Mutlak tegas Kang Yudis, alasannya pada Pasal 41 di Undang-Undang yang sama dinyatakan, bahwa  Tanah Wakaf diperbolehkan untuk ditukar asal digunakan untuk kepentingan umum yang sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) berdasarkan ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan syariah serta dinyatakan telah memperoleh izin secara tertulis dari Kementerian Agama dan atau disesuaikan dengan tingkatannya dan telah mendapatkan persetujuan dari Badan Wakaf Indonesia.

“Adanya pengecualian ini, antara lain agar Program Pembangunan yang meliputi Tanah Wakaf tetap bisa dilaksanakan dengan demikian Tanah Wakaf bisa lebih Produktif,” kata Kang Yudis.

Menurut Kang Yudis, adanya larangan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf adalah bertujuan untuk menjaga kemaslahatan Harta Wakaf itu sendiri, Maka ketika  diperbolehkan, kemaslahatan Harta Wakaf itupun harus tetap terjaga.

“Karena itulah ada beberapa tahapan yang harus dilalui dalam proses ,” jelas Kang Yudis.

Kang Yudis pun mengingatkan agar tahapan  sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Wakaf segera dilaksanakan agar proses  Tanah Wakaf yang terdampak Pembangunan bisa cepat selesai.

“Jangan sampai karena ingin serba cepat, lalu Aturan Undang – Undang diabaikan. Akibatnya nanti Cacat Hukum dan di kemudian hari bisa digugat,” ujar Kang Yudis.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 dan Prosedur  yang dimuat di Halaman Resmi Direktorat Jenderal Bimas Islam Kemenag, disebutkan bahwa proses  setidaknya melewati tujuh tahapan sebelum keluarnya izin.

Tahapan itu antara lain :
1. KUA
2. Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.
3. Tim Penilai dari Unsur Pemerintah (MUI, BPN, Nazhir).
4. Kantor Kementerian Agama Provinsi.
5. Direktorat Jenderal Bimas Islam Kementerian Agama
6. Badan Wakaf Indonesia.
7. Sekretariat Jenderal Kementerian Agama.

“Kalau dilihat prosedurnya memang cukup panjang, akan tetapi ya itulah undang-undangnya yang saat ini ada. Pembangunan itu kan sudah direncanakan jauh-jauh hari. Seharusnya sudah jauh hari pula urusan  diproses dengan Nazhir dan Kementerian terkait selesai, kata Kang Yudis.

Iapun menambahkan “sebetulnya yang lama adalah proses pencarian tanah pengganti yang sesuai dengan kebutuhan tersebut”. Proses lainnya bisa dipercepat karena alasan nya jelas untuk kemajuan pembangunan.

Kang Yudis berharap kepada semua pihak untuk bisa memahami ketentuan per-Undang–Undang pada proses  ini sehingga tidak saling menyalahkan apalagi menyudutkan salah satu pihak, adapun mengenai rumor yang berkembang saat ini bahwa seorang Oknum Kepala Desa menjual Tanah Makam sekali dinyatakan Itu Tidak Benar dan kepada pihak pihak yang ingin mengklarifikasi terkait masalah ini sebelumnya harap memperhatikan :
1. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) RI Nomor 1 Tahun 1956.
2. Surat Edaran MA (SEMA) RI Nomor 4 Tahun 1980.
3. Surat Panduan Dalam Sistem Penuntutan yang dikeluarkan oleh Kejagung Nomor B-230/E/Ejp/01/2013 tanggal 22 Januari 2013.
4. Peraturan Kapolri (Perkap) Pasal 61 dan 62.

Seperti yang ditegaskan oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung (Kejagung), Tony T Spontana mengatakan, jika Pelapor tengah melayangkan perkara perdata terlebih dahulu, seyogyanya penyidik tidak memeroses perkara pidana yang telah dilayangkan tersebut.

Sementara itu, Ketua Tim Advokasi Jokowi Watch, Junaidi mengatakan, dalam Surat Edaran Kejagung jelas ditegaskan jika sekiranya kasus yang objeknya berupa tanah, di mana status hukum kepemilikan tanah berdasarkan alasan hak yang dimiliki masih berperkara perdata di pengadilan, maka jika ada pihak yang dituduh melanggar pidana, maka kasus tersebut tidak dapat dipidanakan.

Dengan demikian Program Pembangunan Nasional dapat terus berjalan. lancar, dan Tanah Wakaf menghasilkan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. (Red: Risman)