Kasi Pidsus Sebut Proyek BPTP Diduga Ada Pemalsuan Dokumen

Sungailiat (Bangka), Siber.News – Kejaksaan Negeri (Kejari) Bangka, kini mulai fokus mengusut penyimpangan proyek Balai Pengkajian Tehnologi Pertanian (BPTP) di Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2019.

Dimana anggaran kegiatan proyek tersebut dikucurkan APBN Kementerian Pertanian sebesar Rp 1.001.000.000,00 miliar melalui BPTP Provinsi Babel.

” Selasa besok (25/2/2020) jadwal pemeriksaan PPK dan PPTK terkait dugaan penyimpangan proyek BPTP. Surat pemanggilan sudah kami sampaikan. Intinya kita melakukan pemeriksaan bertahap dan disitu bisa diketahui siapa bendahara dan kontraktornya,” kata Aditya Sulaiman, Kasi Pidsus Kejari Bangka di kantornya, Senin (24/2/2020).

Disebutkan Aditya, dugaan awal ada penyimpangan proyek dan pemalsuan dokumen.

” Jumat (21/2/2020) tim pidsus sudah ke lokasi. Dilihat secara kasat mata pekerjaan disana kacau. Kacaunya pekerjaan utama tidak diaspal, hanya dihambur pasir dan agregat,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Aditya menduga ada pemalsuan dokumen dalam proyek Kementerian Pertanian tersebut.

” Pekerjaan itu ada dukungan Asphalt Mixing Plant (AMP) yang katanya dari kontraktor Akong. Ini bisa jadi belum tentu benar, jangan-jangan gak ada,” duga Aditya.

Diberitakan sebelumnya, proyek rehabilatasi jalan utama di BPTP Babel ini terkesan janggal dalam pelaksanaannya lantaran terdapat item pekerjaan yang terbilang mayor yakni aspal oleh kontraktor CV Globalindo Nusantara tidak dikerjakan meskipun telah mendapat dukungan AMP (Asphalt Mixing Plant) dari kontraktor jalan bernama Akong.

Sebelumnya, Hermanto, selaku kontraktor pelaksana kegiatan tidak menampik jika proyek pekerjaan jalan tersebut ada item pekerjaan pengaspalan namun hal itu tidak terlaksana lantaran tidak mendapat dukungan dari pemilik AMP yang ada di pulau Bangka.

“Betul, item pekerjaan pengaspalan ada dalam RAB, namun tidak kita laksanakan sebab tidak ada AMP yang cukup bersedia saat itu. Ada 7 AMP yang saya datangi meminta untuk melakukan pengaspalan pada jalan tersebut namun tidak ada yang bersedia,” kata Hermanto kepada sejumlah wartawan, Rabu (19/2) sore.

Bukankah saat mengaploud dokumen lelang sudah dicantumkan dukungan AMP nya? Iya kata Hermanto. Namun pada saat jalan tersebut hendak dilakukan pengaspalan, AMP milik Akong yang dicantumkan ternyata juga banyak kegiatan pengaspalan di Kota Pangkalpinang sehingga tidak bisa melaksanakan pengaspalan pada kegiatan tersebut.

“Akhirnya saya mencari AMP lainnya, namun kesemuanya tidak ada yang bersedia. Disamping waktunya juga mepet, akhirnya pengaspalan jalan tersebut tidak terlaksana,” ujarnya.

Lalu bagaimana dengan pencairan anggaran? Apakah dicairkan 100 persen? Diakui Hermanto jika pencairannya memang sudah dicairkan semuanya kecuali jaminan pemeliharaan yang belum dicairkan.

“Jaminan pemeliharaan sebesar 5 persen yakni berkisar 55 juta ini masih tersimpan di bank. Adapun masa pemeliharaan hingga Desember 2020 nanti. Bila sampai habis masa pemeliharaannya belum juga diaspal maka uang jaminan tersebut tidak dapat lagi kami cairkan,” katanya.

Berapa panjang item pekerjaan pengaspalan jalan tersebut? Hermanto mengungkapkan panjangnya sekitar 100 meter. Apakah pekerjaan pengaspalan 100 meter hanya senilai uang jaminan sebesar 5 persen yakni 55 juta rupiah?

“Kalau untuk pekerjaan pengaspalan itu saya kira berkisar 200 juta,” demikian kata Hermanto.

Sementara itu, Anggi, konsultan pengawas saat ditemui di lokasi BPTP mengakui kalau memang ada item kegiatan pengaspalan.

“Kegiatan pengaspalan tidak dilakukan pertama terkendala waktu. Kedua pihak AMP orangnya kontrak, jadi sampai 31 Desember tidak lagi bekerja, itu alasannya. Pihak kontraktor Hermanto bukan yang punya AMP, setahu saya dia minta dukungan sama Akong,” jelasnya.

Sayangnya, hingga berita ini diturunkan pihak BPTP Pangkalpinang belum berhasil dikonfirmasi. Saat wartawan mengunjungi kantor BPTP, tiga pejabatnya yakni Dr Suharyanto selaku kepala BPTP, Rahma Hasan kepala sub bagian tata usaha dan Ahmadi( bi )