Berita hari ini
Satri Bakrie : Uang Banyak Bernafsu Jadi ‘KaDa’, Apa Kata Piaman Laweh?
Penulis :
Jakarta, SiberNews – Masyarakat yang sudah hanyut dan ‘terbeli suaranya’ dikarenakan tindakan politisi yang diduga hanya mengandalkan uang saja, sudah mulai menjadi penyakit sosial politik yang kronis saat ini. Penjabat (terutama; legislatif dan eksekutif) dari hasil ‘money politics’ tidak bisa banyak diharapkan, karena diduga Ia pun sedang berbeban berat mengembalikan modal besar yang sudah digelontorkannya untuk membeli suara disaat ‘pesta demokrasi’.
Sastri Bakrie, Mantan Direktur Perencana Anggaran Daerah Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri), ikut resah dengan kondisi penyakit social politik tersebut. Menurutnya, nafsu untuk berkuasa yang hanya mengandalkan uang, dimungkinkan tidak memiliki integritas.
“Jangan dengan modal uang banyak, nafsu jadi CAKADA (Calon Kepala Daerah), tanpa memiliki integritas dengan moral hazard yang berbahaya,” ungkap Sastri.
Untuk diketahui, Secara etimologis ‘moral hazard’ berarti ‘jebakan moral’. Dalam kamus bahasa Inggris ‘moral hazard’ dijelaskan sebagai ‘the hazard arising form the uncertainty or honesty of the insured’, jadi ‘moral hazard’ dipakai sebagai ketidak jujuran atau kejahatan di bidang asuransi.
Walaupun hal tersebut terjadi di bidang asuransi, tetapi dalam kehidupan social hal tersebut, acap terjadi saar ini. Sehingga Sastri berharap perlu dilakukan ‘pembangunan’ moral yang utuh dan berintegritas.
Seperti drama dan sinetron berseri, bertubi-tubinya berbagai persoalan bangsa Indonesia yang berkaitan dengan kejahatan tindak pidana luar biasa (extraordinary crime) yang sifatnya merugikan keuangan negara yang dilakukan oleh para panyelenggara negara, dapatkah kita menjelaskan tentang fenomena ini sebagai suatu moral hazard bangsa? Apa solusi-solusi di masa depan yang dekat ini agar berbagai persoalan kejahatan pidana luar biasa (extraordinary crime) itu dapat diatasi?
Sikap tersebut Ia munculkan sengaja jelang Pilkada Kabupaten Padang Pariaman 2020 ini. Agar kampung halamannya itu memperoleh pemimpin yang benar – benar ber-integritas dan mumpuni membangun Kabupaten Padang Pariaman.
Jadi Padang Pariaman apabila terhindar dari bahaya moral hazard, maka tindakan Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN) dapat diminimalisir dan jika perlu diberantas hingga ke akar – akarnya. (Rico Adi Utama)
