Wujudkan Kamtibmas Yang Kondusif, Dishub DKI Perketat Pengawasan di Wilayah Perbatasan
SIBER.NEWS | JAKARTA – Keamanan dan kenyamanan suatu daerah ditentukan oleh masyarakat yang tinggal di daerah tersebut, jika masyarakat itu sendiri bisa menjaga kamtibmas maka kondisi di daerah tersebut bisa aman dan nyaman untuk ditinggali.
Mewujudkan hal tersebut, Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta akan melakukan pengetatan daerah perbatasan untuk mengantisipasi terjadinya mudik lokal menjelang dan saat Hari Raya Idul Fitri. Jakarta, (16-05-2020).
Sebanyak 33 lokasi checkpoint yang sudah ditentukan sebelumnya akan beroperasi melakukan pemeriksaan sesuai Pergub 33 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam Penanganan COVID-19 di Provinsi DKI Jakarta.
Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo mengatakan, pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan Dirlantas Polda Metro Jaya dan Jawa Barat, serta seluruh Dinas Perhubungan di Jabodetabek terkait hal ini.
“Tentu itu yang jadi acuan kita. Kita sepakat akan melakukan pengetatan karena memang kita pahami tradisi selama Idul Fitri ini sangat kuat silaturahminya. Sementara, kita harus sadari pandemi ini justru menyasar warga melakukan kegiatan berkumpul,” ujarnya, Sabtu (16/5).
Syafrin meminta masyarakat untuk menaati pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Selama kawasan Jabodetabek melaksanakan PSBB, maka perjalanan yang diperbolehkan hanya perjalanan untuk kegiatan yang dikecualikan.
“Kalau mudik otomatis tidak diperbolehkan, dari kawasan Jabodetabek tentu ada zonanya yang masih hijau. Ini yang kami hindari. Mari sayangi keluarga kita,” tegasnya.
Menurutnya, apabila ditemukan kendaraan dan penumpang yang hendak mudik akan diminta untuk putar balik tidak melanjutkan ke tujuan.
“Sekarang itu sudah terbit Pergub 41 Tahun 2020, ada pasal yang memuat sanksi bagi pelanggar aturan PSBB,” ungkapnya.
Ia menambahkan, masyarakat harus disiplin dalam melaksanakan PSBB. Apabila harus melakukan perjalanan itupun harus berhubungan dengan pekerjaan yang dikecualikan atau pemenuhan kebutuhan pokok.
“Jadi kami minta untuk lakukan perjalanan untuk hal yang penting. Kita ingin PSBB tidak diperpanjang dan situasinya tetap normal, mari kita optimalkan upaya penanganan dan pencegahan penularan COVID-19,” tandasnya. (Guh)
