Tegas! Pemprov Banten dan Pemkab Serang, Siapkan Sanksi Berat Aktivitas Pertambangan. Buntrut Warga Tolak Tambang Gunung Gede

SERANG, Sibernews – Pemprov Banten bersama Pemkab Serang, melaui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) berjanji akan memperketat pengawasan serta menyiapkan sanksi tegas terhadap aktivitas pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) di Kabupaten Serang. Komitmen ini mengemuka dalam Focus Group Discussion (FGD) multipihak yang diinisiasi oleh PATTIRO Serang Banten bersama Publish What You Pay (PWYP) Indonesia di Kafe Lestari 88, Kecamatan Kragilan, Kabupaten Serang, Jum’at (13/11/2026)

Forum tersebut mempertemukan perwakilan warga dari wilayah terdampak, khususnya Kecamatan Bojonegara, Puloampel, Mancak, dan Anyar, dengan instansi terkait, antaranya: perwakilan Ditjen Teknik dan Lingkungan Minerba Kementerian ESDM, Dinas ESDM Banten, DLHK Provinsi Banten, DPMPTSP Provinsi Banten, Dinas Perhubungan Provinsi Banten, Bapenda Provinsi Banten, DLHK Kabupaten Serang, DPMPTSP Kabupaten serang, Bapenda Kabupaten Serang, Dinas Perhubungan Kabupaten Serang hingga Satgas Pengawasan Pertambangan Provini Banten dan Kabupaten Serang.

Dalam forum ini, perwakilan masyarakat mendesak adanya transparansi dan pertanggungjawaban atas berbagai masalah lingkungan serta keselamatan yang ditimbulkan oleh operasional tambang.

Komunitas warga Puloampel dan Bojonegara secara terbuka menyampaikan tiga sikap tegas:

• Menuntut pemerataan fasilitas umum (fasum) seperti pendidikan dan kesehatan bagi warga lingkar tambang.
• Menolak rencana pelebaran jalan yang hanya difungsikan untuk kapasitas angkutan tambang.
• Menolak keras penetapan dan pembukaan kawasan Gunung Gede sebagai areal tambang baru demi menjaga fungsi lindung serta cadangan sumber air bersih.

Selain itu, warga menyoroti kerusakan jalan akibat kendaraan over dimension over loading (ODOL), polusi debu, ceceran tanah penyebab kecelakaan, hingga jatuhnya korban jiwa pada lubang bekas galian (void) yang dibiarkan tanpa reklamasi.

Menanggapi berbagai aduan dan temuan lapangan tersebut, Provinsi Banten bersama Pemkab Serang menegaskan komitmennya dalam menegakkan aturan pertambangan, dengan angkah-langkah penegakan sanksi dan pengawasan yang disiapkan meliputi:

1. Penegakan Sanksi & Pembagian Kewenangan Perizinan: Kepala Dinas ESDM Provinsi Banten, Ari James Faraddy, menegaskan bahwa setiap badan usaha pertambangan yang terbukti melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan akan dikenakan sanksi administratif hingga pencabutan izin. Dijelaskan pula bahwa berdasarkan regulasi pertambangan mineral dan batubara (Minerba) yang berlaku saat ini, kewenangan penerbitan perizinan berusaha pertambangan berada pada pemerintah pusat.

“Pemerintah daerah terus mengawal tahapan kepatuhan regulasi, penerapan kaidah teknik pertambangan yang baik (Good Mining Practice), pengelolaan keselamatan pertambangan, serta pemenuhan kewajiban lingkungan. Sebagai instrument mitigasi dan pengawasan teknis di lapangan, Dinas ESDM melaksanakan penertiban administrasi IUP serta memanfaatkan pemantauan spasial secara detail melalui citra satelit untuk mendeteksi bukaan lahan dan kepatuhan batas WIUP” kata Ari.

2. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Banten akan melakukan Audit Lingkungan, Peta Indikator RPPLH & Instrumen AMDAL: Dr. Wawan Wahyudi, Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Banten, menjelaskan bahwa pengawasan lingkungan dilakukan melalui mekanisme audit kepatuhan dan evaluasi berkala terhadap pemegang izin lingkungan. Pemerintah Provinsi Banten telah menyusun peta indikator Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) serta menegakkan instrument Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan UKL-UPL sebagai tolok ukur pengendalian pencemaran udara, debu, limpasan air permukaan, hingga pengelolaan lubang bekastambang

“Hingga menjelang akhir tahun berjalan, DLHK Provinsi Banten telah menerima sekitar 40 aduan masyarakat terkait dampak lingkungan dan aktivitas pertambangan, dan seluruh laporan aduan tersebut telah langsung ditindaklanjuti melalui verifikasi lapangan serta pembinaan/penegakan hukum lingkungan.” ujar Wawan Wahyudi.

3. Kepala Bidang Pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Banten, Hepi Syafari, yang membahas terkait Sistem OSS-RBA & Rekomendasi Evaluasi Izin menerangkan bahwa: pelayanan perizinan berusaha saat ini terpusat melalui sistem Online Single Submission Risk-Based Approach (OSS-RBA) yang kewenangan penerbitan izinnya berada pada pemerintah pusat. Meskipun kewenangan penerbitan izin di tingkat provinsi terbatas, DPMPTSP berkomitmen aktif mengeluarkan surat rekomendasi evaluasi, pembekuan, hingga pencabutan izin kepada pemerintah pusat apabila ditemukan bukti nyata pelanggaran ketentuan operasional maupun lingkungan di lapangan.” papar Hepi.

4. Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Banten: Kewenangan Fiskal Tingkat Provinsi menjelaskan bahwa, dalam struktur pembagian kewenangan pajak daerah, pemerintah Provinsi berperan memberikan opsi kebijakan dan rekomendasi optimalisasi fiskal lintas wilayah. Adapun objek pungutan langsung yang menjadi kewenangan provinsi pada sektor terkait terbatas pada pajak alat berat (sewa/kepemilikan alat berat) serta opsen sesuai ketentuan undang-undang hubungan keuangan pusat dan daerah.

5. Sementara Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Serang yang diwakili oleh Kepala Bidang Penagihan, Verifikasi, dan Pemeriksaan, TB. Rully Fahrul Falah, memaparkan Isu Pajak MBLB Realisasi Penerimaan Daerah Sektor Pertambangan:

• Bapenda Kabupaten Serang mengklarifikasi bahwa realisasi pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Serang dari sektor pajak pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) tercatat sebesar kurang lebih Rp25 Miliar per tahun.
• Bapenda menjalankan fungsi pemungutan, penagihan, dan optimalisasi penerimaan pajak daerah, sedangkan kewenangan perencanaan alokasi anggaran program pembangunan fisik maupun fasilitas umum (pendidikan, kesehatan, jalan) berada pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) melalui mekanisme Musrenbang dan APBD.

“Menyikapi sorotan forum mengenai potensi kebocoran penerimaan daerah dan lemahnya fungsi pengawasan pajak MBLB akibat ketidaksesuaian antara volume produksi/pengangkutan riil dengan pelaporan wajib pajak, Bapenda Kabupaten Serang tengah melakukan audit secara serius dan menyeluruh. Audit ini difokuskan pada pengawasan ketat agar kapasitas muatan setiap armada angkutan sesuai dengan ketentuan serta memastikan setiap rupiah pendapatan pajak yang masuk tercatat secara akurat dan transparan guna menutup celah kebocoran fiscal.” Jelas Rully.

6. Penertiban Angkutan Tambang & Konsekuensi Hukum Pidana, Pembekuan Operasional Pelanggar Regulasi Angkutan: Terkait keluhan kemacetan dan kerusakan jalan, unsur Pemerintah Provinsi Banten menegaskan bahwa regulasi pembatasan jam operasional kendaraan angkutan tambang telah diterbitkan dan sedang berjalan. Pemerintah tidak akan ragu menjatuhkan sanksi tegas berupa pembekuan operasional perusahaan maupun armada angkutan yang melanggar aturan tanpaterkecuali.

‘Potensi Penegakan Hukum Pidana, menegaskan bahwa apabila pelanggaran operasional perusahaan pertambangan menimbulkan dampak merugikan, kerusakan lingkungan berat, atau mengakibatkan hilangnya nyawa masyarakat (seperti pada kasus lubang bekas tambang/void dan kecelakaan akibat kelalaian), maka penanganannya tidak hanya sebatas sanksi administratif, melainkanmemiliki potensi jerat hukum pidana sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.”