Sekjen ARUN, Semua Berpotensi Politik Abortus PKS Siapa?

Jurnalis : Agus Rahardja
SBNews -  Koalisi Umat yang beranggotakan Gerindra, PAN, dan PKS terpecah belah di kota cirebon. Kesepakatan awal mengusung petinggi Polri Brigjen Pol Drs. Siswandi maju bertarung dalam Pilwakot Cirebon 2018 berpasangan dengan Euis Fetty Fatayati akhirnya gagal. PKS dituding menjadi biang kerok kegagalan koalisi tersebut.
B T Fernando Duling atau yang akrab disapa Nando mengomentari Langkah Politik yang diambil oleh PKS. Menurut Nando, keputusan abstain PKS tidak mengeluarkan surat rekomendasi untuk Paslon Brigjend Pol P Siswandi dan Ibu Euis adalah langkah politik yang irasional.
“langkah ini menempatkan Koalisi Umat PAN dan Gerindra tidak cukup menghantarkan Pasangan Calon Sis-Euis maju mendaftarkan diri, Langkah mundur saat injury time tersebut seperti sebuah kesengajaan agar pasangan Sis-Euis ini gagal ikut bertarung dalam Pilwakot Cirebon 2018.” kata Nando kepada Media, Minggu (14/01/2018).
Nando yang juga merupakan aktifis 98 tersebut melanjutkan, langkah yang telah dilakukan PKS baik secara langsung atau tidak langsung telah berpotensi menghilangkan suara kurang lebih 40.000 gabungan dari PAN, GERINDRA dan PKS di kota Cirebon dan memiliki kemungkinan telah menghilangkan potensi 70.000 suara dari target 45% upaya pemenangan pasangan SIS-EUIS di Pilkada Kota Cirebon.
“Seharusnya kota Cirebon bisa menjadi penyumbang suara dalam pertarungan Koalisi Umat dalam Pilgub Jawa Barat yang mengusung pasangan calon Sudrajat-Syaikhu, dengan total 70.000 suara dari target 45% di kota Cirebon” lanjut Nando.
Sekjen Advokasi Rakyat Untuk Nusantara (ARUN) tersebut mengatakan, Sudah dapat dipastikan baik besar atau kecil luka PAN dan Gerindra tidak mungkin hanya di kota Cirebon dan secara teori potensial prilaku politik irasional PKS telah memberikan ruang potensi kelemahan suara bagi Pasangan Sudrajat-Syaikhu di Pilgub Jawa Barat.
“Langkah berani yang di ambil PKS dalam langkah politik irasional di Pilwalkot Cirebon adalah langkah provokasi yang bersifat abortus dalam koalisi jangka panjang 2018 menuju 2019.” tegas Nando.