Uncategorized
Program Unggulan Kementerian PPPA bantu pekerja Imigran Indonesia
Kontributor (Asry Almy Kaloko )
SBNews, Jakarta I Ada tiga program unggulan yang ditawarkan Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) Diskusi bertempat di Kementerian PPPA jalan medan merdeka Barat no.15 Jakarta Pusat. (2/2)Mengakhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak, mengakhiri perdagangan manusia dan mengakhiri kesenjangan ekonomi. Tiga program ini dibuat berdasarkan data lapangan masalah-masalah yang dihadapi imigran Indonesia dalam hal kesenjangan ekonomi dan ketenagakerjaan.Tidak hanya program, pemerintah juga sudah mengganti undang-undang nomor 39 tahun 2004 terkait masalah penempatan dan perlakuan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) menjadi undang-undang baru nomor 18 tahun 2017 yang didalamnya terdapat pengurangan pengelolaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) yang kemudian dialihkan kepada pemerintah pusat bahkan sampai tingkat desa untuk memperhatikan TKI atau pekerja imigran.Moratorium pengiriman TKI ke 19 negara di Timur Tengah juga telah diberlakukan akibat dari tingginya kasus seperti kekerasan, perdagangan manusia bahkan gaji buruh imigran yang tidak dibayar. Menurut Lies Rosdianty, asisten Deputi Perlindungan Hak Perempuan dalam Ketenagakerjaan Kementrian PPPA, masih banyak upaya yang dilakukan TKI asal Indonesia secara ilegal untuk pergi mencari pekerjaan diluar negeri, contohnya dengan mengurus paspor untuk haji atau umroh namun tidak kunjung kembali ke Indonesia, hal seperti inilah yang membuat masalah yang dialami TKI bermasalah kadang susah untuk dibantu dan diselesaikan. Sehingga menurut Lies, perlu dibuat badan yang memonitor langsung urusan TKI agar masalah-masalah terkait dapat diatasi dengan mudah.Bagi TKI yang berhenti bekerja diluar negeri entah karena bermasalah atau memang atas kemauan sendiri, Kementrian PPPA juga telah melakukan kerjasama terkait pembangunan kampung buruh migran yang salah satunya ada di Wonosobo yang dibuat tahun 2011. Kampung ini telah menyediakan PAUD gratis untuk anak TKI, toko sembako, koperasi, ternak kambing bahkan sampai gratis koneksi internet yang diharapkan akan mampu membangun perekonomian secara mandiri mantan TKI yang tidak ingin kembali bekerja diluar negeri.
SBNews, Jakarta I Ada tiga program unggulan yang ditawarkan Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) Diskusi bertempat di Kementerian PPPA jalan medan merdeka Barat no.15 Jakarta Pusat. (2/2)Mengakhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak, mengakhiri perdagangan manusia dan mengakhiri kesenjangan ekonomi. Tiga program ini dibuat berdasarkan data lapangan masalah-masalah yang dihadapi imigran Indonesia dalam hal kesenjangan ekonomi dan ketenagakerjaan.Tidak hanya program, pemerintah juga sudah mengganti undang-undang nomor 39 tahun 2004 terkait masalah penempatan dan perlakuan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) menjadi undang-undang baru nomor 18 tahun 2017 yang didalamnya terdapat pengurangan pengelolaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) yang kemudian dialihkan kepada pemerintah pusat bahkan sampai tingkat desa untuk memperhatikan TKI atau pekerja imigran.Moratorium pengiriman TKI ke 19 negara di Timur Tengah juga telah diberlakukan akibat dari tingginya kasus seperti kekerasan, perdagangan manusia bahkan gaji buruh imigran yang tidak dibayar. Menurut Lies Rosdianty, asisten Deputi Perlindungan Hak Perempuan dalam Ketenagakerjaan Kementrian PPPA, masih banyak upaya yang dilakukan TKI asal Indonesia secara ilegal untuk pergi mencari pekerjaan diluar negeri, contohnya dengan mengurus paspor untuk haji atau umroh namun tidak kunjung kembali ke Indonesia, hal seperti inilah yang membuat masalah yang dialami TKI bermasalah kadang susah untuk dibantu dan diselesaikan. Sehingga menurut Lies, perlu dibuat badan yang memonitor langsung urusan TKI agar masalah-masalah terkait dapat diatasi dengan mudah.Bagi TKI yang berhenti bekerja diluar negeri entah karena bermasalah atau memang atas kemauan sendiri, Kementrian PPPA juga telah melakukan kerjasama terkait pembangunan kampung buruh migran yang salah satunya ada di Wonosobo yang dibuat tahun 2011. Kampung ini telah menyediakan PAUD gratis untuk anak TKI, toko sembako, koperasi, ternak kambing bahkan sampai gratis koneksi internet yang diharapkan akan mampu membangun perekonomian secara mandiri mantan TKI yang tidak ingin kembali bekerja diluar negeri.
