Program PTSL Kelurahan Cipare Diduga Ada Pungli Oleh Panitia dan BPN

Serang, siber.news I program sertifikat masal yang dilaksanakan oleh ATR BPN disinyalir menimbulkan terjadinya pungutan liar yang dilakukan oleh oknum pihak kelurahan.

kasus demi kasus yang muncul kepermukaan senada yakni pungutan oleh oknum kepada masyarakat yang membuat sertifikat tersebut.

Masyarakat ingin merasakan program yang dinilai sangat membantu apalagi mereka masyarakat yang tergolong kategori tidak mampu.

tapi fakta yang terjadi hal ini dijadikan celah bagi para oknum untuk mendulang cuan yang memanfaatkan program ini.

hasil pantauan siber.news di lapangan yakni di kampung Seroja kelurahan Cipare kecamatan Serang kota Serang ditemukan adanya pembengkakan biaya yang dikeluarkan oleh masyarakat, dengan alasan banyak sekali yang membuat masyarakat mengerti.

kepada media ini, LL (34) warga Sempu Seroja Kamis (28/7/2022) mengaku, pihaknya telah dimintai sejumlah uang untuk membuat persyaratan atas tanah hak miliknya untuk ikuti program PTSL ini.

“ya kita semua ikut program itu harus memiliki persyaratan jadi kami ikuti saja apa yang disarankan oleh pak Llh yang memang sudah biasa mengurus hal itu, ” ujarnya.

Setiap masyarakat yang ingin membuat sertifikat itu relatif biayanya tidak sama, ada yang mengeluarkan satu juta bahkan lebih, itu juga setelah sertifikat jadi kami dimintai lagi uang sebanyak Rp. 250.000, imbuhnya.

ia juga mengatakan, mereka mengatakan jika pihak yang melakukan pemungutan atas biaya tersebut adalah Pak Llh sebagai pengurus di kelurahan Cipare, bahkan ia sendiri yang mengantarkan sertifikat yang sudah jadi dan meminta tambahan uang itu.

“kami masyarakat merasa heran pasalnya adanya uang tambahan untuk pengukuran sebesar Rp. 500,000 dan disamping itu juga ada biaya lain untuk pembuatan AJB meski saya tidak pernah tahu AJB itu,” jelas wanita paruh baya YY(40).

Pihaknya mengaku telah dimintai biaya sebesar Rp. 1.500.000 untuk membuat sertifikat dari PTSL, tetapi hingga kini belum alasannya ada kesalahan, terus karena ada kesalahan letak atau gambar itu, kita tetap dimintai untuk biaya perubahan itu kita yang nanggung, katanya.

Banyaknya permasalahan yang ditemukan di lokasi kelurahan Cipare ini hingga adanya potensi terjadinya pungli oleh oknum panitia yang menurut masyarakat adalah pegawai kelurahan Cipare ini dinilai sangat tidak wajar pasalnya masyarakat terlalu banyak mengeluarkan anggaran padahal biaya tersebut telah diatur oleh SKB 3 menteri dan dikuatkan dengan Perda di daerah masing masing yang biayanya rata rata hanya Rp. 300.000.

Hingga berita ini diturunkan Llh masih belum bisa memberikan keterangan atas adanya potensi perbuatan melawan hukum yang telah dilakukannya dengan memanfaatkan program pemerintah untuk keuntungan pribadi. (dd-siber)