Berita hari ini
Pokja UKPBJ Kota Tangerang Diduga Monopoli Proyek Outsourcing 2026
Tangerang
siber.news – Isu monopoli proyek pengadaan jasa keamanan dan kebersihan (outsourcing) di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang tahun anggaran 2026 kembali menyeruak. Kelompok Kerja (Pokja) UKPBJ setempat diduga kuat menjadi pintu masuk suburnya praktik culas ini.
Praktik lancung ini disinyalir bukan barang baru. Informasi dari pelaku usaha menyebutkan bahwa gurita pengkondisian proyek outsourcing di Kota Tangerang ini diduga sudah berjalan rapi selama hampir 16 tahun, tepatnya sejak tahun 2010.
Mendengar hal itu, Koordinator Gerakan Moral Anti Kriminalitas (GMAKS) Tangerang Raya, saat ini gencar mengumpulkan dokumen-dokumen penting terkait dugaan penyelewengan tersebut, termasuk rincian Kerangka Acuan Kerja (KAK) pada paket-paket proyek tahun anggaran 2026.
Aktor di balik layar diduga dikendalikan oleh salah seorang yang menguasai satu lingkaran keluarga yang sama. Jaringan ini terafiliasi erat dengan mantan pengurus partai politik di Karawaci, yang kini mulai menggeser kendali bisnisnya kepada sang anak.
Modus operandi yang digunakan adalah taktik “ganti kulit” perusahaan. Setelah PT Kausar Abadi ramai disorot dan diadukan oleh aktivis ke Kejaksaan pada tahun 2021 lalu, entitas tersebut sengaja dinonaktifkan atau dimatikan guna memutus sorotan publik. Pasca aduan hukum tersebut, kelompok ini dinilai mulai bergerak lebih hati-hati dan waspada.
Namun, lingkaran ini diduga langsung mengubah taktik dengan mengganti merek atau identitas perusahaan baru seperti PT SES*** dan PT BU*** TA***. Terbukti, setelah berganti bendera, grup ini kembali menang dan menguasai proyek secara berturut-turut sampai sekarang.
Kecurigaan publik kian menguat lantaran adanya pola penulisan yang tidak wajar pada sistem transparansi pengadaan. Jika perusahaan di luar lingkaran mereka yang menang, nama PT akan ditulis secara lengkap dan terbuka. Sebaliknya, bila perusahaan milik kelompok mereka yang keluar sebagai pemenang, identitasnya sengaja disamarkan menggunakan huruf terputus dengan sensor karakter bintang (***).
Mengenai keberadaan alamat kantor operasional, Timsus GMAKS masih terus melakukan investigasi mendalam di lapangan. Berdasarkan penelusuran awal, ditemukan indikasi kuat adanya tumpang tindih domisili. PT BU*** TA*** dan **AS*** DU*** EN*** disinyalir berbagi alamat kantor yang sama di Ruko Harmoni Kota, Jalan Merdeka, Karawaci, yang juga terhubung dengan jejak Kausar Abadi di Cimone, Karawaci.
Sementara itu, PT SES*** terdeteksi beralamat di Rumah Makan Bambu Oju, Neglasari, yang diketahui milik berinisial OJ, mantan anggota Dewan.
Timsus GMAKS merincikan daftar nilai anggaran paket jumbo tahun 2026 yang terindikasi dikondisikan:
- Jasa Keamanan RSUD Kota Tangerang. Nilai Kontrak: Rp4.412.787.984 (Pemenang: **GA*** JA***)
- Jasa Keamanan Gedung MUI, Graha 293, Nyimas Melati dan Rumah Jabatan KDH/WKDH. Nilai Kontrak: Rp2.205.877.212 (Pemenang: **BU*** CE*** JA***).
- Jasa Kebersihan Masjid Raya Al-Adzhom dan Masjid Agung Al-Ittihad. Nilai Kontrak: Rp2.123.643.600 (Pemenang: **IN*** SA*** TA***).
- Jasa Keamanan Kantor PDAM. Nilai Kontrak: Rp2.021.291.422 (Status: Tidak diketahui pemenangnya).
- Jasa Kebersihan Gedung Cisadane dan Gedung Tangerang Convention Center. Nilai Kontrak: Rp1.960.286.400 (Pemenang: **AS*** DU*** EN***).
- Jasa Keamanan UPT RSUD Panunggangan Barat. Nilai Kontrak: Rp1.715.889.924 (Pemenang: **SE*** EN*** SE***).
- Jasa Keamanan Gedung Cisadane dan Gedung. Nilai Kontrak: Rp1.715.805.504 (Pemenang: **BU*** CE*** JA***).
- Jasa Keamanan RSUD Benda. Nilai Kontrak: Rp1.634.389.200 (Pemenang: **BU*** CE*** JA***).
- Jasa Keamanan Gedung Dinas Kesehatan Kota Tangerang dan UPT Puskesmas Kota Tangerang. Nilai Kontrak: Rp1.552.472.064 (Pemenang: **BU*** CE*** JA***).
- Jasa Kebersihan Gedung MUI, Graha 293, Nyimas Melati dan Rumah Jabatan KDH/WKDH. Nilai Kontrak: Rp1.225.733.940 (Pemenang: **RA*** PU*** MA***).
Khusus untuk tender Jasa Keamanan Kantor PDAM senilai Rp2,02 Miliar di atas yang berstatus tidak diketahui pemenangnya, langkah ini dicurigai sengaja dipasang untuk menyembunyikan plot pemenang yang sebenarnya agar tidak menimbulkan kegaduhan di masyarakat.
Sementara itu, Kabag Pengadaan Barang dan Jasa di Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Tangerang, Amir Hamzah S.T, M.Si. ketika hendak dihubungi melalui telepon seluler dan pesan singkat, nomor WhatsApp ceklis satu, diduga kuat nomor wartawan sudah diblokir.
Meskipun anggaran melekat pada masing-masing OPD, kunci penentuan pemenang mutlak berada di bawah kewenangan Pokja UKPBJ Kota Tangerang selaku tim verifikasi. Di sinilah kongkalikong dinilai sangat rawan terjadi.
Pokja UKPBJ diduga tidak berkutik karena terintimidasi oleh oknum lingkaran pemenang yang membawa-bawa nama tokoh lokal berinisial HG, yang diduga bertindak sebagai pengendali utama di balik layar proyek outsourcing ini. Pengaruh tokoh yang dikenal memiliki jaringan kuat ini dipakai untuk memaksa Pokja memuluskan aksi monopoli tersebut.
Publik kini mendesak Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dan aparat penegak hukum untuk turun tangan mengusut tuntas aroma busuk monopoli ini. Persaingan usaha yang sehat di Kota Tangerang tidak boleh terus digembosi oleh segelintir elite.
