Pemprov Banten Tindak Lanjuti Masalah Girik C913 Yang Hilang Di Serpong

Serang, Siber.News – Menindak lanjuti surat yang diajukan untuk penyelesaian masalah girik C913 persil 26 dan 41 kelurahan lengkong gudang timur yang hilang di wilayah kota tangerang selatan, Biro Bina Inflastruktur dan SDA Setda Provinsi Banten lakukan Rapat mediasi dengan intansi terkait.

Dalam rapat mediasi yang dihadiri oleh Asisten Pemerintahan Kota Tangerang Selatan, Perwakilan dari Polres Tangerang Selatan, Biro Bina Inflastruktur dan SDA Pemprov Banten, Bagian Hukum Kota Tangerang Selatan, Ombusmen perwakilan Banten, Komisi Informasi Perivinsi Banten, Kantor pertanahan kota Tangerang Selatan, kelurahan lengkong gudang timur, Forom Korban Mafia Tanah Indonesia (FKMTI), dan pemohon atas nama Rusli Wahyudi dilakukan di ruang Rapat Biro Inflastruktur dan SDA Provinsi Banten,Rabu,06/11/2019.

Menurut Kepala Biro Inflastruktur Pemprov Banten, Nana Suryana menerangkan, Ini merupakan tindak lanjut dari permohonan pemohon dalam hal ini atas nama Rusli Wahyudi pada Gubernur selaku Wakil dari Pemerintah pusat didaerah yang memohon untuk memecahkan masalah yang terjadi.

“Gubernur sangat respek, dan langsung menindak lanjuti, dan kita selaku pembantu gubernur dalam hal ini yang membidangi pertanahan ditunjuk oleh beliau (gubernur) untuk melaksanakan mediasi memfasilitasi untuk memecahkan masalah terkait Girik C913 persil 26 dan 41 yang hilang ini.” Katanya.

Nana juga menerangkan, Ini merupakan tindak lanjut dari beberapa kegiatan panjang yang sudah dilakukan oleh pihak pemohon ( Rusli Wahyudi) dalam upayanya memperjuangkan haknya.

“Namun disini kita ini bukan pengadilan, hanya memfasilitasi, mediasi, kita cermati sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku dan tentunya kita berharap, mediasi ini bisa diselesaikan secara langsung oleh mereka tampa melalui pengadilan, selain itu, ini juga sebagai pengalaman berharga bagi kita bahwa jangan pernah menyepelekan tentang hak atas tanah, karna ini penting, ini buktinya dari sekian tahun yang lalu ini baru muncul sekarang, dan menjadi permasalahan sekarang, jadi ini untuk pembelajaran untuk kita karna ini sangat penting.” Terangnya.

Jadi, kata Nana, hasil rapat pada hari ini intinya ada beberapa hal yang telah disepakati dari pertemuan hari ini bahwa berdasarkan hasil putusan dari Komisi Informasi Provinsi Banten dengan Nomer 003/II/KI Banten PS/2019 bahwa tidak menemukan catatan atau Register terkait terjadinya pelepasan hak atas tanah girik C 913 persil 36 dan 41, kemudian pemerintah kota tangerang selatan akan melaksanakan hasil putusan kasasi atas perkara dengan nomer Register 533 K/TUN/KI/2019 yang sudah inkrah (kekuatan hukum tetap), dan pemerintah kota tangerang selatan akan menindak lanjuti rekomendasi Ombusmen Perwakilan Banten, serta Perwakilan Kantor pertanahan Kota Tangerang selatan akan melaporkan hasil rapat ini
Kepada pimpinannya untuk diputuskan langkah penanganan selanjutnya (mediasi) dan akan di informasikan pada yang bersangkutan dalam hal ini (Rusli Wahyudi) paling lambat selama 14 hari sejak hari ini

“Intinya nanti yang bersangkutan ini lebih lanjut akan lakukan mediasi dengan bpn tangsel dan pihak terkait lainnya, dan kita akan pantau nantinya, mudah mudahan dalam 14 hari kedepan sejak hari ini ada laporan dari tindak lanjut hasil mediasi yang dilakukan antara termohon dengan bpn tangsel,
kami dari pemprov banten akan memantau tindak lanjut dari rapat hari ini.”jelasnya.

Mengenai banyaknya masalah pertanahan yang terjadi didaerah banten, Nana menambahkan, pemprov banten mendukung penyelesaian masalah masalah yang terjadi dalam masalah senggeta atau perselisihan tanah yang terjadi diwilayah banten.

“jadi kita dari oemerintah provinsi banten mendukung langkah langkah untuk penyelesaian senggeta senggeta itu, sehingga dikemudian hari tidak terjadi lagi permasalahan seperti ini.” Tandasnya. ( FZ )