Pembangunan Tower BTS Tanpa Izin, GPS-Banten Meminta APH Segera Bertindak

Pandeglang – Banten, Siber.news -Pembangunan Tower Base Transceiver Station (BTS) yang berdiri di atas lahan tanah milik warga kampung Mesjid desa Kubangkondang kecamatan Cisata Pandeglang – Banten berdiri tanpa izin warga sekitar, Tower seluler yang dibangun tersebut dinilai menabrak UU 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Hasil keterangan yang dihimpun Siber.news dari warga setempat, dibangunnya tower BTS itu tanpa menempuh perizinan terlebih dahulu, bahkan izin lingkungan warga sekitarpun belum mengantonginya.

“Warga yang dekat dengan tower itu tidak pernah menyetujui pembangunan BTS telepon seluler, dan jika terdapat tanda tangan kami dalam proses pembangunan tower tersebut berarti telah terjadi pemalsuan tanda tangan masyarakat,” ungkap salah satu Warga di sekitar tower BTS.

Lebih lanjut, warga memaparkan rasa khawatirnya atas berdirinya tower itu, seperti isue yang pernah didengarnya, bahwa dampak yang ditimbulkan oleh radiasi tower itu antara lain gangguan lingkungan, medan elektromagnet di sekitar menara BTS dapat menurunkan sistem kekebalan tubuh yang menyebabkan alergi dan gatal-gatal.

“Selain dampak radiasi elektromagnet tersebut, kami juga sangat khawatir adanya pembangunan tower itu tumbang bila terjadi bencana alam seperti angin kencang atau angin puting beliung. Hal ini sangat merugikan warga sekitar tower,” jelasnya.

Dibangunnya tower tanpa mengantongi izin terlebih dahulu diakui Budi pihak pengembang BTS tersebut, dikatakannya bahwa dirinya hanya meneruskan dari pihak yang pertama membangun sejak awal, dan pihaknya ataupun pihak yang pertama melaksanakan pembangunan tower itu memang belum menempuh izin dari warga sekitar, begitupun izin yang lainnya.

“Saya hanya meneruskan pekerjaan dari pihak pertama yang membangun, dan berkaitan dengan izin lengkapnya sedang kami upayakan,” terang Budi melalui telephon celulernya.

Terpisah dikatakan Ahmad, aktivis Gabungan Pejuang Sukarela Banten (GPS-Banten), menurutnya mendirikan menara tanpa izin, selain menabrak Perda, juga menabrak Undang-undang, artinya ranahnya sudah pidana. Sehingga menjadi tugas kepolisian menegakkan aturan perundang-undangan,” tegas Ahmad kepada Siber.news, Selasa (18/02/2020).

Logikanya, lanjut Ahmad, untuk bisa mendirikan tower, harus melalui izin lokasi pendirian sebagai prasyarat bahwa di lokasi yang rencana didirikan tower sudah sesuai dengan rencana tata ruang. ”Sebab untuk mendirikan menara diatur ketat zonasinya, itu sudah sesuai zonasi atau tidak,” bebernya.

Tidak hanya sampai di situ, setelah pengurusan izin lokasi pendirian tidak ada masalah, baru bisa  melangkah ke dokumen UKL-UPL. ”Setelah, dokumen UKL-UPL sudah disahkan, bisa keluar rekomendasi teknis kelayakan lingkungan sebagai dasar penerbitan izin lingkungan,” imbuhnya menjelaskan pengurusan pendirian tower.

Dalam UU 32 tahun 2009 pasal 36 tentang perizinan ayat 1 mengatur,  setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki amdal atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan.

“Kami menilai alasan pihak perusahaan tidak masuk akal atau hanya modus saja dengan mengatakan bahwa pendirian tower tersebut sifatnya hanya sementara sehingga tidak ditempuh perijinan.. kami juga menilai bahwa pembangunan tersebut tidak berkordinasi / adanya Ijin dari 2 Desa karna lokasi tower tersebut berada di 2 desa yakni kubangkondang dan kondang jaya.
Jelas hal ini sudah melanggar peraturan perundang undangan dan melecehkan kewenangan perizinan,” pungkas Ahmad. (M. IrfanDani)