Masuki Semester II 2026, Ketua DPRD Cilegon Desak OPD Akselerasi Pendapatan dan Serapan Anggaran

CILEGON, Siber.news – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cilegon, Rizki Khairul Ihwan, memberikan perhatian serius terhadap realisasi pendapatan dan serapan anggaran daerah yang dinilai masih melandai hingga pertengahan tahun anggaran 2026.

Berdasarkan data yang dihimpun, rata-rata realisasi pendapatan daerah Kota Cilegon baru menyentuh angka sekitar 40 persen. Menanggapi hal tersebut, Rizki mendesak seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Cilegon untuk segera memacu kinerja dan melakukan akselerasi di semester kedua ini.

Rizki mengungkapkan bahwa progres serapan anggaran di setiap perangkat daerah saat ini masih menunjukkan ketimpangan. Sementara beberapa OPD sudah mampu mencatatkan realisasi hingga 50 persen, masih ada OPD yang serapannya tertinggal di kisaran 20 persen.

“Variatif karena itu tergantung hasil serapan masing-masing OPD. Tapi rata-rata masih di angka 40 persenan,” ujar Rizki kepada awak media, Selasa (7/7/2026).

Guna membedah akar permasalahan dan mencari solusi atas lambatnya realisasi ini, DPRD Kota Cilegon bergerak cepat dengan mengagendakan rapat gabungan. Rapat ini akan mempertemukan Badan Anggaran (Banggar) DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk mengevaluasi kinerja teknis setiap OPD di lapangan.

Rizki menduga ada sejumlah kendala teknis yang menjadi sumbatan utama serapan anggaran, mulai dari manajemen pengadaan barang dan jasa hingga faktor kedisplinan waktu dalam proses lelang.

“Kita perlu cek dulu secara teknis nanti dengan OPD terkait. Apakah ini berkaitan dengan pengadaan barang dan jasanya atau proses lelangnya yang terlambat,” jelasnya.

Di sisi lain, Ketua DPRD Cilegon memberikan apresiasi dan dukungan penuh terhadap langkah inovatif Pemerintah Kota Cilegon yang mulai mengoptimalkan digitalisasi demi mendongkrak pendapatan daerah. Langkah-langkah strategis seperti pemasangan tapping box hingga sistem jemput bola kepada wajib pajak dinilai sebagai terobosan yang positif.

Namun, Rizki mengingatkan bahwa teknologi hanya sekadar alat bantu. Kunci utama keberhasilan tetap berada pada komitmen dan keaktifan para personel di lapangan.

“Yang paling penting kan *outcome*-nya. Berarti bidang pemungut atau bidang pajak harus lebih aktif mengakselerasi pendapatannya,” tegas Rizki.

Melalui evaluasi komprehensif antara Banggar dan TAPD mendatang, Rizki berharap Pemerintah Kota Cilegon dapat segera merumuskan langkah konkret dan taktis. Dengan begitu, target pendapatan serta belanja daerah pada semester II 2026 dapat tercapai secara optimal demi kesejahteraan masyarakat Kota Cilegon. (Adv)