Mahasiswa Gempur Dinas Kesehatan Banten: Usut Dugaan Korupsi RSUD Labuan dan Cilograng!

Siber.news | Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait dugaan penyimpangan pengelolaan anggaran di RSUD Labuan dan RSUD Cilograng memicu amarah mahasiswa.

Aliansi Mahasiswa Peduli Transparansi Kesehatan (AMPTK) turun ke jalan, mendesak evaluasi total dan transparansi penuh dari pemerintah daerah serta Dinas Kesehatan Provinsi Banten.

Ketua AMPTK, Sam’un, menegaskan bahwa penyalahgunaan anggaran di sektor kesehatan bukan sekadar kesalahan administratif, melainkan kejahatan kemanusiaan.

“Kami tidak bisa tinggal diam melihat indikasi korupsi yang berdampak langsung pada layanan kesehatan masyarakat. Kami menuntut tindakan tegas dan transparan,” ujar Sam’un dalam orasinya di depan kantor Dinas Kesehatan Banten.

Aksi mahasiswa menyoroti lima poin utama:
1. Dugaan penyimpangan anggaran dalam pengadaan makanan, obat-obatan, dan barang medis.
2. Ketidaksesuaian sistem informasi manajemen rumah sakit dengan kebutuhan layanan.
3. Pengelolaan retribusi dan parkir yang tidak optimal serta berpotensi merugikan pasien.
4. Praktik gelap pembagian proyek oleh pejabat yang merangkap jabatan tanpa transparansi.
5. Dugaan kuat Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dalam pengangkatan pejabat dan pemberian proyek di Dinas Kesehatan Banten.

AMPTK mendesak empat langkah konkret:
1. Audit menyeluruh dan transparan terhadap anggaran RSUD Labuan dan RSUD Cilograng.
2. Evaluasi menyeluruh terhadap manajemen rumah sakit dan sistem informasinya.
3. Pembenahan sistem retribusi dan parkir agar transparan dan berpihak pada pasien.
4. Pemecatan serta proses hukum bagi pejabat Dinas Kesehatan Banten yang terlibat korupsi.

Mahasiswa berjanji akan terus mengawal kasus ini hingga ada tindakan nyata dari pemerintah. Mereka menyerukan seluruh masyarakat agar turut mengawasi dan menuntut transparansi penuh dalam layanan kesehatan. (Rls-ba)