Keluarkan Surat Edaran, Langkah Serius Dindikbud Kota Serang Bersihkan Calo dan Pungli

Serang, siber.news – Pungli bukan hanya perbuatan menyimpang yang menghambat pelayanan publik dan menjadikan ekonomi biaya tinggi, tetapi lebih dari itu, pungli telah menggerus kepercayaan publik. Untuk itu, upaya pemberantasan dan pencegahan pungli merupakan hal yang sangat penting.

Dengan begitu banyaknya dugaan praktek calo dan pungli di bawah naungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) kota Serang, makan dari itu Dindikbud yang saat ini di pimpin oleh kepala Dinas H. Tb. M. Suherman, sedang gencar mensosialisasikan himbauan anti Calo dan Pungli.

Sebagai kelanjutan dari Operasi Pemberantasan Pungli (OPP) , berdasarkan SE Menteri PANRB No.5/2016 tentang Pemberantasan Praktik Pungutan Liar (Pungli) dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Instansi Pemerintah. Selain itu, juga melakukan langkah-langkah sistemik yang sifatnya fundamental melalui percepatan reformasi birokrasi, khususnya pada area perubahan pengawasan, pelayanan publik, dan tata laksana, untuk itu Dindikbud Kota Serang gencar mensosialisasikan anti pungli.

Selain memberikan himbauan baik dari Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, hingga Kepala Bidang, Dindikbud Kota Serangjuga mengeluarkannya Surat Edaran yang langsung di sebar kepada seluruh pegawai ASN di lingkungan kantor dan Kepala Sekolah Se- Kota Serang, sebagai langkah tegas dan serius memerangi Calo dan Pungli.

Adapun poin penting dalam Surat Edaran yang di keluarkan antara lain larangan, melakukan Pungutan Liar Dalam Proses Penerimaan PPPK Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia Nomor 5 Tahun2016 tentang Pemberantasan Praktek Pungutan Liar (Pungli) dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah Berkaitan dengan hal ini kami memerintahkan kepada seluruh Pejabat dan Pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kota serang serta Kepada Kepala Sekolah TK, SD dan SMP Negeri Se-kota Serang untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut :

1.tidak melakukan pungutan apapun dalam proses penerima calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)

2. Memberi akses pelayanan kepada calon PPPK dalam proses penerimaan PPPK

3. Melaporkan Aparatur Sipil Negara(ASN) yang terlibat Sebagai pelaku pungutan liar (pungli) ke Aparat Penegakan hukum (APH) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku

“Surat tersebut dibuat sebagai bentuk larangan pungli secara tertulis karena secara lisan sudah sering disampaikan dalam pembinaan dengan kepsek dan guru-guru serta operator sekolah”, katanya (7/4)

H. Tb. M. Suherman juga berharap dengan surat larangan pungli tersebut secara bertahap bisa membenahi Dindikbud kota serang dari perilaku yg tidak baik, sehingga menjadi OPD yg bermutu.