Jeritan Nakes PPPK Kota Tangerang: Sama-Sama Lulusan D3, Tunjangan TPP Berjarak Jauh hingga Rp2,6 Juta

KOTA TANGERANG,

siber.news – Gelombang kekecewaan menyelimuti ratusan Tenaga Kesehatan (Nakes) PPPK penuh waktu di lingkup Pemerintah Kota Tangerang. Selama lebih dari dua tahun, mereka mengalami ketimpangan mencolok dalam pembagian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) antar-profesi dengan tingkat pendidikan yang setara.

Kesenjangan di lingkungan Puskesmas dan RSUD Kota Tangerang ini memicu tanda tanya besar terkait asas keadilan. Bagaimana tidak, para nakes yang sama-sama menyandang gelar Diploma 3 (D3) dan memikul beban kerja setara, justru menerima nominal tunjangan bulanan dengan selisih yang sangat jauh.

Salah seorang perwakilan dari 16 profesi nakes PPPK penuh waktu D3 maupun D4 Kota Tangerang mengungkapkan rasa sesak atas ketidakadilan ini. “Nyesek, 2 tahun dengan instansi yang sama bahkan beban kerja yang sama pun dengan tunjangan atau TPP yg berbeda dengan d3 perawat membuat problem di instansi ka,” keluhnya.

Ia membeberkan bahwa profesi D3 Perawat saat ini berhasil mengantongi TPP sebesar Rp3.600.000 per bulan. Angka tersebut berbanding terbalik secara drastis dengan apa yang dibawa pulang oleh belasan profesi kesehatan lainnya.

“Kami dilantik sudah dari awal 2024 ka,, d3 bidan hanya menerima tpp (tunjangan) sebesar 800k setiap bulan , d3 atlm gizi atem dll hanya menerima 1 juta saja , sedangkan d3 perawat 3,6 juta,” kata seorang nakes Kota Tangerang merinci kesenjangan pendapatan tersebut.

Kelompok nakes teknis yang hanya menerima Rp1.000.000 ini mencakup 16 profesi, di antaranya Ahli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM), gizi, radiologi, promkes, hingga kesehatan lingkungan. Jarak pendapatan yang menganga ini dinilai sangat melukai rasa keadilan bagi profesi garda terdepan.

Gerakan menuntut kesetaraan ini sebenarnya sudah disuarakan sejak lama, namun selalu membentur jalan buntu. “Kami sudah menyuarakan selama 2 tahun tetapi sampai saat ini blm ada perubahan ka. Soalnya kami para koordinator sudah menemui para pejabat kotang ka dan belum ada info secara transparansi,” katanya menerangkan.

Para nakes sempat melihat secercah harapan saat mendengar kabar adanya tindak lanjut dari pusat. “Terakhir pemerintah kota tangerang bilang assessment tpp kita sudah di Acc kemenkeu hanya saja kabar terakhir mandek di Kemendagri ka,” tuturnya. Proses birokrasi di Kemendagri tersebut kini sudah tertahan selama dua bulan tanpa kejelasan.

Kekecewaan mereka kian memuncak karena hingga memasuki tahun anggaran 2026, Peraturan Wali Kota (Perwal) yang baru untuk penyesuaian hak mereka belum kunjung terbit. “Bahkan perwal kami di tahun 2026 blm turun ka. Hanya perwal pns yg baru turun. Perwal 2024 dan 2025 jumlah tpp atau tunjangan kami masih sama yaitu 800k,” ucapnya pasrah.

Kini, para nakes di Kota Tangerang mengaku sudah berada di titik jenuh. “Sudah hopeless,” aku salah satu Perwakilan Nakes PPPK lirih, mewakili jeritan hati rekan sejawatnya yang meminta Wali Kota Tangerang segera mengawal rekomendasi di Kemendagri; namun hingga berita ini diterbitkan awak media belum mendapatkan keterangan resmi dari pihak Pemerintah Kota Tangerang.