Jelang Akhir Seleksi Direksi BUMD Banten, Isu “Negatif” Mulai Mencuat. Gubernur Banten Dilaporkan ke Komnas Perempuan

SERANG, Siber.news – Memasuki fase krusial menjelang akhir seleksi direksi tiga Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) strategis Banten pada Juli 2026, situasi politik di daerah ini dilaporkan kian memanas. Proses seleksi yang seharusnya menjadi ajang kompetensi profesional kini diwarnai isu miring yang mengarah pada dugaan upaya “pelemahan” terhadap kepala daerah.

Kegaduhan ini awalnya dipicu oleh laporan seorang perempuan berinisial IF ke Komnas Perempuan terkait dugaan pelecehan yang menyeret nama Gubernur Banten, AS. Laporan tersebut sempat viral di media sosial TikTok, namun dalam waktu singkat, IF mencabut laporan tersebut dan memberikan klarifikasi bahwa aksinya hanya luapan emosi sesaat.

Momentum pencabutan laporan yang bertepatan dengan detik-detik akhir penentuan direksi PT Agrobisnis Banten Mandiri (ABM), PT Banten Global Development (BGD), dan PT Jamkrida Banten ini dinilai oleh sebagian pihak bukan sebagai kebetulan biasa. Muncul dugaan bahwa isu negatif tersebut sengaja diembuskan untuk memperlemah posisi kepala daerah dalam menentukan nakhoda baru di ketiga “kursi emas” BUMD tersebut.

Salah seorang pemerhati Banten, Muhamad Sobari, ikut menanggapi fenomena ini. Pria yang akrab disapa Arie tersebut menyatakan bahwa korelasi politik dari rentetan peristiwa ini sulit diabaikan begitu saja.

“Kita tidak bisa menutup mata bahwa kegaduhan ini muncul tepat saat proses seleksi jajaran direksi BUMD dan jabatan strategis Pemprov Banten sedang berjalan,” kata Arie saat memberikan keterangan kepada siber.news, Jum’at (17/7/2026)

Untuk menjaga integritas dan transparansi proses seleksi dari tekanan politik luar, Arie juga mendesak agar panitia seleksi (Pansel) bertindak ekstra berani, bahkan jika diperlukan, turut melibatkan lembaga antirasuah.

“Bila perlu, libatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam proses seleksi ini. Proses Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB) saja bisa melibatkan KPK, mengapa seleksi direksi BUMD dan kepala dinas yang mengelola uang rakyat dalam jumlah besar tidak bisa?” tegasnya.

Secara hukum, laporan IF yang telah dicabut tersebut memang tidak berkaitan dengan tata kelola pemerintahan. Namun secara politik, peristiwa ini dinilai menjadi ujian berat bagi komitmen meritokrasi di Banten. Publik kini menunggu apakah pengisian jabatan strategis BUMD ini akan didasarkan pada kompetensi murni atau justru goyah oleh kompromi politik demi meredam isu di media sosial.