GMAKS Desak KPK Awasi Seleksi Jabatan Strategis di Banten

SIBER.NEWS | Gerakan Moral Anti Kriminalitas (GMAKS) secara tegas meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk turut mengawasi proses seleksi direksi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) serta jabatan strategis kepala dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten.

Saat ditemui di ruang kerjanya, Ketua Umum GMAKS menyampaikan kekhawatirannya atas potensi praktik jual beli jabatan maupun transaksi gelap dalam seleksi jabatan strategis tersebut.

“SPMB saja diawasi KPK, ini sekelas BUMD yang mengelola dana cukup besar jangan sampai lepas dari pengawasan,” tegasnya.

Menurut GMAKS, pengawasan KPK diperlukan agar proses seleksi berjalan transparan, akuntabel, dan bebas dari intervensi kepentingan politik maupun ekonomi.

Untuk di ketahui bahwa BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah, yaitu perusahaan yang didirikan oleh pemerintah daerah dengan tujuan memberikan pelayanan publik sekaligus meningkatkan pendapatan asli daerah.

– BUMD biasanya bergerak di sektor strategis seperti energi, transportasi, perbankan daerah, air minum, hingga pengelolaan pasar.
– BUMD memiliki peran penting karena mengelola dana besar dan berhubungan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
– Transparansi dalam seleksi direksi BUMD menjadi krusial agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang maupun praktik korupsi.