Uncategorized
FKWI Komisioner HAM Yulianus Rettoblaus, Menanggapi Persekusi Kapolres Aceh Utara Terhadap Waria
Kontributor (MI)
SBNews, Jakarta – Dalam sesi Launching website enmbalku.com website yang berisi budaya dan pariwisata Kepulauan Key, Maluku Tenggara. Selain mempromosi wisata Kepulauan Kei, website ini juga sebagai menampung aspirasi masyarakat Maluku Tenggara, khususnya masyarakat kepulauan Kei di Jakarta. Hadir pula ketua FKWI (Forum Komunikasi Waria Indonesia) yang juga sebagai pembina tokoh pemuda kepulauan Kei, Aktifis HAM Nasional asal kepulauan kei, Yulianus Rettoblaus. Dalam sesi memperkenalkan kampung halamannya kepulauan Kei, Yulianus, juga menyinggung masalah terkenalnya Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Ir Ahmad Untung Surianata, lebih dikenal dengan nama AKBP Untung Sangaji Berdampak pada bersatunya Komunitas Waria Se Indonesia untuk menggalang dukungan kepada sahabatnya “waria” yang terduga membuka praktek salon ilegal di Aceh. Hari ini bertempat di Food Garden, Kemang, Jakarta Selatan, melaksanakan Konferensi pers (8/2)Menurut penuturan Ketua FKWI (Forum Komunikasi Waria Indonesia) yang juga Komisioner HAM, Yulianus Rettoblaus, ” Kami ingin memfasilitasi kawan kawan kami “waria” yang ada di Aceh untuk bergabung bersama kami. Karena kita akan perdayakan mereka, untuk kasus kemarin itu di Aceh, itu kami serahkan semuanya kepada pihak berwajib dalam hal ini kepolisian, Polri serta Ham terkait melakukan penyidikan lebih lanjut, yang menangani semuanya hingga tuntas kasus yang di Aceh tersebut ” jelasnya. Yuli menambahkan, kalau seandainya mereka melanggar norma norma hukum yang ada disana Aceh, itu tidak perlu kami bela, cukup pihak berwajib yang menangani hal itu, Tetapi jika mengaitkan “waria” dengan LGBT yang heboh saat ini dengan profesi kami, itu sangat tidak wajar. Karena kami juga nyari makan, mereka disana hanya membuka salon, salon ini adalah agar supaya mereka bisa mencari rejeki juga. Pungkasnya pada media. Sebelumnya Komisioner Pendidikan & Penyuluhan Komnas HAM, Beka Ulung Hapsara, juga telah menyebut tindakan itu merendahkan martabat manusia dan bertentangan dengan peraturan. Kasus ini berkembang dan semakin hangat di kancah Nasional, Bermula dari tindakan yang berani memimpin aparat Polres Aceh Utara menggerebek sebuah salon di Pantonlabu, Kecamatan Tanah Jambo Aye, Sabtu, malam. (27/01) Bahkan saat ini AKBP Untung Sangaji terancam posisinya sebagai Kapolres Aceh Utara yang sewaktu-waktu dapat saja dicopot Kapolri. Ini semua karena tindakannya, Membuat FKWI melaporkan ke HAM, Akibat ketegasannya itu, Untung Sangaji diperiksa oleh Bidang Profesi dan Pengamanan Polda Aceh.Sebagai kita Ketahui Aceh, Hukum syariah Islam sebagai Perda daerah. Sudah mengatur perihal kasus kasus seperti ini. Disana hal seperti kasus LGBT itu sangat bertolak belakang dengan hukum syariah Islam serta masyarakat sangat menentang dan menolak aktivitas, baik PSK, Judi, Zina serta Korupsi, bahkan kasus yang membelit “waria” tersebut.Dengan kasus ini yang sudah masuk meja HAM dan Kapolri, telah menjadi sorotan, karena apa yang dilakukan oleh Kapolres sebenarnya dijalur benar, cetus tokoh masyarakat Aceh Utara.
SBNews, Jakarta – Dalam sesi Launching website enmbalku.com website yang berisi budaya dan pariwisata Kepulauan Key, Maluku Tenggara. Selain mempromosi wisata Kepulauan Kei, website ini juga sebagai menampung aspirasi masyarakat Maluku Tenggara, khususnya masyarakat kepulauan Kei di Jakarta. Hadir pula ketua FKWI (Forum Komunikasi Waria Indonesia) yang juga sebagai pembina tokoh pemuda kepulauan Kei, Aktifis HAM Nasional asal kepulauan kei, Yulianus Rettoblaus. Dalam sesi memperkenalkan kampung halamannya kepulauan Kei, Yulianus, juga menyinggung masalah terkenalnya Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Ir Ahmad Untung Surianata, lebih dikenal dengan nama AKBP Untung Sangaji Berdampak pada bersatunya Komunitas Waria Se Indonesia untuk menggalang dukungan kepada sahabatnya “waria” yang terduga membuka praktek salon ilegal di Aceh. Hari ini bertempat di Food Garden, Kemang, Jakarta Selatan, melaksanakan Konferensi pers (8/2)Menurut penuturan Ketua FKWI (Forum Komunikasi Waria Indonesia) yang juga Komisioner HAM, Yulianus Rettoblaus, ” Kami ingin memfasilitasi kawan kawan kami “waria” yang ada di Aceh untuk bergabung bersama kami. Karena kita akan perdayakan mereka, untuk kasus kemarin itu di Aceh, itu kami serahkan semuanya kepada pihak berwajib dalam hal ini kepolisian, Polri serta Ham terkait melakukan penyidikan lebih lanjut, yang menangani semuanya hingga tuntas kasus yang di Aceh tersebut ” jelasnya. Yuli menambahkan, kalau seandainya mereka melanggar norma norma hukum yang ada disana Aceh, itu tidak perlu kami bela, cukup pihak berwajib yang menangani hal itu, Tetapi jika mengaitkan “waria” dengan LGBT yang heboh saat ini dengan profesi kami, itu sangat tidak wajar. Karena kami juga nyari makan, mereka disana hanya membuka salon, salon ini adalah agar supaya mereka bisa mencari rejeki juga. Pungkasnya pada media. Sebelumnya Komisioner Pendidikan & Penyuluhan Komnas HAM, Beka Ulung Hapsara, juga telah menyebut tindakan itu merendahkan martabat manusia dan bertentangan dengan peraturan. Kasus ini berkembang dan semakin hangat di kancah Nasional, Bermula dari tindakan yang berani memimpin aparat Polres Aceh Utara menggerebek sebuah salon di Pantonlabu, Kecamatan Tanah Jambo Aye, Sabtu, malam. (27/01) Bahkan saat ini AKBP Untung Sangaji terancam posisinya sebagai Kapolres Aceh Utara yang sewaktu-waktu dapat saja dicopot Kapolri. Ini semua karena tindakannya, Membuat FKWI melaporkan ke HAM, Akibat ketegasannya itu, Untung Sangaji diperiksa oleh Bidang Profesi dan Pengamanan Polda Aceh.Sebagai kita Ketahui Aceh, Hukum syariah Islam sebagai Perda daerah. Sudah mengatur perihal kasus kasus seperti ini. Disana hal seperti kasus LGBT itu sangat bertolak belakang dengan hukum syariah Islam serta masyarakat sangat menentang dan menolak aktivitas, baik PSK, Judi, Zina serta Korupsi, bahkan kasus yang membelit “waria” tersebut.Dengan kasus ini yang sudah masuk meja HAM dan Kapolri, telah menjadi sorotan, karena apa yang dilakukan oleh Kapolres sebenarnya dijalur benar, cetus tokoh masyarakat Aceh Utara.
