Berita hari ini
Dua Tahun Mangkrak, Pengadaan Dua Mesin Hoar DLHK Kabupaten Tangerang Senilai Rp700 Juta Disorot
TANGERANG,
siber.news – Pengadaan dua unit mesin pemilah sampah (hoar) oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Tangerang melalui APBD Tahun Anggaran 2024 menuai sorotan tajam. Lebih dari dua tahun sejak dibeli, kedua mesin bernilai ratusan juta rupiah tersebut diduga belum pernah dioperasikan dan hanya terparkir di hanggar TPA Jatiwaringin.
Pantauan di lokasi pada Senin (16/11/2026) menunjukkan kedua mesin berukuran sekitar tiga meter itu tampak terbengkalai. Sejumlah bagian mesin bahkan mulai berkarat akibat terlalu lama dibiarkan menganggur.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, harga pengadaan mesin tersebut mencapai sekitar Rp350 juta per unit, sehingga total anggaran yang dikucurkan menembus Rp700 juta. Rincian nilai kontrak dan realisasi anggarannya kini menjadi sorotan publik.
Sumber internal di lokasi yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan, alat tersebut belum difungsikan karena terkendala kapasitas daya listrik yang belum memadai serta belum adanya instruksi dari dinas. “Daya listrik yang dibutuhkan cukup besar dan sampai sekarang belum ada penambahan daya. Kami masih menunggu instruksi dari dinas,” ujarnya.
Mantan Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 DLHK Kabupaten Tangerang, Hari Mahardika, mengakui kendala tersebut saat dikonfirmasi. Ia menjelaskan, kedua unit dibeli melalui sistem e-katalog dari penyedia PT Makmur Radika menggunakan APBD 2024, namun terhambat kebutuhan daya listrik mesin yang mencapai 35.000 KVA, sementara rencana pemasangan daya 100.000 KVA belum terealisasi.
Di sisi lain, efektivitas mesin hoar—yang berfungsi memisahkan material plastik dan tanah—juga dipertanyakan jika diterapkan di TPA Jatiwaringin. Pasalnya, kondisi sampah di lokasi tersebut sudah terlanjur menumpuk dan bercampur dalam volume besar.
Situasi ini memunculkan tanda tanya besar mengenai kematangan perencanaan dan kajian kebutuhan sebelum belanja dilakukan. Kesiapan infrastruktur pendukung semestinya dituntaskan sejak awal, bukan justru menjadi alasan pembenaran setelah uang rakyat dibelanjakan.
Jika proyek pengadaan dilakukan tanpa kesiapan sarana operasional, efektivitas pengelolaan APBD oleh DLHK Kabupaten Tangerang patut dievaluasi. Anggaran publik seharusnya menghasilkan solusi penanganan sampah, bukan sekadar menambah daftar aset pajangan di dalam hanggar.
Publik juga berhak menuntut transparansi penuh, mulai dari dokumen kontrak, spesifikasi teknis, biaya perawatan selama alat menganggur, hingga potensi kerugian daerah akibat pembiaran aset. Aparat pengawas internal pemerintah didesak segera turun tangan mengaudit proses pengadaan ini.
Sementara itu, Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 DLHK Kabupaten Tangerang saat ini, Mohamad Yusuf, S.IP., M.Si., belum berhasil dimintai keterangan terkait kepastian jadwal pengoperasian kedua mesin tersebut.
Hingga berita ini diterbitkan, redaksi masih membuka ruang bagi pihak DLHK Kabupaten Tangerang maupun penyedia barang untuk memberikan klarifikasi dan hak jawab.






