Berita hari ini
Kawasan Industri Jatake Tercoreng: Dugaan Pelanggaran Hak Dasar Ratusan Buruh di Pabrik PT Diamas Star
- TANGERANG,
siber.news — Dugaan pelanggaran berat hak-hak ketenagakerjaan kembali mencoreng kawasan industri Kota Tangerang. Pabrik produk gelas dan kaca merek Citinova, PT Diamas Star, di Jalan Industri VIII No.3, Pasir Jaya, Jatiuwung, bersama mitra outsourcing PT Bina Cipta Abadi, diduga kuat mengebiri hak dasar ratusan buruh.
Dari total kurang lebih 200 karyawan di lini produksi, tercatat ada dugaan sekitar 55 pekerja berstatus Harian Lepas (HL) dan 135 pekerja berstatus outsourcing di bawah kendali PT Bina Cipta Abadi. Ratusan pekerja tersebut diduga dibiarkan bekerja tanpa perlindungan jaminan sosial BPJS Kesehatan maupun Jaminan Hari Tua (JHT), menabrak UU No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS.
Sistem pengupahan yang diterapkan pun diduga mencekik leher buruh dan jauh dari standar kelayakan. Berdasarkan bukti slip gaji resmi PT Bina Cipta Abadi, rincian penerimaan buruh outsourcing mencakup dugaan Gaji Pokok Rp3.200.000 (25 HK x Rp128.000) dan Uang Hadir Rp400.000 (25 HK x Rp16.000).
Pendapatan itu ditambah dengan dugaan akumulasi lembur wajib dan nerus sebesar Rp266.623, sehingga total kotor mencapai Rp3.866.623. Namun, angka tersebut diduga masih dipangkas potongan sepihak seperti keterlambatan proporsional Rp50.000 serta iuran JKK-JKM Rp13.500.
Akibat pemotongan tersebut, total Gaji Bersih (Take Home Pay) buruh outsourcing diduga hanya Rp3.803.123. Nominal ini terpaut sangat jauh dan diduga melanggar ketentuan UMK Kota Tangerang sebesar Rp5.399.405,69 berdasarkan Keputusan Gubernur Banten Nomor 705 Tahun 2025.
Kondisi lebih tragis diduga dialami pekerja borongan yang hanya dibayar Rp75.000 per hari untuk jam kerja hingga 12 jam, direkrut bermodal KTP dan KK tanpa ikatan kontrak resmi. Seluruh pekerja HL dan outsourcing tersebut diduga terus digantung statusnya tanpa kepastian pengangkatan tetap.
Karyawan berinisial A juga mengaku bahwa mereka tidak memegang salinan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dari perusahaan. Akibatnya, buruh sama sekali tidak mengetahui kejelasan klausul serta hak normatif yang seharusnya melindungi mereka dalam bekerja.
Karyawan berinisial A mengungkapkan bahwa dugaan kebijakan manajemen sangat tidak manusiawi dan penuh tekanan finansial. Keterlambatan masuk kerja hanya 10 menit langsung diduga dihukum potongan gaji hingga Rp60.000 per hari.
Bahkan, pekerja yang jatuh sakit dengan melampirkan Surat Keterangan Dokter (SKD) tetap saja mendapati upah harian absensinya dipotong oleh manajemen. Kebijakan diskriminatif ini semakin memperberat beban ekonomi para buruh kecil di pabrik tersebut.
Dugaan pengabaian paling fatal terjadi pada aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) sesuai UU No. 1 Tahun 1970. Saat buruh mengalami kecelakaan kerja terkena cairan kaca panas, perusahaan diduga hanya mengobatinya seadanya di klinik internal tanpa rujukan medis yang layak.
Saat dikonfirmasi awak media, pihak manajemen PT Diamas Star sama sekali tidak memberikan respons. Sementara itu, pihak dari perusahaan penyedia alih daya (outsourcing), Dinda, secara singkat hanya membenarkan bahwa pihaknya memang berasal dari perusahaan alih daya tersebut.
Atas rentetan dugaan pelanggaran hukum ini, Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kota Tangerang didesak segera melakukan sidak dan menindak tegas PT Diamas Star serta PT Bina Cipta Abadi. Pembiaran ini dikhawatirkan terus memperpanjang penderitaan buruh.






