Berita hari ini
Desak Usut Proyek Puskesmas Curug, GMAKS Siap Lapor Komjak RI Jika Dipetieskan
TANGERANG,
siber.news — Perkumpulan Gerakan Moral Anti Kriminalitas (GMAKS) menuntut Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Tangerang segera bertindak progresif dengan menaikkan penanganan dugaan korupsi proyek pembangunan Puskesmas Curug ke tahap penyelidikan dan penyidikan.
Ketua Umum Perkumpulan GMAKS, Saeful Bahri, menegaskan pihaknya tidak akan tinggal diam apabila laporan dugaan penyimpangan anggaran tahun 2026 tersebut berjalan lamban atau sengaja dihentikan di tengah jalan dengan alasan apa pun.
Menurut Saeful, seluruh bukti awal beserta dokumen pendukung terkait dugaan praktik pinjam bendera, persekongkolan tender, hingga kejanggalan item anggaran pembongkaran senilai Rp617 juta sudah diserahkan secara resmi kepada tim penyidik Seksi Tindak Pidana Khusus (Pidsus).
“Kami mendesak Kejari Kabupaten Tangerang untuk segera melakukan langkah penyelidikan dan penyidikan secara profesional serta transparan. Jika perkara ini sampai dipetieskan dengan dalil apa pun, Perkumpulan GMAKS memastikan akan melaporkan kinerja penanganan perkara ini secara resmi ke Komisi Kejaksaan (Komjak) RI,” tegas Saeful Bahri dalam keterangannya, Selasa (17/11/2026).
Saeful menilai, dalih belum rampungnya pekerjaan fisik proyek pembangunan Puskesmas Curug tidak boleh dijadikan tameng oleh aparat penegak hukum untuk menunda pemeriksaan substansial terhadap pihak-pihak yang bertanggung jawab.
Ia menekankan bahwa dugaan perbuatan melawan hukum (PMH) serta unsur mens rea dalam perencanaan anggaran dan proses pengadaan sudah tampak terang, termasuk adanya pengakuan kontradiktif dari Dinas Kesehatan terkait klaim pengembalian anggaran di tengah berjalannya kontrak.
“Dalam konstruksi hukum tindak pidana korupsi, aparat kejaksaan memiliki kewenangan penuh untuk mengusut dugaan permufakatan jahat sejak tahap perencanaan maupun saat pekerjaan berlangsung, tanpa harus menunggu proyek selesai 100 persen,” ujarnya.
GMAKS memperingatkan bahwa penundaan penindakan justru berpotensi membuka ruang bagi oknum terkait untuk mengaburkan alat bukti maupun mengondisikan administrasi proyek di lapangan.
Oleh sebab itu, Saeful memastikan pihaknya akan terus mengawal ketat proses hukum di Kejari Kabupaten Tangerang demi menyelamatkan keuangan negara dan memastikan penegakan hukum berjalan tanpa tebang pilih.






