DPRD JABAR ANGKAT BICARA TERKAIT POLEMIK KARTU DEPOK SEJAHTERA
Connect with us

DPRD JABAR ANGKAT BICARA TERKAIT POLEMIK KARTU DEPOK SEJAHTERA

Politik

DPRD JABAR ANGKAT BICARA TERKAIT POLEMIK KARTU DEPOK SEJAHTERA

KOTA DEPOK | Kericuhan yang terjadi di sidang paripurna DPRD Depok beberapa waktu lalu, ternyata mulai berbuntut panjang. Kali ini, sebanyak 38 anggota dewan kecuali Fraksi PKS, terang-terangan menyatakan sikap mosi tidak percaya pada pemerintah daerah.

Tak hanya pada wali kota dan wakilnya, sebanyak 38 anggota DPRD Depok kecuali Fraksi PKS, juga dengan tegas menyatakan mosi tidak percaya pada Ketua DPRD yang saat ini dipimpin oleh Yusuf Putra.

Putusan ini dipicu persoalan Kartu Depok Sejahtera atau KDS yang dinilai tidak transparan dan syarat akan kepentingan politik partai penguasa di kota ini.

Ada 38 anggota dewan yang menyatakan sikap mosi tidak percaya, mereka terdiri dari enam fraksi berbeda kecuali PKS, yakni, Fraksi PDIP, Fraksi Gerindra, Fraksi Golkar, Fraksi PAN, Fraksi Demokrat, Fraksi PPP, dan Fraksi PKB dan PSI.

Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat (Jabar) dari Fraksi PAN, Hasbullah Rahmad, meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Depok bijak menyikapi polemik soal penyaluran program Kartu Depok Sejahtera atau KDS. Hasbullah juga mendorong agar polemik tersebut segera diselesaikan.

Hal tersebut disampaikan Hasbullah merespon sebanyak 38 anggota DPRD Depok dari 6 fraksi non-PKS, menyerukan mosi tidak percaya kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Depok lantaran tidak adanya transparansi pada penyaluran program Kartu Depok Sejahtera atau KDS.

“Kalau saran saya jangan dibiarkan masalah itu berlarut. Menurut saya harus segera ada penyelesaian, karena bagaimapun juga masyarakat butuh pelayanan,” katanya kepada wartawan, dikutip Selasa (10/05/2022).

Hasbullah menyebut, program Kartu Depok Sejahtera sangat dibutuhkan masyarakat. Untuk itu, polemik yang terjadi agar sesegera mungkin diselesaikan. Pemkot Depok harus mentransparankan apa yang disangka kan.

“Ini kan ada sangkaan, ada tuduhan, menurut saya harus dibuka. Sejauh pemerintah (Depok) tidak mau membuka ini secara transparan, tidak hanya dewan, masyarakat di luarpun beranggapan sama pada akhirnya.”

“Ini kan berarti hanya mementingkan untuk kelompok tertentu, kan seperti itu. Nah kalau itu tidak benar bahwa mementingkan kelompok tertentu, kenapa tidak, harusnya dibuka saja,” tuntasnya. (Guh/AK).

Siber Hukum & Kriminal

To Top
Kirim Pesan
Terimakasih Atas Informasinya, Kami akan menjaga identitas pemberi informasi