Uncategorized
Dialog Solidaritas Perempuan Menuntut Pencapaian Program Nawacita Terhadap Kesetaraan Perempuan Indonesia
Kontributor (Ichsan)
SBNews – Jakarta I Dialog Publik Nasional Solidaritas perempuan yang diselenggarakan bertempat di Hotel Oria, Jakarta Pusat, Senin (08/01/18).Dialog ini mendorong kebijakan Perlindungan Perempuan Dalam Upaya Penghapusan Pelanggaran HAM dan Kekerasan terhadap Perempuan.Puspa Dewi menuturkan, Hasil melihat pada refleksi nawacita pada pemerintah Jokowi JK. Secara spesifik adanya peran perempuan dalam politik dan pembangunan.Fakta 3 tahun Pemerintah Jokowi – JK, Bahwa berbicara soal keterlibatan perempuan itu belum maksimal sayangnya keterlibatan itu belum secara subtantif kita semakin terbatas ruangnya dengan skema yang diciptakan. Perempuan juga belum memiliki akses hak kepemilikan tanah, kriminalisasi juga semakin meningkat.Menurut Ibu Ratu, ” Tentu tantangan kedepan agar kedepan nelayan perempuan tidak ditinggalkan, nelayan perempuan tidak diberikan akses dengan baik. ini tentu yang kita pikirkan istri nelayan orang yang mengunggah ekonomi terhadap keluarganya, jelasnya.
” Kekerasan Perempuan pada konflik Aceh juga belum ada kejelasan, ini juga menjadi poin penting 1,5 tahun sisa kepemimpinan Jokowi – JK. Memang banyak sekali PRnya tapi ini harus dilakukan sebagai substansi. Program harus ada keberpihakan serta kebijakan perlindungan terhadap perempuan”, Jelasnya. Tuntutan Perempuan Indonesia terhadap program nawacita khususnya perihal mengangkat hak perempuan adala bagaimana itu sejalan, pembangunan bermuara pada pengetahuan yang dimiliki, itu tidak mengabaikan persoalan situasi yang sudah ada percepatan daya saing, negara harus memikirkan pembangunannya bersama.Testimoni hari ini dihadiri lembaga dan berbagai komunitas SP Perempuan nasional diantaranya ; Perempuan nelayan teluk Jakarta, perempuan petani Takalar, perempuan buruh migran kendari, serta perempuan pendamping korban konflik diskriminatif Aceh.
SBNews – Jakarta I Dialog Publik Nasional Solidaritas perempuan yang diselenggarakan bertempat di Hotel Oria, Jakarta Pusat, Senin (08/01/18).Dialog ini mendorong kebijakan Perlindungan Perempuan Dalam Upaya Penghapusan Pelanggaran HAM dan Kekerasan terhadap Perempuan.Puspa Dewi menuturkan, Hasil melihat pada refleksi nawacita pada pemerintah Jokowi JK. Secara spesifik adanya peran perempuan dalam politik dan pembangunan.Fakta 3 tahun Pemerintah Jokowi – JK, Bahwa berbicara soal keterlibatan perempuan itu belum maksimal sayangnya keterlibatan itu belum secara subtantif kita semakin terbatas ruangnya dengan skema yang diciptakan. Perempuan juga belum memiliki akses hak kepemilikan tanah, kriminalisasi juga semakin meningkat.Menurut Ibu Ratu, ” Tentu tantangan kedepan agar kedepan nelayan perempuan tidak ditinggalkan, nelayan perempuan tidak diberikan akses dengan baik. ini tentu yang kita pikirkan istri nelayan orang yang mengunggah ekonomi terhadap keluarganya, jelasnya.
” Kekerasan Perempuan pada konflik Aceh juga belum ada kejelasan, ini juga menjadi poin penting 1,5 tahun sisa kepemimpinan Jokowi – JK. Memang banyak sekali PRnya tapi ini harus dilakukan sebagai substansi. Program harus ada keberpihakan serta kebijakan perlindungan terhadap perempuan”, Jelasnya. Tuntutan Perempuan Indonesia terhadap program nawacita khususnya perihal mengangkat hak perempuan adala bagaimana itu sejalan, pembangunan bermuara pada pengetahuan yang dimiliki, itu tidak mengabaikan persoalan situasi yang sudah ada percepatan daya saing, negara harus memikirkan pembangunannya bersama.Testimoni hari ini dihadiri lembaga dan berbagai komunitas SP Perempuan nasional diantaranya ; Perempuan nelayan teluk Jakarta, perempuan petani Takalar, perempuan buruh migran kendari, serta perempuan pendamping korban konflik diskriminatif Aceh.
