[metaslider id="20825"]Berpotensi Adanya Korupsi Program PISEW Akan Dilaporkan GMAKS
Connect with us

Berpotensi Adanya Korupsi Program PISEW Akan Dilaporkan GMAKS

Berpotensi Adanya Korupsi Program PISEW Akan Dilaporkan GMAKS

Berita hari ini

Berpotensi Adanya Korupsi Program PISEW Akan Dilaporkan GMAKS

Serang, siber.news |Program PISEW Carenang satu diantara puluhan Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) penerima program tahun 2021 yang disinyalir berdasarkan fakta hasil pantauan di lapangan adalah program Aspirasi Dewan.

 

Program Pengembangan Infrastruktur Sosial Dan Ekonomi Wilayah (Pisew) tahun 2021 yang dilaksanakan oleh BKAD Ragas Masigit kecamatan Carenang kabupataten Serang hasil pantauan siber.news di lokasi berpotensi bangunan asal jadi, pasalnya hasil pekerjaan sudah mengalami kerusakan yang cukup berat.

 

Hal tersebut terjadi diduga karena tidak spesifikasi pekerjaan artinya banyak item pekerjaan yang kurang sempurna pelaksanaanya. Ada dugaan tidak dilaksanakan pekerjaan pemadatan atau normalisasi pada jalan itu, sehingga nampak jalan bergelombang dan kini sudah alami kerusakan.

 

Hal tersebut memang dirasakan masyarakat, kualitas jalan itu sepertinya asal jadi, baru saja 2 bulan sudah rusak. Seperti dikatakan oleh Udin warga setempat yang mengatakan, dirinya merasa bersyukur adanya bangunan berupa jalan namun, bangunan tersebut berpotensi tidak akan sesuai dengan daya guna dan manfaat guna hasil pekerjaanya.

 

Dari anggaran yang terserap oleh BKAD senilai Rp 600 juta dengan realisasi pekerjaan Lapen sepanjang 1050 meter dan pekerjaan Tembok Penahan Tanah (TPT).

 

BKAD Masigit Ragas mengatakan, pihaknya mengakui jika kondisi jalan mengalami kerusakan. “Lagi pula dari Balai juga menginstruksikan itu diperbaiki namun nunggu cuaca yang memungkinkan,” ujar Sahri Bendahara BKAD.

 

Sementara terpisah dikatakan, Ketua Umum Gerakan Moral Anti Kriminalitas (GMAKS) Saeful Bahri di ruang Kerjanya Cipocok Jaya Kota Serang Banten, menurutnya program PISEW Tahun 2021 ini banyak menuai permasalahan terutama dari kwalitas fisik pekerjaan karena BKAD dalam melaksanakan pekerjaan terkesan dipaksakan dengan anggaran yang meped setelah adanya dugaan pemotongan yang dilakukan oleh Oknum HE senilai 120 juta.

“bagaimana pelaksanaan pekerjaan akan sempurna sedang dana saja susut, belum lagi adanya kenakalan para pengelola BKAD yang juga sama ingin meraih keuntungan dari proyek ini,” tegasnya.

 

Ia juga mengatakan, jika program PISEW ini pihaknyanya telah menghimpun semua data yang terjadi dilapangan dan bersama timnya sedang menyusun untuk bahan laporan pada Aparatur  Hukum sebab disini terlihat adanya indikasi korupsi yang dilakukan secara berjamaah.

 

“ Dalam waktu dekat kita akan laporkan resmi pada aparatur hukum sehingga dengan adanya laporan ini serta adanya penindakan hukum yang jelas bagi para pelaku yang memanfaatkan program untuk mengeruk keuntungan baik secara pribadi atau golongan bisa menjadikan efek jera,” ucap Bahri.

 

Kantor kosong Tanpa Pegawai

Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Banten  institusi yang menyalurkan atau leading sektor program PISEW sangat sulit untuk dimintai keterangan berkaitan dengan hasil yang dicapai terkait programnya.

 

Pasalnya, Kantor ini meskipun berderetnya mobil pribadi atau kendaraan dinas milik negara tetapi tidak pernah ada pejabat publik yang berada di kantor, sejatinya mereka para Pegawai negeri Sipil yang memiliki kewajiban sebagai pelayan, pengayom dan pelindung dari masyarakat melekat dalam dirinya 24 jam termasuk masyarakat untuk bisa memperoleh informasi.

 

Hal ini dibuktikan, saat siber.news Rabu (29/12) akan konfirmasi di Gedung milik negara itu, pihak security mengaku jika di kantor tidak ada siapa siapa, yang ada hanya honorer semua, katanya.

 

Security yang tidak bisa disebut namanya di media ini, seorang honorer dan tidak tahu apa apa tentang kantor ini bahkan saat ditanya harus dengan siapa bisa berkofirmasi terkait program yang ada di instansi tersebut, ia menjawab tidak tahu.

 

Sehingga hal ini, lebih terkesan BPPW Banten menutupi informasi dan terkesan kangkangi UU no. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). (dd-siber)

 

Siber Hukum & Kriminal

To Top
Kirim Pesan
Terimakasih Atas Informasinya, Kami akan menjaga identitas pemberi informasi