Berawal Isi Surat Atomindo untuk Presiden Jokowi yang Berbuntut Dipidanakan

Pangkalpinang (Babel), Siber.News – Rudi Syahwani yang menjabat sebagai Sekjen Asosiasi Penambang dan Pengelola Pasir Mineral Indonesia (Atomindo) angkat bicara terkait pemberitaan hingga dirinya ikut disidang sebagai terdakwa.

Rudi Syahwani yang juga menjabat sebagai Ketua Forum Wartawan Kejaksaan (Forwaka) Babel terpanggil untuk menyampaikan fakta yang sebenar-benarnya agar tidak terjadi salah penafsiran di masyarakat.

Dijelaskan Rudi, perkara ini berawal dari surat yang ia kirimkan ke Presiden Cq KSP. Isinya adalah penyampaian aspirasi soal regulasi yang hari ini nyata dampaknya mematikan industri pertimahan swasta.

“Ini garis bawahi dulu, bahwa apa yang dilakukan oleh Atomindo itu adalah memberikan masukan kepada presiden, bapak Joko Widodo, dan ini senafas dengan spirit beliau di periode ke dua ini. Sebagaimana disampaikannya dalam pidato kemenangan di Sentul City pada Juli 2019 lalu. Presiden ingin mendorong investasi sehingga terbuka lapangan pekerjaan yang seluas-luasnya. Termasuk juga beliau sampaikan bahwa akan memangkas regulasi yang menghambat investasi,” ungkapnya.

Nah jadi, kata Rudi, apa yang kami lakukan dari Atomindo adalah merespon apa yang menjadi spirit Presiden untuk kesejahteraan dan kemajuan Ekonomi Indonesia, tentunya termasuk Bangka Belitung. Atas spirit itulah Atomindo mencoba mengkomunikasikan kondisi Industri dan investasi Smelter Timah di Babel yang sudah berhenti setahun ini. Dan dampaknya jelas. Yang ingin kami perjuangkan adalah nasib masyarakat Bangka Belotung yang hari ini masih tergantung dengan Timah. Itu lah inti dari apa yang kami lakukan sehingga kami harus diadili.

“Saya selaku Sekjen Atomindo dan demikian juga ketua, ikhlas dan siap jika ternyata menyampaikan aspirasi kepada presiden ternyata harus dipolisikan. Hanya saja semoga ini tidak menjadi indikasi bahwa menyampaikan aspirasi kepada Presiden sudah menjadi pekerjaan terlarang, itu saja, ” imbuh Rudi.

Berikut surat Atomindo kepada Presiden Jokowi hingga menjadikan Rudi Syahwani dan Darmansyah sebagai terdakwa dalam perkara pencemaran nama baik pasal 310.

Berdasarkan arahan presiden terpilih yang dijabarkan didalam isu- isu strategis agenda pembangunan RT RPJMN 2020 2024 Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tanggal 24 Juli 2019 dan menindaklanjuti surat dari Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia Nomor : B-861/M.Sesneg/D-1/HK.00.02/08/2019 Hal : Masukan terkait Regulasi yang perlu direvisi , maka dengan ini menyampaikan Masukan terkait regulasi yang perlu direvisi karena telah mematikan industri pertimahan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Adapun regulasi yang dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Keputusan Menteri ESDM Nomor 1806 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyusunan, Evaluasi, Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya
serta pelaporan pada kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara (Terlampir).

2. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Mineral Ikutan dan Produk Samping Timah Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung(Terlampir).

3. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 28 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Mineral Ikutan dan Produk Samping Timah Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Terlampir).

Alasan sebagai berikut:
1. Sangat terbatasnya ketersediaan Sumber Daya Manusai (SDM) sesuai persyaratan sebagaimana di maksud pada Lampiran II Keputusan Menteri ESDM Nomor 1827-K/30/MEM/2018 Pedoman Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang baik dan benar dan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Mineral Ikutan dan Produk Samping Timah Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung serta belum siapnya lembaga penyelenggara pendidikan dan pelatihan profesi, uji kompetensi dan sertifikasi profesi Sesuai Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia(SKKNI) sebagai mana di maksud dalam Keputusan Menteri Ketenagakerjaan (Nomor 40 tahun 2019; Nomor 88 tahun 2019; Nomor 98 tahun 2019).

2. Membutuhkan waktu yang lama untuk melengkapi data dan melakukan kajian ulang terhadap perubahan Dokumen Studi kelayakan serta proses pengajuan pengesahaan ulang seperti yang diamanatkan oleh regulasi diatas, padahal Dokumen tersebut sudah dimiliki jauh sebelum terbitnya IUP Operasi Produksi dan telah disahkan Pemerintah Daerah sendiri melalui Kepala Dinas Pertambangan dan Energi serta telah bersertifikat Clean and Clear(CnC) dari Kementrian ESDM.

3. Dengan tidak terverifikasi dan ditandanganinya Laporan Akhir Ekplorasi,studi kelayakan sumberdaya / cadangan pada dokumen dokumen RKAB mengakibatkan Stagnasi pelayanan pemerintah dan kegiatan Operasi Produksi Timah dan Mineral Ikutan sejak bulan Oktober 2018 sampai dengan sekarang. Multiplier effect bagi ekonomi dan sosial masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung khususnya dan Indonesia Umumnya semenjak Bulan Oktober 2018 seperti PHK besar- besaran, pengangguran massal, hilangnya pendapatan negara dan daerah dari sektor pertambangan timah dan mineral ikutan, meningkatnya kriminalitas, tidak adanya kepastian hukum bagi pelaku usaha (Country risk) dan hengkangnya investor serta tidak berfungsinya Pusat Logistik Berikat (PLB) yang merupakan salah satu program ekonomi jilid II Presiden Joko Widodo.

4. Adanya beda penafsiran dan implementasi antara Aparatur pemerintahan Pusat dan Aparatur Pemerintahan Daerah serta Aparat Penegak Hukum terkait regulasi tersebut diatas.

5. Hilangnya kepercayaan dunia terhadap perdagangan global Timah Indonesia ( High Risk Country).

Saran dan pendapat sebagai berikut :
Melalui momentum untuk mendukung penciptaan dan pengembangan usaha, khususnya terkait tenaga kerja, investasi dan perdagangan maka perlu di keluarkan kebijakan khusus oleh Presiden melalui Intruksi Presiden(Inpres). Mengingat Permasalahan ini sudah mendesak dan darurat untuk segera di tindak lanjuti agar tidak berdampak lebih buruk. (Tim Babel)