Berita hari ini
Baru Dicor Sudah Retak Fatal, Proyek Jalan Rp6,2 M di Kresek Cuma Ditambal Silen Aspal
TANGERANG,
siber.news — Belum sempat diresmikan apalagi dilintasi kendaraan bermuatan berat, proyek pengerjaan jalan beton di Kecamatan Kresek, Kabupaten Tangerang, sudah dipenuhi retakan fatal. Keretakan struktural di proyek Segmen 7 yang menghubungkan Kampung Tonjong hingga Kampung Bedeng ini memicu keprihatinan sekaligus amarah warga setempat.
Berdasarkan informasi yang dihimpun awak media, proyek “Lanjutan Rekonstruksi Jalan Pejamuran – Ceplak Segmen 7” di bawah naungan Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (DBMSDA) Kabupaten Tangerang ini mendanai anggaran APBD sebesar Rp6,27 miliar. Pekerjaan fisik tersebut dilaksanakan oleh penyedia jasa PT Ardzin Azdqia Putri.
Tak hanya kontraktor pelaksana, evaluasi serius juga mengarah pada PT Gumilang Sajati selaku konsultan supervisi yang memenangi paket pengawasan senilai Rp276,9 juta. Anggaran ratusan juta rupiah untuk fungsi kontrol tersebut dipertanyakan efektivitasnya setelah kerusakan fisik beton justru lolos dan terjadi secara masif di lapanogan.
Berdasarkan informasi yang dihimpun awak media, proyek jalan beton ini dirancang menggunakan spesifikasi mutu tinggi, yakni beton FS 45 dengan metode fasttrack 7 hari. Spesifikasi rigid pavement ini idealnya mampu menahan beban lalu lintas berat dalam waktu singkat pasca-pengecoran jika dikerjakan sesuai standar operasional teknis.
Namun, hasil analisis teknis mengindikasikan keretakan dini bermula dari pengabaian durasi pengiriman beton ready-mix dari pabrik takar (batching plant). Jarak tempuh yang terlalu jauh disinyalir membuat campuran beton mengering parsial di perjalanan, yang kemudian memicu dugaan manipulasi penambahan air secara tidak terkontrol di lokasi proyek demi mengejar tingkat kelecakan (slump).
Penambahan air secara liar tersebut merusak rasio kadar air dan semen (water-cement ratio) yang berdampak fatal pada karakteristik pengerasan cepat beton FS 45 fasttrack. Penyimpangan ini merosotkan mutu kuat lentur (flexural strength), memicu pendarahan air (bleeding), serta meningkatkan laju penyusutan kering (drying shrinkage) hingga permukaan beton menjadi rapuh.
Indikasi kelalaian teknis makin menguat pada sistem pembesian, khususnya dugaan kelalaian pemasangan Joint Dowel Bar (ruji besi penyambung antar-plat). Pemasangan dowel yang miring, tidak presisi (misalignment), atau bahkan absennya ruji penyambung membuat fungsi transfer beban antar-plat beton gagal bekerja, sehingga memicu konsentrasi tegangan lokal yang memecahkan plat.
Faktor penyebab berikutnya mengarah pada pengabaian prosedur perawatan kelembapan (curing) khas beton fasttrack. Pembiaran permukaan beton yang mengering cepat akibat sengatan cuaca tanpa ditutup penutup basah atau cairan curing compound menyebabkan penguapan air secara mendadak, memicu tarikan retak susut plastis (plastic shrinkage cracking).

Kondisi tersebut diperparah oleh keterlambatan proses pemotongan sambungan susut (saw-cutting joint). Ketika beton mengeras dengan cepat namun pemotongan plat terlambat dilakukan, tegangan tarik internal di dalam beton pecah secara tidak beraturan dan membentuk pola retakan melintang yang acak.
Dugaan penyimpangan juga menyasar struktur fondasi bawah (subbase). Keretakan yang menembus hingga ketebalan plat mengindikasikan hamparan agregat fondasi diduga dibuat sangat tipis dan kurang terpadatkan, sehingga tidak mampu menopang beban secara merata dan memicu penurunan tanah yang tidak seimbang (differential settlement).
Bukti di lapangan memperlihatkan bahwa bukannya dilakukan pembongkaran ulang pada bagian struktur yang gagal sesuai standar teknis rigid pavement, kerusakan justru ditutup secara asal-jadi. Retakan-retakan lebar yang membelah plat beton hanya disiram cairan silen aspal hitam (asphalt sealant)—sebuah langkah kosmetik yang diduga sengaja dilakukan untuk mengelabui mata publik.
Sikap abai ini menunjuk langsung pada peran Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) serta Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) DBMSDA Kabupaten Tangerang yang terkesan membiarkan hasil pengerjaan berkualitas rendah. Atas temuan dan bukti visual ini, publik meminta agar Inspektorat, BPKP, hingga aparat penegak hukum segera turun tangan melakukan audit teknis dan pemeriksaan keuangan secara menyeluruh.






