Optimalkan PAD, Pemkot Cilegon Siap Kejar Digitalisasi Sektor Pendapatan

CILEGON, Sibernews.news – Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon berkomitmen menjadikan masukan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai bahan evaluasi strategis. Langkah ini diambil guna mendongkrak kinerja pemerintahan, terutama dalam mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Hal tersebut ditegaskan oleh Wakil Walikota Cilegon, Fajar Hadi Prabowo, usai menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kota Cilegon pada Selasa (7/7/2026). Rapat tersebut beragenda penyampaian tanggapan Walikota terhadap pandangan umum fraksi atas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.

Fajar mengungkapkan bahwa salah satu fokus utama pembenahan pemerintah daerah adalah menggenjot PAD melalui penerapan sistem digitalisasi di berbagai sektor potensial. Meski mengakui masih ada beberapa program yang belum berjalan maksimal, ia menegaskan transformasi digital adalah hal yang mutlak dilakukan.

“Ada beberapa hal yang menjadi bahan evaluasi, terutama terkait Pendapatan Asli Daerah. Salah satunya digitalisasi yang memang belum sepenuhnya berjalan, tetapi mau tidak mau harus kita lakukan. Kami berencana memastikan sistem, seperti pengelolaan parkir, dapat berjalan secara lebih baik melalui digitalisasi,” ujar Fajar.

Untuk merealisasikan target tersebut, Wakil Walikota menginstruksikan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pengampu pendapatan—khususnya Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)—untuk bergerak aktif mengambil langkah-langkah inovatif demi meningkatkan penerimaan daerah.

Di sisi lain, Pemkot Cilegon memberikan apresiasi tinggi atas pandangan, masukan, dan kritik yang dilayangkan oleh pihak legislatif dalam pembahasan Raperda Pertanggungjawaban APBD 2025. Fajar menilai hal tersebut sebagai bentuk sinergi yang sehat demi kemajuan daerah.

“Masukan dari DPRD merupakan bentuk kepedulian legislatif terhadap Kota Cilegon. Bagi kami, itu menjadi pengingat agar pemerintah terus bekerja memberikan pelayanan terbaik dan menghadirkan manfaat bagi masyarakat,” imbuhnya.

Menanggapi dinamika anggaran, Fajar tidak menampik adanya tren penurunan alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pemerintah pusat. Fenomena ini menurutnya tidak hanya melanda Kota Cilegon, melainkan juga dialami oleh berbagai kabupaten/kota lain di Provinsi Banten.

Kendati dihadapkan pada keterbatasan fiskal, Pemkot Cilegon memastikan bahwa aspek pelayanan dasar kepada masyarakat tidak akan dikorbankan.

“Pengurangan DAK bukan hanya terjadi di Cilegon, tetapi juga di daerah lain. Kami tidak mengeluh, melainkan menerima kondisi tersebut dan tetap berupaya memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dalam situasi apa pun,” pungkas Fajar. (Adv)