Soroti Data Desil dan Rekrutmen Mitra, Aliansi Pamungkas Banten Geruduk Kantor BPS Serang

SERANG, Sibernews.news Perkumpulan Aktivis Aliansi Pamungkas Banten menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Serang dan BPS Provinsi Banten pada Kamis (2/7/2026). Puluhan peserta aksi yang terdiri dari gabungan elemen seperti GMAKS, LSM KPK Nusantara, LSM Penjara, LSM Geram, LSM Siliwangi Bersatu, insan media, serta simpatisan masyarakat turun ke jalan untuk menyuarakan aspirasi mereka.

Dalam aksi tersebut, massa membawa dua isu utama:

1. Dugaan ketidaksesuaian data desil yang berdampak langsung pada hak-hak masyarakat ekonomi lemah.
2. Dugaan kejanggalan dalam proses rekrutmen Mitra BPS Kabupaten Serang Tahun 2026.

Koordinator aksi, Babay Muhedi, menyampaikan keprihatinannya terhadap masyarakat yang diduga menjadi korban kesalahan data desil. Pihaknya mengaku menerima aduan langsung dari warga yang anaknya gagal masuk sekolah negeri melalui jalur afirmasi.

“Kami menerima pengaduan dari warga yang anaknya gagal diterima melalui jalur afirmasi di salah satu sekolah negeri karena tercatat berada pada desil 6, padahal kondisi riilnya tidak demikian,” ujar Babay dalam orasinya.

Atas dasar tersebut, Aliansi Pamungkas Banten mendesak BPS Provinsi Banten segera mengevaluasi kinerja jajaran BPS Kabupaten Serang demi menjaga kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pendataan.

Selain masalah data desil, proses rekrutmen Mitra BPS Kabupaten Serang Tahun 2026 juga menjadi sorotan tajam. Aliansi Pamungkas Banten membeberkan sejumlah temuan di lapangan terkait mekanisme seleksi yang melibatkan sekitar 300 peserta dengan 200 peserta dinyatakan diterima tersebut.

Beberapa poin kejanggalan yang disoroti oleh massa aksi antara lain:

• Pembatalan Sepihak: Adanya laporan masyarakat mengenai peserta yang sebelumnya sudah dinyatakan lolos tahap verifikasi, namun tiba-tiba statusnya berubah menjadi tidak lolos atau dibatalkan sepihak.
• Diduga Melanggar SOP: Muncul dugaan bahwa proses seleksi belum sepenuhnya berjalan sesuai standar operasional prosedur (SOP). Sebagian besar peserta yang lolos disinyalir merupakan petugas lama.
• Penundaan Jadwal Bimtek: Aliansi mempertanyakan anggaran dan pelaksanaan bimbingan teknis (Bimtek) Mitra BPS pada Juli 2026 yang beberapa kali mengalami penundaan. Babay menduga, penundaan ini sengaja dilakukan untuk mengondisikan peserta yang telah dipersiapkan sebelumnya.

Massa meminta agar seluruh tahapan seleksi tersebut diaudit secara independen dan objektif oleh pihak yang berwenang.

Di tempat yang sama, Ketua Perkumpulan Gerakan Moral Anti Kriminalitas (GMAKS), Saeful Bahri, menegaskan bahwa pergerakan ini tidak akan berhenti sampai di sini. Pihaknya mengancam akan membawa massa yang lebih besar jika tuntutan mereka diabaikan.

“Kami akan kembali menggelar aksi unjuk rasa jilid II apabila tuntutan ini tidak ditindaklanjuti. Jika di kemudian hari ditemukan bukti yang cukup mengenai dugaan pelanggaran hukum dalam rekrutmen Mitra BPS, kami tidak segan melaporkan persoalan ini ke aparat penegak hukum, termasuk Kejaksaan Tinggi Banten,” tegas Saeful.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak BPS Kabupaten Serang maupun BPS Provinsi Banten belum memberikan klarifikasi atau tanggapan resmi terkait berbagai tudingan yang dilayangkan oleh massa aksi.

(Redaksi membuka ruang hak jawab dan hak klarifikasi kepada seluruh pihak yang disebut dalam pemberitaan ini sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pers).