Terkait Penahanan Seorang TNI, Ketum PPWI : Merupakan Cermin Ketidakberdayaan

Jakarta, Sibernews I Terkait Penahanan Brigadir Jenderal (Brigjen) Tentara Nasional Indonesia (TNI) Junior Tumilaar oleh Denpom TNI – AD, dengan dalih yang bersangkutan melakukan kegiatan di luar kewenangan dan perintah pimpinan, Wilson Lalengke Ketua Umum (Ketum) Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) mengatakan, bahwa hal itu merupakan cermin ketidakberdayaan rakyat Indonesia di depan korporasi di negeri ini.

Bahkan, di saat jenderal bintang satu itu merintih meminta ampun dan mohon dievakuasi dari kerangkeng militer ke rumah sakit akibat ‘siksaan’ yang dideritanya, para punggawa di kesatuannya tak bergeming untuk sekedar memberikan secuil harapan bagi tentara asal Sulawesi Utara itu . Miris memang. Tapi itulah Indonesia.

“Setidaknya ada tiga pendekatan pemikiran yang bisa kita gunakan dalam menelaah fenomena yang sedang mendera Junior Tumilaar. Pertama, bahwa penguasaan tanah air beta di negeri ini oleh negara melalui tangan-tangan korporasi berbasis kapital mulai menunjukan hasilnya,”Kata Lalengke Kepada Sibernews, melalui Medsos (WhatsApp) Kamis, (24/2/2022)

Lanjut Lalengke mengatakan, Pada poin ini, sesungguhnya Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sudah mencapai sasarannya, khususnya pada frasa Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara.

Bagaimana tidak, rakyat yang diagung-agungkan sebagai pewaris dan pemilik negeri leluhur ini ternyata dikalahkan hanya oleh lembaran surat yang disebut sertifikat.

Keberadaan mereka yang dikodratkan lahir dari rahim – rahim perempuan Indonesia tidak diakui sebagai pemilik tanah tempat darah ketubannya tertumpah menyatu dengan buminya.

Mereka dengan mudah terusir seperti puing tersapu bandang oleh alat-alat berat para anak bangsa yang rela dan tega menjual kepentingan bangsa dan rakyatnya demi kepentingan pribadi dan keluarganya (Komprador) kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisir, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum (korporasi) yang dikawal aparat negara bertameng sertifikat yang dikeluarkan negara.

“Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 yang hakekatnya adalah penjabaran dari Alinea ke -4 Pembukaan UUD tersebut ternyata tidak mencapai maksud dan tujuannya,” jelasnya.

Lanjut Ketum PPWI menjelaskan, Artinya, Pembentukan Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa hanyalah sebuah utopia belaka.

Pada Pasal 33 ayat (3) itu tidak lebih dari sekadar sebuah untaian kalimat indah penghibur rakyat yang sedang terkulai terkapar ditelan kekuasaan.

Lebih lanjut Wilson menjelaskan, Berdasarkan kondisi faktual tersebut di atas, pertanyaan yang mestinya muncul adalah apa yang mesti dilakukan agar keadaan boleh kembali membaik.

Salah satu jawabannya adalah Pertama, penguatan kapasitas rakyat itu sendiri dalam mempertahankan hak Pewarisannya atas negeri nusantara ini. Peningkatan kemampuan berpikir dan berargumentasi di atas landasan filosofis, sosiologis, dan hukum positif, menjadi hal yang mutlak, mendasar, dan bersifat sangat segera.

Kedua, bahwa Karakter Prajurit TNI Angkatan Darat sebagai pembela rakyat yang secara rinci tertuang dalam doktrin Delapan Wajib TNI semakin tergeser oleh perubahan paradigma yang dianut para Borju militer Indonesia.

“Jiwa konglomerasi di tubuh TNI yang muncul sejak tumbangnya orde lama, yang kemudian tumbuh subur di masa orde baru di bawah komando penguasa militer Jenderal Soeharto, lambat laun sukses menjauhkan para anggota TNI dari fitrahnya sebagai tentara rakyat,” tegasnya.

Lanjut Wilson Lalengke menegaskan, Keberadaan para pengusaha yang terlipat dengan penguasa telah menyeret TNI, termasuk Polri masuk ke dalam pragmatisme hidup materialistik yang hampir tidak ditemukan di negara-negara maju di dunia ini.

Penguasaan lebih dari 70 persen sumber daya ekonomi oleh 10 persen penduduk Indonesia sesungguhnya merupakan kecelakaan pengelolaan pemerintahan negara yang cukup parah.

Dalam posisi 90 persen rakyat Indonesia memperebutkan 30 persen sumber daya di sekitarnya, mereka pun masih harus sibuk berhadapan dengan popor dan moncong senjata untuk dapat bertahan hidup.

Dari analisa singkat di atas, lebih lanjut Wilson menegaskan, satu hal penting yang dapat dilakukan adalah melanjutkan proses reformasi di tubuh TNI yang diarahkan untuk benar-benar berfungsi sebagai tentara rakyat, bukan tentara para korporat.

Terlepas dari berbagai aturan disiplin di internal TNI, yang diharapkan oleh masyarakat adalah kehadiran militer rakyat yang menjadi pelindung mereka, yang menyelamatkan hidup, dan yang menjadi pembela di saat mereka terkapar oleh goncangan zaman dan peradaban.

“Ketiga, bahwa welfare state (negara kesejahteraan) yang dianut oleh konstitusi Indonesia hampir mustahil dapat diwujudkan jika kondisi seperti ini dibiarkan,” ungkapnya.

Lanjut Wilson mengungkapkan, terkait hal itu salah satu kendala utamanya adalah karena negara seakan tak berdaya dalam mengimbangi kekuatan internal dan eksternal yang menerpa bangsa ini. Banyak kalangan melihat bahwa ketidakmampuan itu disebabkan oleh lemahnya kendali pemerintahan sipil Indonesia atas para borju pro kemapanan yang bercokol di institusi bersenjata seperti TNI dan Polri.

Masuknya para perwira tinggi TNI juga Polri  ke dalam struktur korporasi sebagai dewan komisaris di perusahaan-perusahaan selepas dari masa dinasnya di institusi tersebut membawa dampak yang cukup serius bagi pelemahan kekuatan rakyat dalam mempertahankan hak-haknya.

Ribuan purnawirawan yang masuk ke jajaran komisaris korporasi di seantero negeri ini, termasuk di Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Sedikit banyak telah berperan menjadikan korporasi yang ditunjang oleh keuangan yang maha besar untuk menjadi ‘monster’ bagi warga masyarakat di wilayah operasional perusahaan.

“Pada kasus yang melibatkan Brigjen Junior Tumilaar misalnya, Jenderal kebanggaan masyarakat Sulawesi Utara itu terpanggil untuk membela bawahannya, seorang Babinsa, yang coba dikriminalisasi Polres Manado akibat sang Babinsa memberi pembelaan kepada rakyat di tempat tugasnya,” ujarnya.

Ari Tahiru (67), yang mempertahankan tanah warisannya dari caplokan korporasi PT. Ciputra Internasional . Dalam kasus Ciputra versus Ari Tahiru di Manado ini, Junior Tumilaar masih beruntung karena isu yang muncul ke permukaan adalah persaingan dua kubu kohersif (bersenjata): TNI versus Polri.

Lain Ciputra Manado lain Sentul City Bogor. Dalam kasus pembelaan Junior Tumilaar terhadap warga masyarakat Bojong Koneng, Bogor, yang mempertahankan lahannya dari serbuan perusahaan PT. Sentul City, perjuangan Junior Tumilaar harus berakhir di jeruji Denpom.

Lanjut Wilson menuturkan, dugaan keterlibatan seorang oknum anggota TNI aktif dari kesatuan Badan Intelijen Strategis (BAIS), sebagaimana yang disebutkan Junior Tumilaar, dalam insiden di Bojong Koneng menjadi indikasi kuat bahwa perusahaan itu ‘mempekerjakan’ oknum militer dan di-back-up para preman dalam melancarkan usahanya.

“Walau beda warga dan beda lokasi, namun kasus Manado dan Bogor memiliki kesamaan yang signifikan,” tutur wilson.

Pertama, Lalengke lanjut menuturkan, melibatkan korporasi berhadapan dengan warga masyarakat lemah. Kedua, obyek kasus sama-sama tentang sengketa lahan. Ketiga, keduanya mengharapkan pembelaan dari kekuatan-kekuatan tertentu, terutama dari pemegang otoritas dan kewenangan di wilayahnya.

Selanjutnya Keempat, hingga saat jenderal pembela mereka Junior Tumilaar mendekam di sel Denpom, kasusnya belum selesai, bahkan mungkin bertambah rumit.

Jika akhirnya sang Jenderal itu harus dibungkam mati tersebab membela warga, itulah potret ketidakberdayaan rakyat Indonesia. Namun, ibarat pepatah ‘Patah tumbuh hilang berganti, mati satu tumbuh seribu, maka keadaan itu harus dijawab dengan semboyan perjuangan ‘Hari ini seorang Patimura mati, esok ribuan Patimura, Diponegoro, Daan Mogot muda bangkit melawan.
Sebagai Catatan :
1. Brigjen Junior Tumilaar Ditahan di Rutan Militer, Ini Penjelasan KSAD Dudung; https://nasional.tempo.co/read/1563444/brigjen-junior-tumilaar-ditahan-di-rutan-militer-ini-penjelasan-ksad-dudung

2. Jawaban Tegas TNI AD ke Brigjen Tumilaar yang Minta Pengampunan; https://news.detik.com/berita/d-5954631/jawaban-tegas-tni-ad-ke-brigjen-tumilaar-yang-minta-pengampunan

3. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; https://www.dpr.go.id/jdih/uu1945

4. DOKTRIN TNI AD KARTIKA EKA PAKSI; https://manajemenhan.akmil.ac.id/wp-content/uploads/2021/12/Doktrin-TNI-AD-KEP.pdf

5.  Aset Nasional Indonesia Dikuasai Segelintir Orang Kaya, Pak Jokowi Harus Turun Tangan; https://www.jpnn.com/news/aset-nasional-indonesia-dikuasai-segelintir-orang-kaya-pak-jokowi-harus-turun-tangan

6. Kontrol Sipil Terhadap Militer Masih Lemah; https://www.hukumonline.com/berita/a/kontrol-sipil-terhadap-militer-masih-lemah-lt506da3721a165

7. Daftar Mantan Jenderal yang Punya Bisnis & Jadi Komisaris di Perusahaan Mentereng; https://kabar24.bisnis.com/read/20211005/16/1450489/daftar-mantan-jenderal-yang-punya-bisnis-jadi-komisaris-di-perusahaan-mentereng

8. Kriminalisasi Babinsa, Kapolresta Manado Seharusnya Segera Dicopot; https://pewarta-indonesia.com/2021/09/kriminalisasi-babinsa-kapolresta-manado-seharusnya-segera-dicopot/

9. Ngamuk! Brigjen Junior Tumilaar Ajak Ribut Oknum yang Bekingi Sentul City: Mana Brigjen Rio Pengkhianat Bangsa Kau!; https://makassar.terkini.id/ngamuk-brigjen-junior-tumilaarajak-ribut-oknum-yang-bekingi-sentul-city-mana-brigjen-rio-pengkhianatbangsa-kau/. (Ddsiber/Redaksi)