Pengadaan Komputer SMPN 1 Sindangresmi Tidak Tercantum Dalam RKAS Berakibat Terjadi Dugaan Pungli

Dugaan pungutan liar yang belakangan ini ramai dipersoalkan oleh sejumlah masyarakat, pasalnya mereka para penggiat pendidikan terutama pada tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) milik pemerintah ini hampir melakukan hal yang sama meski nominal yang diminta kepada orang tua siswa sangat variatif sekali.

Sumbangan yang diduga berbau pungli ini, seakan pihaknya mengaku legal dengan bermodal berita acara yang dibuat saat rapat orang tua wali murid yang dianggap semuanya telah menyepakati akan sebuah kebutuhan sekolah yang tidak bisa dicover dengan dana dari pemerintah tetapi dibutuhkan guna kepentingan proses belajar mengajar disekolah dan munculah sebuah angka kebutuhan tersebut.

Hasil dari rapat intern pihak sekolah bersama Komite Sekolah dan dirapatkan dengan orang tua serta ditawarkan kepada seluruh orang tua siswa yang hadir dalam rapat tersebut yang lazim dihadiri oleh kaum ibu ibu. Secara normatif kaum ibu yang hadir dalam musyawarah tidak mau ambil pusing yang ada ingin segera beres rapat tersebut mengingat waktu mereka yang bentrok  dengan pekerjaan mengurus rumah tangga.

Negosiasi terjadi yang jadi bantalan komite sekolah yang notabene perwakilan masyarakat atau orang tua siswa yang hadir dalam rapat menandatangani daftar hadir rapat itu yang dilampirkan dalam notulen hasil rapat, hingga tidak sedikit ibu ibu yang hadir namun isi dari musyawarah atau rapat tidak faham, tidak tahu dan tidak mengerti.

Pandeglang, SBNews.co.id – maraknya dugaan pungli yang terjadi di lingkungan SMP milik negara ini jadi gunjingan dimasyarakat pasalnya, penggunaan Dana Sumbangan Pendidikan (DSP) dianggap telah berbenturan dengan 58 item yang tidak boleh dilaksanakan disekolah dengan memunggut dari orang tua siswa versi SABER PUNGLI.

Diberitakan sebelumnya dimedia ini SMPN 1 Sindangresmi yang diduga telah melakukan pungutan guna pengadaan komputer untuk belajar siswa dengan nominal Rp 300 ribu tiap siswa.

Kepada wartawan Kepala Sekolah Ato menyatakan hal ini hasil musyawarah Komite dan orang tua siswa bahkan pihaknya mengaku pula hasil dari musyawarah ini berita acaranya disampaikan pula kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang melalui Kabid SMP Bapak Warso, jelasnya.

“Saya bingung untuk jawabnya karena semua itu adalah kewenagan komite sekolah, dan kegiatan pengadaan komputer untuk UNBK ini tidak ada dalam Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS),” kata Ato.

Pasca ramainya mencuat berita tentang dugaan pungli dibeberapa SMPN di kabupaten Pandeglang

terutama di SMP 1 Sindangresmi pihaknya enggan berkomentar. “Setelah kita pintai keterangan dari Kepala Sekolahnya  menurut mereka tidak sesuai dengan kejadian apa yang telah diberitakan, ucap Kadis.

Guna untuk mengklarifikasi atas kebenaran berita itu Kadis yang baru kembali lagi menjabat, berharap agar pihak media mengklarifikasi dengan Kepala Sekolah langsung.

Sementara Warso yang saat itu menjabat sebagai Kabid SMP menyangkal jika pihaknya telah menerima salinan berita acara dari sekolah yang selalu dijadikan payung hukum atas sumbangan itu. “Kita tidak terima Berita Acaranya dan itu ada di sekolah masing masing, namun karena kini saya sudah pindah dan ada pejabat yang dan kitapun akan sampaikan pada pengganti saya terkait masalah ini,”pungkas Warso. (dad)