ZONITA PAMOR: Sangsi Penangguhan Kenaikan Gajih Berkala Bagi ASN Yang Tidak Taat Pajak.

SIBER.NEWS | KOTA DEPOK | Anugerah Pajak Kendaraan Bermotor (APKB) yang diselenggarakan oleh Bapenda Provinsi Jawa Barat, serta penandatanganan MOU Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan Pemerintah Kota Depok. di Hotel Bumi Wiyata Jl. Margonda Raya No.281, Kemiri Muka, Beji, Kecamatan Beji, Kota Depok, Jawa Barat. Kamis (06/02/2020).

Pajak merupakan salah satu komponen utama dalam pembiayaan pembangunan. Hal itu bisa dilihat serta dirasakan bersama, bahwa semua insfrastruktur yang dibangun umumnya dibiayai dari pajak.

Pemerintah Kota Depok bersama Provinsi Jawa Barat bertekad meningkatkan Pajak untuk warga juara, karena realitasnya separuh dari PAD Kota Depok adalah hasil dari Pajak. “Makanya kita semangat dan bertekad. Karena dari 1,2 Trilliun di tahun ini 600 milliarnya adalah dari hasil pajak,” ujar Walikota Depok Muhammad Idris saat menyampaikan sambutannya.

Dalam acara MOU Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan Pemerintah Kota Depok tentang kendaraan bermotor, Walikota Muhammad Idris mengucapkan terima kasih serta apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam mensukseskan Intensifikasi pemungutan pajak kendaraan bermotor.

Peningkatan jumlah penduduk Kota Depok di tahun 2020 mencapai 3% , sehingga dalam catatan BPS 2,3 dan catatan dari 2 Samsat jumlah kendaraan bermotor roda 2 dan roda 4 kurang lebih 1,2 Juta, separuh dari jumlah penduduk.

Salah satu bentuk dukungan tersebut adalah pembuatan perjanjian kerja sama saat ini antara Pemerintah Kota Depok Bersama Bapenda Provinsi Jawa Barat dalam Dua hal, salah satunya Mengintegrasikan sistem antara Samsat Mobile Jawa Barat, Bapenda Jawa Barat dengan Sistem Informasi Perijinan Online Kota Depok (SIMPOK) Di DPMPTSP.

“makanya dalam hal ini kami mengajak Dinas Komunikasi dan Informasi karena yang akan berperan pada saat ini dan secara kebetulan juga bisa kita sinergikan kegiatan-kegiatan Smart City Kota Depok. Dan memang kita dituntut tahun 2022 menjadi Kota Cerdas di 100 Kota/Kabupaten seindonesia dapat terealisasi, diantaranya Kota Depok,” pungkas Idris.

Dalam hal pengintegrasian persoalan-persoalan pajak diantaranya memotifasi untuk peningkatan taat pajak “kita akan sinergikan berdaya dengan dinas Koperasi UMKM. Bagai mana teknisnya urusan dan menjadi rahasia dapur,” imbuhnya.

Walikota Muhammad Idris Menyampaikan Bahwa perkembangan Kota Depok sangat pesat, dua pusat pendapatan daerah Kota Depok yaitu, Samsat 1 di Sukmajaya dan Samsat 2 berada di Cinere. “Ini mencerminkan banyaknya kendaraan bermotor di Kota Depok,” jelas Idris.

Setelah perjanjian ini di tanda tangani maka warga Kota Depok termasuk ASN khususnya, dapat melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor di koperasi yang di tunjuk oleh DKUM.

Kota Depok Juga akan Integrasi sistem antar dinas kependudukan dan pencatatan sipil, Dinas Penanaman Modal dan PTSP, juga Badan Keuangan Daerah dalam membantu menelusur pajak kendaraan bermotor, khususnya untuk ASN.

Dukungan pemerintah Kota Depok terhadap program Gubernur Jawa Barat yaitu Zona Integritas Pajak Kendaraan Bermotor (ZONITA PAMOR). Khususnya untuk ASN dan Non ASN.

Disampaikannya bahwa Sangsi yang berlaku bagi ASN yang tidak taat pajak untuk saat ini masih dalam peninjauan, salah satu diantaranya dalam bentuk peninjauan jabatan sebagai Trek Record, Penangguhan kenaikan gajih berkala, serta penangguhan tunjangan pegawai. “Hanya ditangguhkan ya’ buakan dihilangkan, karena itu hak mereka,” pungkas Muhammad Idris.

Hadir dalam sosialisasi APKB Kepala Bapenda Jawa Barat Dr. Hening Widiatmoko, M.A, para Kepala Bidang, Para Juri, Kanit Samasat Kota Depok Akp Suginartono, Team Pembina Samsat, Kepala BKD Kota Depok, Asisten Pemsos, Asisten Administrasi Umum, para Camat Wilayah Bogor dan Depok, para Kader Penggerak Taat Pajak dan Pimpinan Cabang BJB Kota Depok. (Teguh)