Berita hari ini
Tender Proyek Di Banten Diduga Terhambat Oleh Kepentingan Oknum
Penulis :
Serang, Siber.news – Proses tender terhambat Padahal Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemprov Banten, sudah seharusnya mengajukan Kaji Ulang dokumen pemilihan tender tersebut kepada Pelaksana Tugas Pokja pemilihan ULP biro barjas banten. Namun sampai saat ini jika kita melihat pada portal lpse banten belum ada satupun paket pekerjaan yang di tenderkan. “Mengapa terkesan ada yang memperlambat kerja SKPD dengan belum adanya kepastian. Sebetulnya yang memperlambat PJ Gubernur atau SKPD,” ungkap ketua Paguyuban Pengusaha Pribumi. (24/05/23)
Maulana Sastradijaya selaku ketua Paguyuban Pengusaha Pribumi menduga ada kemungkinan untuk kepentingan tertentu, sehingga pelaksanaan Tender tahun 2023 ini sedikit terlambat sudah memasuki pertengahan tahun. “Kalau diperlambat itu kemungkinan ada dugaan kepentingan. Seperti mengatur penyedia dengan indikasi bagi-bagi proyek dengan kroni-kroninya, tetangga dan kerabatnya,” Alhasil proyek-proyek yang sudah dianggarkan dalam APBD 2023 ini bisa saja tidak maksimal pelaksanaannya.
Feby Menambahkan bahwa Hal itu disebabkan karena prosesnya harus melalui masa tender pemilihan penyedia dan masa kontrak hingga masa pelaksanaan pekerjaan. jika hingga saat ini belum dilakukan apapun maka proyek-proyek yang seharusnya untuk fasilitas umum yang bersentuhan langsung untuk kepentingan masyarakat harus segera diperhatikan jangan seolah olah tidak ada yang harus bertanggung jawab terhadap hal tersebut “All Disclaimer”
Seharusnya penguasa pemerintahan mengambil sikap yang cepat dan tepat, sehingga dana APBD yang sudah dianggarkan dapat direalisasikan. Sehingga, pembangunan APBD benar benar dapat dinikmati masyarakat. Penguasa pemerintahan bukan malah menunda-nunda pelaksanaannya untuk kepentingan masyarakat banyak, bukan untuk kepentingan kelompok, pribadi ataupun golongan tertentu. Jelas Feby.
Sehingga, tidak terjadi lagi penyedia dan pelaksanaan pembangunan dibebankan oleh jadwal dan waktu pelaksanaan yang mepet seperti beberapa tahun belakangan yang berakibat proyek pembangunan banyak yang mangkrak dan putus kontrak. Tutup Feby.
Sampe berita ini ditayangkan saat dikonfirmasi kepada PJ. Gubenur belum ada jawaban.
