[metaslider id="20825"]Sekda Kota Serang Dituntut Mundur
Connect with us

Sekda Kota Serang Dituntut Mundur

Sekda Kota Serang Dituntut Mundur

Berita hari ini

Sekda Kota Serang Dituntut Mundur

Serang, siber.news |Seperti diketahui, Rancangan Anggaran Pendapatan RAPD-P kota Serang ditolak oleh pemprov Banten dan Kemendagri. Penolakan tersebut menjadi preseden buruk bagi pemerintah kota Serang.

Menyikapi hal tersebut, Perkumpulan Anti Korupsi dan Kriminalitas Indonesia (PAKKSA) lakukan aksi unjuk rasa damai di depan kantor Walikota Serang, Kamis (02/12/2021).

Tb Azhie selaku korlap mengatakan, aksi ini mendesak Walikota Serang untuk mencopot Sekda kota Serang.

“Kami meminta dan mendesak kepada bapak Walikota Serang untuk memberi sanksi yang tegas atas kinerja buruk Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang diketuai oleh Sekda kota Serang,” kata Azhie.

Azhie juga menjelaskan, bahwa penolakan tersebut diakibatkan keterlambatan penyerahan RAPBD.

“Ini merupakan satu tamparan keras bagi lembaga legislatif dan eksekutif kota Serang. Waktu keterlambatan hingga 19 hari, lalu apakah Nanang Saefudin masih pantas menjadi Sekda??…,” ucapnya.

Lanjutnya, “Kota Serang ini merupakan ibukota provinsi Banten, jantung ibukota. Tapi ini kali kedua Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) kota Serang mendapatkan penolakan”.

Padahal jelas tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2021.

“Disitu sudah jelas terlihat tahapan dan jadwal proses penyusunan perubahan APBD. Dan kota Serang telat hingga 19 hari, yang seharusnya diserahkan pada tanggal 30 September 2021 namun tim TPAD kota Serang yang diketuai oleh Sekda kota Serang baru menyelesaikan pada 19 Oktober 2021,” ungkapnya.

“Penolakan pemprov Banten dan Kemendagri menguatkan kita tentang buruknya kinerja Pemkot Serang, baik dalam merencanakan anggaran maupun mengelola potensi daerah. Ditolaknya hasil rancangan APBD perubahan 2021 Kota Serang oleh Pemprov Banten dan Kemendagri menjadi preseden buruk bagi pemerintah kota Serang dan dari pemerintahan se-Indonesia, penolakan ini hanya terjadi pada pemkot Serang. Oleh karena kami akan terus melakukan aksi hingga Sekda dicopot,” tutupnya. (didi-siber)

Siber Hukum & Kriminal

To Top
Kirim Pesan
Terimakasih Atas Informasinya, Kami akan menjaga identitas pemberi informasi